Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesenjangan Ekonomi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kadir, penulis, bekerja di Badan Pusat Statistik

Pemerintah menargetkan penurunan rasio gini dari 0,42 menjadi 0,36 dalam lima tahun mendatang (Koran Tempo, 27 Januari). Itu artinya, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi pemerataan.

Tak bisa dimungkiri, selama ini pembangunan ekonomi nasional lebih difokuskan pada upaya mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi, tanpa mempedulikan aspek pemerataan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berbobot. Hal itu terlihat dari penurunan kemiskinan yang lambat dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan rasio gini menjadi sangat krusial untuk menghindarkan negeri ini dari dampak buruk kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Dalam soal ini, sedikitnya, ada dua dampak buruk yang bakal terjadi. Pertama, kohesi sosial dan politik menjadi lemah.

Kohesi sosial dan politik yang lemah berpotensi melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Gawatnya, kini, gejala pelemahan tersebut mulai tampak. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 2014 menyatakan, lebih dari 90 persen responden survei menilai kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini telah melebihi batas kewajaran.

Kedua, kesenjangan ekonomi yang terus memburuk bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu sangat merisaukan. Bila terjadi, kekhawatiran bahwa Indonesia bakal terkungkung dan sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap) boleh jadi bakal menjadi kenyataan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktanya, meski ekonomi tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun sepanjang 2004-2013, pertumbuhan tersebut hanya mampu menghela 7,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Tidak mengherankan bila pada periode yang sama rasio gini meningkat dari 0,32 menjadi 0,41. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama dasawarsa terakhir, secara sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional lebih bertumpu pada sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor penghasil barang (tradable) yang bersifat padat karya. Pada 2013, misalnya, andil sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 34 persen. Sektor pertanian yang menyerap mayoritas angkatan kerja bahkan hanya berkontribusi sebesar 7,8 persen.

Akibatnya, laju pertumbuhan pendapatan/pengeluaran antarkelompok ekonomi tidak seimbang. Faktanya, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita 40 persen penduduk yang secara ekonomi berada di strata paling bawah kurang dari 2 persen per tahun sepanjang 2008-2012. Sedangkan pada saat yang sama, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita 20 persen penduduk terkaya justru tumbuh di atas 5 persen per tahun. Inilah sebetulnya alasan di balik tren peningkatan rasio gini selama dasawarsa terakhir.

Karena itu, pemerintah harus mendorong laju pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk dengan status sosial-ekonomi terendah. Hal itu sejalan dengan agenda pembangunan global yang kini tengah digaungkan Bank Dunia: kemakmuran bersama (shared prosperity). Bila perlu, hal tersebut menjadi target tahunan, sepertinya halnya target penurunan kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menurunkan rasio gini menjadi lebih fokus dan terarah serta dapat dievaluasi secara berkala.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

5 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

7 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

9 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

12 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

14 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.


Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

14 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika ditemui di kantornya pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

Sandiaga Uno menyebutkan dari 17 sub sektor ekonomi kreatif di IKN, sebanyak tiga subsektor yang berkontribusi paling besar. Apa saja?