Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Data Nasabah untuk Pajak

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chandra Budi, Bekerja di Ditjen Pajak

Selepas diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01 Tahun 2015, yang pada intinya mewajibkan pihak bank selaku pemotong pajak penghasilan (PPh) untuk melampirkan daftar bukti pemotongan atas PPh final bunga deposito, tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, muncul banyak penolakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak seharusnya tidak berbenturan dengan kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank. Praktisi perbankan bahkan khawatir beleid ini akan memicu penarikan deposito secara besar-besaran di sejumlah bank, termasuk kemungkinan pengalihan modal ke luar negeri (capital flight). Sebenarnya, kebijakan ini tidak bertentangan sama sekali dengan pasal kerahasiaan bank.

Rahasia bank didefinisikan sebagai kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal tertentu, termasuk untuk kepentingan perpajakan. Agar dapat mengakses data nasabah bank, diperlukan instruksi tertulis dari pimpinan OJK kepada bank yang bersangkutan setelah sebelumnya mendapatkan permintaan dari Menteri Keuangan.

Sayangnya, dalam Undang-Undang Perpajakan, permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada pimpinan OJK hanya bisa dilakukan pada tahapan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan pajak. Artinya, akses perpajakan ke nasabah bank sangat sulit karena akan menempuh perjalanan panjang dan berliku. Akibatnya, selama ini, data nasabah bank yang dimanfaatkan untuk kepentingan pajak sangat minim.

Sementara itu, pasokan data eksternal berkualitas mutlak diperlukan Ditjen Pajak untuk mencapai target pajak 2015 ini. Untuk itu, salah satu strategi yang ditempuh Ditjen Pajak tahun ini adalah memperbaiki regulasi untuk memperluas basis pajak. Untuk itu, sejak awal tahun telah diterbitkan aturan perpajakan berupa perluasan obyek pajak penghasilan (PPh) untuk barang sangat mewah. Hal ini dilanjutkan dengan penerbitan aturan tentang bentuk dan lampiran surat pemberitahuan (SPT) PPh final atas tabungan dan deposito.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Secara legal, aturan ini merupakan amanat langsung dari Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014. Apabila ditelusuri lebih lanjut, PMK 243 Tahun 2014 juga merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (6) UU Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jadi, jelas secara legal, terbitnya peraturan Dirjen Pajak tersebut sangat kuat karena merupakan perintah langsung dari UU.

Selama ini, terjadi kondisi yang anomali. Orang kaya Indonesia dengan pertumbuhan kelas menengah yang signifikan tidak sejalan dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Salah satu bank nasional bahkan menyatakan memiliki lebih dari 20 ribu nasabah dengan simpanan di atas Rp 1 miliar. Mereka ini belum dapat diuji apakah sudah membayar pajak dengan benar atau belum.

Saat ini adalah era keterbukaan informasi dalam industri keuangan. Negara-negara lain bahkan sudah membuka akses nasabah bank seluas-luasnya kepada otoritas pajaknya. Jangan sampai, dengan terus berlindung pada pasal rahasia bank, Indonesia sebenarnya melindungi para pengemplang pajak secara sadar dan sengaja.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

6 hari lalu

Seorang barista membuat kopi pesanan pembeli di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.  Mulai 3 Juli 2021, restoran dan rumah makan tidak melayani makan di tempat serta hanya menyediakan take away atau delivery hingga pukul 20.00. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

Pajak makanan dan minuman telah ditetapkan sebesar 10 persen oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa saja yang tidak kena PBJT itu?


Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

10 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Beberkan Kriteria Ideal Menkeu di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja?

Menkeu berikutnya tidak boleh lagi melanggar disiplin makroekonomi atas nama apa pun.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

12 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

12 hari lalu

Dua dari empat tersangka korupsi tata niaga emas PT Antam menggunakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
PT Antam Diduga Pernah Hindari Pajak Impor Emas yang Didatangkan dari Hong Kong Melalui Singapura, Begini Modusnya

PT Antam diduga pernah memasukkan emas ke Indonesia dengan cara mengubah kode HS.


Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

19 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak April Mengalami Perlambatan

Pajak pertambahan nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM hingga April nilainya mencapai Rp 218,50 triliun.


Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

31 hari lalu

Ilustrasi turis atau wisatawan di bandara. (Pexel)
Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.


Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

32 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Forkopimda Kota Medan menyegel pintu masuk Mal Centre Point, di Medan, Rabu, 15 Mei 2024. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Medan
Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.


TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

33 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?


Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

34 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.


Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

36 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Defara
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.