Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hati-hati Memilih Komisioner KPK

Oleh

image-gnews
Iklan

Dewan Perwakilan Rakyat mesti berhati-hati memilih anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika bertujuan semakin memperkuat dan meningkatkan kinerja KPK, Roby Arya Brata-salah satu calon yang kini diseleksi di Senayan-bukanlah figur yang tepat untuk dipilih.

Terungkap dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR bahwa pendapat Roby amat aneh. Pejabat Sekretariat Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tak setuju koruptor disebut bandit atau penjahat. Roby menganggap koruptor sebagai korban dari sistem politik dan pemerintahan. Ia juga mengatakan koruptor bisa berperilaku seperti setan, tapi ada juga yang baik seperti malaikat.

Seleksi itu untuk mengisi satu posisi komisioner KPK yang kini kosong, menyusul habisnya masa kerja Busyro Muqoddas. Tapi Busyro maju lagi sebagai calon, sehingga kini DPR mesti memilih Roby atau Busyro. Keputusan Komisi Hukum DPR akan diambil pada Januari tahun depan karena mereka keburu memasuki masa reses sebelum kelar menyeleksi pimpinan KPK.

Pendidikan Roby sebetulnya cukup tinggi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu pernah belajar program magister public policy di University of Wellington, Selandia Baru. Ia juga mengambil program doktoral di Australian National University dan lulus pada 2001. Tapi komitmen Roby diragukan dalam menjaga KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Sikap itu terlihat dari pendapat Roby soal rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ia tak berkeberatan bila rencana itu digulirkan lagi. Padahal revisi tersebut jelas akan membuka peluang untuk memperlemah wewenang KPK. Roby juga lebih setuju memperbesar upaya pencegahan ketimbang penindakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bandingkan dengan sikap calon lain, Busyro Muqoddas, yang selama ini cukup tegas dalam memerangi korupsi dan mempertahankan wewenang KPK. Busyro sama sekali tidak memberi sinyal perlunya revisi UU No. 30/2002. Ia justru mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih sangat besar dan sulit diberantas. Sudah banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK, tapi belum ada tanda-tanda kejahatan ini surut.

Pandangan Busyro klop dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia 2014 yang dirilis pekan lalu. Indeks persepsi korupsi kita hanya naik 2 poin dari 32 menjadi 34. Menurut Transparency International Indonesia, korupsi di negeri ini sulit diberantas karena dibalut kepentingan politik. Hal ini berarti masih diperlukan tindakan tegas terhadap koruptor.

Sikap Roby yang menonjolkan pendekatan pencegahan dalam memberantas korupsi mungkin akan lebih disukai kalangan anggota DPR. Tapi politikus Senayan akan dituding bersikap terlalu lunak terhadap koruptor bila memilih Roby. Dewan sebaiknya memperhatikan kebutuhan KPK dalam memilih komisioner. Di tengah korupsi yang masih merajalela, lembaga ini masih perlu diperkuat oleh figur sekaliber Busyro.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konser Musik di Tangerang Berakhir Rusuh, Penonton Bakar Panggung

7 menit lalu

Ilustrasi kerusuhan. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO
Konser Musik di Tangerang Berakhir Rusuh, Penonton Bakar Panggung

Kerusuhan terjadi dalam konser musik Tangerang Musik Festival yang digelar di Lapangan Sepak Bola, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.


Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

15 menit lalu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

Apa alasan PKS?


Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

22 menit lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

Untuk mendapat beasiswa LPDP, setiap tahapan harus dilalui dengan tepat dan cermat


Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

25 menit lalu

Ilustrasi kebakaran. ANTARA
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

Kebakaran gudang LPG di Jalan Cargo II, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara, terjadi pada 9 Juni 2024. Sebanyak 18 korban tewas dalam peristiwa itu.


Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

26 menit lalu

Seorang petugas mendemonstrasikan pengisian hidrogen dari truk pengangkut fuel cell ke forklift di Pembangkit Listrik Hama Wing, Yokohama, Jepang, Kamis, 68 Oktober 2017. Pembangkit listrik angin yang menghasilkan hidrogen ini dikembangkan Toyota bersama pemerintah perfektur (provinsi) Kanagawa, Kota Yokohama, Kota Kawasaki, serta Iwatani Corp dan Toshiba Corp. TEMPO/Wawan Priyanto.
Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan pemerintah sedang membangun sejumlah proyek hidrogen bersih


Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

35 menit lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

Tersangka ferienjob Enik Waldkonig yang selama ini masuk DPO ditangkap di Italia. Tapi tak lama kemudian ia dibebaskan. Mengapa?


Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

38 menit lalu

Tim bola voli putri Jakarta BIN menjuarai putaran kedua Proliga 2024. (proliga)
Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

Rangkaian pertandingan babak reguler Proliga 2024 sudah usai digelar. Simak klasemen akhir, juara tiap putaran, dan tim yang lolos final four.


BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

43 menit lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, terkait Pengungkapan Kasus Pembuatan Uang Palsu Rp 22 Miliar. Konferensi Pers dilakukan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Bank Indonesia memberi jaminan tidak ada celah bagi pegawainya untuk terlibat kasus seperti pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Jakarta Barat.


Relawan Kita Siap Kerja Sama dengan Partai untuk Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

46 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Relawan Kita Siap Kerja Sama dengan Partai untuk Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Relawan Kita mengungkap program untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta.


FIF Nilai POJK yang Batasi Kewenangan Debt Collector Tak Menghambat Bisnis

50 menit lalu

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yustianus Dapot memberikan keteranga saat rilis kasus pelaku kekerasan Debt Collector di Dirreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023. Sebanyak 3 orang Debt Collector usai viral di media sosial saat mengambil paksa mobil milik selebgram Clara Shinta dengan melakukan ancaman pembunuhan terhadap supir berhasil di tangkap, dan kini polisi menetapkan 4 orang Erick Jonshon Saputra, Brian Fladimer, Jemmy Matatula, dan Yondri Hehamahwa sebagai DPO. TEMPO/ Febri Angga Palguna
FIF Nilai POJK yang Batasi Kewenangan Debt Collector Tak Menghambat Bisnis

POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan membuat sejumlah perusahaan keuangan lakukan penyesuaian