Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesenjangan Ekonomi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kadir, penulis, bekerja di Badan Pusat Statistik

Pemerintah menargetkan penurunan rasio gini dari 0,42 menjadi 0,36 dalam lima tahun mendatang (Koran Tempo, 27 Januari). Itu artinya, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi pemerataan.

Tak bisa dimungkiri, selama ini pembangunan ekonomi nasional lebih difokuskan pada upaya mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi, tanpa mempedulikan aspek pemerataan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berbobot. Hal itu terlihat dari penurunan kemiskinan yang lambat dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan rasio gini menjadi sangat krusial untuk menghindarkan negeri ini dari dampak buruk kesenjangan ekonomi yang kian melebar. Dalam soal ini, sedikitnya, ada dua dampak buruk yang bakal terjadi. Pertama, kohesi sosial dan politik menjadi lemah.

Kohesi sosial dan politik yang lemah berpotensi melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Gawatnya, kini, gejala pelemahan tersebut mulai tampak. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 2014 menyatakan, lebih dari 90 persen responden survei menilai kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini telah melebihi batas kewajaran.

Kedua, kesenjangan ekonomi yang terus memburuk bakal menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tentu sangat merisaukan. Bila terjadi, kekhawatiran bahwa Indonesia bakal terkungkung dan sulit keluar dari kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap) boleh jadi bakal menjadi kenyataan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faktanya, meski ekonomi tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun sepanjang 2004-2013, pertumbuhan tersebut hanya mampu menghela 7,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Tidak mengherankan bila pada periode yang sama rasio gini meningkat dari 0,32 menjadi 0,41. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama dasawarsa terakhir, secara sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional lebih bertumpu pada sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor penghasil barang (tradable) yang bersifat padat karya. Pada 2013, misalnya, andil sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 34 persen. Sektor pertanian yang menyerap mayoritas angkatan kerja bahkan hanya berkontribusi sebesar 7,8 persen.

Akibatnya, laju pertumbuhan pendapatan/pengeluaran antarkelompok ekonomi tidak seimbang. Faktanya, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita 40 persen penduduk yang secara ekonomi berada di strata paling bawah kurang dari 2 persen per tahun sepanjang 2008-2012. Sedangkan pada saat yang sama, laju pertumbuhan pengeluaran per kapita 20 persen penduduk terkaya justru tumbuh di atas 5 persen per tahun. Inilah sebetulnya alasan di balik tren peningkatan rasio gini selama dasawarsa terakhir.

Karena itu, pemerintah harus mendorong laju pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk dengan status sosial-ekonomi terendah. Hal itu sejalan dengan agenda pembangunan global yang kini tengah digaungkan Bank Dunia: kemakmuran bersama (shared prosperity). Bila perlu, hal tersebut menjadi target tahunan, sepertinya halnya target penurunan kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menurunkan rasio gini menjadi lebih fokus dan terarah serta dapat dievaluasi secara berkala.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

3 hari lalu

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat menilai ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Bandara Kualanamu Internasional atau KNIA walau belum bisa bantu genjot pertumbuhan ekonomi


Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

4 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Srettha Thavisin Ajukan Anggaran Pengeluaran Rp1.671 Triliun ke Parlemen Thailand

Srettha Thavisin berharap anggaran ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi Thailand secara penuh.


IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

4 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
IDEAS: Beban Utang Pemerintahan Prabowo-Gibran Diperkirakan Tembus Rp1.300 Triliun per Tahun

Cicilan pokok utang dan bunganya diperkirakan bisa tembus Rp1.300 triliun per tahun.


Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

5 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Indef: Mustahil Dicapai dengan Kebijakan Saat Ini

Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen dengan kebijakan saat ini. Kenapa?


Rupiah Makin Melemah, Apindo: Cost of Doing Business Makin Mahal

5 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Rupiah Makin Melemah, Apindo: Cost of Doing Business Makin Mahal

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai level Rp 16.400 per dolar AS sangat tidak kondusif bagi dunia usaha.


Jokowi Resmikan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Apa Kelebihan Kawasan Ekonomi Khusus?

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai sepatu di depan tenda tempat berkemah dengan Ibu Negara Iriana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, tidak ada fasilitas khusus di tenda milik orang nomor satu di Indonesia itu. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam, Apa Kelebihan Kawasan Ekonomi Khusus?

Perusahaan Haji Isam usulkan KEK Setangga yang belum lama ini disahkan Jokowi. Apa keunggulan wilayah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus?


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

9 hari lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

11 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Bahlil Mengeluh Anggaran Kementerian Dipangkas Sri Mulyani: Lebih Rendah dari Camat DKI

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia protes anggarannya dipangkas sementara target investasi ditetapkan naik. Ia minta target RKP direvisi dan DPR panggil Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas


BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

11 hari lalu

Bank Dunia. worldbank.org
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Stabil di 2,6 Persen, Begini Penjelasan Lengkapnya

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal stabil di level 2,6 persen pada tahun 2024 ini.


Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

14 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

Ekonom merespons target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN tahun 2025 pada rentang 5,1 hingga 5,5 persen