Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Grasi Eva Bande

Oleh

image-gnews
Iklan

Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Eva Susanti Hanafi Bande mudah-mudahan bukan sekadar simbol "belas kasihan" di Hari Ibu. Momentum ini mesti dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik agraria yang membara di banyak tempat.

Sejak awal, Eva Bande tak pantas dipenjara. Selama ini, sebagai aktivis, perempuan 36 tahun itu telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk berserikat dan berpendapat. Kehadiran Eva di tengah unjuk rasa puluhan petani Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bukanlah kejahatan. Waktu itu, 26 Mei 2010, petani memprotes PT Berkat Hutan Pusaka yang memblokade jalan ke ladang mereka yang hampir panen. Unjuk rasa tersebut memang berakhir anarkistis. Tapi tak ada bukti bahwa Eva terlibat langsung dalam aksi perusakan properti milik PT Berkat itu.

Eva divonis 4 tahun penjara dengan bukti yang dipaksakan. Hanya ada seorang saksi yang menyebutkan dia berteriak memerintahkan perusakan. Itu pun tergolong saksi yang tak netral, karena masih berstatus manajer di PT Berkat. Eva juga dianggap menghasut petani karena mengirim pesan pendek agar petani tak menyerah. Padahal meminta orang tidak menyerah jelas berbeda dengan menghasut orang untuk merusak.

Jadi, sudah tepat bila Presiden Jokowi menilai Eva Bande sebagai korban kriminalisasi yang perlu dibebaskan. Tapi, perlu diingat, keputusan Jokowi "menolong" korban seperti Eva baru menyentuh gejala, belum mengangkat akar penyakit kronis konflik agraria di negeri ini.

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bara konflik pertanahan yang tak kunjung padam. Dalam sepuluh tahun terakhir, terjadi 1.379 konflik pertanahan. Total lahan yang diperebutkan sekitar 4,16 juta hektare. Korbannya: 1.354 orang ditahan, 556 orang terluka, dan 70 orang meninggal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akar konflik agraria sebenarnya tak sulit dicari. Konflik selalu dipicu oleh ketimpangan pemilikan lahan. Ada juga yang dipicu tumpang-tindih peta lahan yang diterbitkan pemerintah. Solusinya juga sudah jelas: penataan ulang pemilikan dan penguasaan lahan (land reform). Kaum tani gurem, buruh tani, dan komunitas adat mesti mendapat prioritas untuk bisa mengakses lahan yang bisa mengangkat taraf hidup mereka.

Semangat reformasi agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria hingga kini masih relevan. Masalahnya, sampai Indonesia enam kali berganti presiden, undang-undang itu tak pernah dijalankan secara konsisten. Akibatnya, ketimpangan penguasaan lahan tak kunjung terobati. Di banyak wilayah, kasus tumpang-tindih batas pemilikan lahan pun makin sering terjadi.

Pemerintah Jokowi seharusnya kembali menjadikan reformasi agraria sebagai agenda utama. Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu bergegas menuntaskan berbagai konflik yang menahun, sembari memulai penataan ulang pemilikan lahan yang berkeadilan. Bila tidak, pemerintah Jokowi akan mengulang kesalahan pendahulunya: membiarkan konflik agraria menjadi bom waktu yang siap meledak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tito Karnavian Ancam Pecat Penjabat Kepala Daerah yang Tak Mundur saat Maju Pilkada 2024

2 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Tito Karnavian Ancam Pecat Penjabat Kepala Daerah yang Tak Mundur saat Maju Pilkada 2024

Penjabat kepala daerah mesti mengajukan pengunduran diri sebagai ASN 40 hari sebelum pendaftaran Pilkada 2024.


Polisi Tangkap Pemuda di Depok Racik Tembakau Sintetis Senilai Rp 100 Juta

7 menit lalu

Polisi menata barang bukti kasus laboratorium rahasia (clandestine lab) narkoba saat rilis di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 19 Juni 2024. Satnarkoba Polres Bogor mengungkap kasus laboratorium rahasia jaringan Jabodetabek di wilayah Tangerang Selatan, Banten yang yang memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis dan telah beroperasi selama empat bulan dengan omzet Rp4 miliar serta menangkap delapan tersangka. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Polisi Tangkap Pemuda di Depok Racik Tembakau Sintetis Senilai Rp 100 Juta

Satresnarkoba Polres Metro Depok berhasil mengungkap jaringan tembakau sintetis yang diracik pemuda berinisial SH (30 tahun) di kontrakannya.


Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

9 menit lalu

Orang-orang berjalan melintasi Lapangan Merah dekat Katedral St. Basil dan Menara Spasskaya Kremlin di Moskow tengah, Rusia. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Moskow Dilanda Wabah Botulisme 121 Orang Dirawat, Apa Penyebab dan Gejala Penyakit Ini?

Ibu Kota Rusia Moskow dilanda wabah Botulisme, menyebabkan 121 orang perlu perawatan medis. Apa penyebab dan pencegahan Botulisme?


Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

22 menit lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.


Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

22 menit lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

Simak syarat dan cara dapat diskon tiket Whoosh 20 persen spesial peringatan Hut DKI Jakarta


Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

26 menit lalu

Ilustrasi--Pengguna memeriksa informasi cuaca di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. (ANTARA/Zubi Mahrofi/uyu)a
Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

BMKG memantau ada dua sirkulasi siklonik mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia hari ini tapi minim peringatan dini hujan.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

41 menit lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

44 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.


Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

47 menit lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

Beberapa pelawak menggunakan nama panggung antara lain Komeng, Tarsan, Adul, Sule, Rigen, Azis Gagap, dan Mandra. Siapa nama asli mereka?


Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

52 menit lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Dewas KPK untuk kembali melaporkan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti.