Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Pollycarpus Bebas

Oleh

image-gnews
Iklan

Bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto seperti mengiris luka lama bangsa ini: kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. Rasa keadilan belum dipenuhi kendati Polly sudah dibui. Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mesti membongkar dalang pembunuhan keji ini.

Hukuman Polly yang hanya 14 tahun penjara jelas tidak setimpal dengan perbuatannya. Itu pun, ia cuma menjalani sekitar dua pertiga hukuman, lalu menikmati fasilitas bebas bersyarat. Padahal peran Polly amat penting. Dalam pengadilan, dia didakwa menyusupkan racun arsenik ke makanan Munir di pesawat Garuda. Racun inilah yang membunuh sang aktivis pada 7 September 2004, ketika ia dalam penerbangan menuju Belanda untuk menempuh studi hukum.

Sulit mempersoalkan pembebasan bersyarat Polly karena ia dijerat dengan pembunuhan biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Artinya, terpidana tidak bisa dikenai Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Aturan pengetatan ini hanya berlaku bagi narapidana kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, narkotik, dan terorisme.

Kekacauan kasus Polly terletak pada proses hukum sebelumnya. Mahkamah Agung seharusnya tidak mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Polly-putusan yang mendiskon hukumannya menjadi hanya 14 tahun penjara. Putusan tahun lalu ini aneh karena, sebelumnya, MA telah menghukum Polly 20 tahun penjara dalam peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan.

Demi tegaknya keadilan, Presiden Joko Widodo harus membuka lagi kasus Munir. Tentu bukan dengan mengadili Polly kembali, melainkan mengusut keterlibatan para bekas petinggi Badan Intelijen Negara. Penyelidikan polisi bisa dimulai dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono, yang sampai sekarang belum tersentuh. Ia bahkan tidak mau dimintai keterangan oleh tim pencari fakta, yang dulu dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Temuan dari pengusutan baru kelak bisa pula dipakai sebagai novum untuk mengajukan peninjauan kembali kasus Muchdi Purwoprandjono. Bekas Deputi Penggalangan Badan Intelijen Negara ini pernah menjadi terdakwa kasus Munir, tapi lolos dari jerat hukum. Pengadilan menyatakan ia tak terbukti terlibat. Padahal telah ada bukti 41 kali kontak telepon antara Pollycarpus dan telepon seluler yang diketahui milik Muchdi.

Pengusutan bisa juga dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi ini seharusnya mengkaji apakah kasus Munir bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, lalu mengusulkan pembentukan pengadilan HAM. Proses ini tak akan rumit karena pembunuhan Munir terjadi setelah Undang-Undang Pengadilan HAM diterbitkan. Artinya, pembentukan pengadilan HAM tidak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Cara apa pun yang dipilih untuk menuntaskan kasus Munir, peran pemerintah akan sangat penting. Di sinilah janji Presiden Joko Widodo menuntaskan pelanggaran HAM seperti kasus Munir ditagih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Halangi Pemandangan Gunung Fuji, Kondominium di Tokyo Dirobohkan

31 detik lalu

Gunung Fuji Jepang (Pixabay)
Halangi Pemandangan Gunung Fuji, Kondominium di Tokyo Dirobohkan

Kondominium ini berada di bagian barat Tokyo yang terkenal dengan pemandangan indah Gunung Fuji di Jepang.


Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

1 menit lalu

Anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono yang meninggal dunia akibat dibakar istrinya yang juga anggota Polwan. ANTARA/HO-Polres Jombang
Polwan Bakar Suami: Saran Komnas Perempuan untuk Wanita yang Kondisinya Seperti Briptu Fadhilatun

Perbuatan sadistis Briptu Fadhilatun Nikmah yang membakar suaminya merupakan puncak reaksi terhadap sejumlah tekanan yang dihadapi.


Joko Anwar: Serial Nightmares and Daydreams Sebenarnya tentang Rumah

6 menit lalu

Sutradara Joko Anwar menghadiri konferensi pers serial Nightmares and Daydreams di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Marvela
Joko Anwar: Serial Nightmares and Daydreams Sebenarnya tentang Rumah

Joko Anwar menjelaskan tema utama sesungguhnya yang sengaja diangkat dalam serial Nightmares and Daydreams.


Sandiaga Uno Minta Maaf Gagal Angkat Suara PPP di Pemilu 2024

12 menit lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno saat di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Sandiaga Uno Minta Maaf Gagal Angkat Suara PPP di Pemilu 2024

Sandiaga mengatakan dirinya yakin PPP masih bisa berkontribusi di politik tanah air ke depannya meski kalah di Pemilu 2024.


Ahsan / Hendra dan Ana / Tiwi Menang, Indonesia Punya 3 Wakil di Semifinal Australian Open 2024

13 menit lalu

Ganda putra Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan. Kredit: Tim Media PBSI
Ahsan / Hendra dan Ana / Tiwi Menang, Indonesia Punya 3 Wakil di Semifinal Australian Open 2024

Dari lima wakil Indonesia yang bertanding di perempat final Australian Open 2024 hari ini, Jumat, 15 Juni, tiga di antaranya lolos babak berikutnya.


Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start Stop yang Mudah

16 menit lalu

Berikut cara menghidupkan mobil dengan tombol start stop engine yang mudah. Pastikan posisi rem dan kopling sudah sesuai. Foto: Canva
Cara Menghidupkan Mobil dengan Tombol Start Stop yang Mudah

Berikut cara menghidupkan mobil dengan tombol start stop engine yang mudah. Pastikan posisi rem dan kopling sudah sesuai.


Nasabah PNM Ciptakan Inovasi Olahan Bunga Mawar

20 menit lalu

 Nasabah PNM Asih Widiyani
Nasabah PNM Ciptakan Inovasi Olahan Bunga Mawar

Salah satu nasabah PNM asal Kediri, Asih Widiyani, sukses melakukan inovasi produk olahan bunga mawar seperti olahan stik mawar, sirup mawar sampai kripik mawar.


Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

24 menit lalu

Seorang petugas Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersiaga di sekitar kapal pencuri ikan berbendera Vietnam hasil tangkapan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan tiga kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP Orca 3, KP Hiu Macan 01 dan KP Hiu 011. ANTARA
Marak Kapal Asing Mencuri Ikan, KKP: Dampaknya Luar Biasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan banyak kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Dampaknya besar.


Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

29 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

Pemerintah memprioritaskan pemasangan pompa pada wilayah yang menjadi tempat produksi beras dan rawan mengalami kekeringan.


IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

29 menit lalu

Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre
IKN Sepi Investor, Anggota DPR Desak Pemerintah Evaluasi

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah evaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sepi investor.