Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengurangi Wewenang Dewan

Oleh

image-gnews
Iklan

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota Komisi Yudisial akhirnya dipangkas. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tepat karena Dewan seharusnya tak terlalu jauh mencampuri wewenang eksekutif. Sayang, MK tidak berprinsip sama dalam soal mekanisme rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan itu mengoreksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Majelis hakim konstitusi menyatakan DPR hanya berhak menyetujui atau menolak calon anggota KY yang diusulkan pemerintah. Presiden pun cukup menyodorkan ke DPR jumlah calon sesuai dengan jabatan yang kosong di KY, dan bukan tiga kali lipat seperti yang diatur dalam undang-undang itu.

Uji materi yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi Hamid itu memiliki landasan yang kuat. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pengertian kata "persetujuan" jelas berbeda dengan kata "wajib memilih" calon anggota KY seperti yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 18/2011.

Amar putusan itu serupa dengan putusan MK Januari lalu mengenai penentuan hakim agung. Saat itu majelis hakim konstitusi memangkas wewenang DPR memilih hakim agung dengan merevisi Undang-Undang Mahkamah Agung. Dewan akhirnya hanya bisa menyetujui atau menolak calon hakim agung. Putusan ini juga sesuai dengan konstitusi, yang menyatakan calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan "persetujuan".

Hanya, MK rupanya tidak berani menerapkan prinsip yang sama dalam menentukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal Rektor UII juga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih mengatur wewenang DPR untuk memilih, bukan menyetujui, calon anggota pimpinan KPK. Tapi permohonan koreksi atas aturan ini ditolak, dengan alasan UUD 1945 tidak mengatur ihwal lembaga ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Majelis hakim konstitusi semestinya mempertimbangkan prinsip pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR yang diatur dalam konstitusi. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Adapun DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain fungsi legislasi, Dewan memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dikaitkan dengan pembagian ini, sungguh aneh bila DPR memiliki kekuasaan memilih anggota KPK.

Wewenang itu tidak sesuai dengan fungsi apa pun yang dimiliki DPR. Dewan tidak perlu berwenang memilih pimpinan KPK untuk bisa menjalankan fungsi pengawasan. Apalagi, dalam penentuan jabatan lain seperti Panglima TNI dan Kepala Polri, DPR juga hanya berwenang menyetujui atau menolak. Dalam penentuan Jaksa Agung, presiden bahkan berwenang penuh tanpa melibatkan DPR.

Majelis hakim konstitusi seharusnya berpegang pada prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam memutuskan uji materi UU KPK, dan bukan hanya pada aturan yang tersurat dalam konstitusi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Arab Saudi Uji Coba Taksi Terbang Tanpa Pilot untuk Layani Jemaah Haji

22 menit lalu

Taksi terbang EHang 216 lepas landas saat menjalani 'demo flight' di kawasan Klungkung, Bali, Jumat, 26 November 2021. EHang memanfaatkan jaringan internet dan dikendalikan dari darat. ANTARA/Fikri Yusuf
Arab Saudi Uji Coba Taksi Terbang Tanpa Pilot untuk Layani Jemaah Haji

Taksi terbang diuji coba Arab Saudi pada Rabu lalu. Siap melayani jemaah haji.


Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

23 menit lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Kunjungi Pemondokan Jemaah Haji di Makkah, DPR Minta Stok Obat Flu Ditambah

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa pemondokan jemaah haji, termasuk pemondokan jemaah asal Provinsi Jawa Tengah.


Kronologi Muhammadiyah Tarik Dana dari Bank Syariah Indonesia dan Efeknya ke Saham BSI

33 menit lalu

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI bakal ditinggalkan pemegang saham lama, sekaligus membuka pintu untuk pemodal baru tahun ini.
Kronologi Muhammadiyah Tarik Dana dari Bank Syariah Indonesia dan Efeknya ke Saham BSI

Setelah pengumuman resmi penarikan dana Muhammadiyah itu pada 5 Juni 2024, saham Bank Syariah Indonesia dengan kode BRIS mengalami penurunan.


Rayakan Konser ke-100, Taylor Swift Konfirmasi The Eras Tour Berakhir di Desember 2024

37 menit lalu

Taylor Swift. Foto: Instagram/@taylorswift
Rayakan Konser ke-100, Taylor Swift Konfirmasi The Eras Tour Berakhir di Desember 2024

Taylor Swift memulai The Eras Tour sejak Maret 2023 dan akan berakhir pada 8 Desember 2024


Batasi Konsumsi Kafein Agar Tidur Lebih Berkualitas

40 menit lalu

Ilustrasi kopi hitam tanpa gula. Foto: Freepik/8photo
Batasi Konsumsi Kafein Agar Tidur Lebih Berkualitas

Catat berapa banyak produk berkafein yang Anda konsumsi dan kemungkinan dosis kafein di setiap produk.


Prekuel The Hunger Games, Sun Rise on the Reaping Ditargetkan Tayang Akhir 2026

46 menit lalu

Jennifer Lawrence berpose di depan poster karakter Katniss Everdeen dalam premier
Prekuel The Hunger Games, Sun Rise on the Reaping Ditargetkan Tayang Akhir 2026

Prekuel terbaru dari The Hunger Games, berjudul Sunrise on the Reaping, yang diadaptasi dari novel Suzanne Collins dijadwalkan tayang pada akhir 2026.


Cegah Migrain dengan Ikuti Pola Hidup Sehat

50 menit lalu

Ilustrasi sakit kepala di kantor. Shutterstock.com
Cegah Migrain dengan Ikuti Pola Hidup Sehat

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah timbulnya migrain yang membuat tidak nyaman.


Mentan Ajak Petani Kalteng Percepat Optimasi dan Pompanisasi

52 menit lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Korem 102 Panju Panjang, Palangkaraya, memberikan bantuan untuk petani di Kalimantan Tengah, Jumat, 14 Juni 2024.
Mentan Ajak Petani Kalteng Percepat Optimasi dan Pompanisasi

Kalteng memiliki potensi produksi yang sangat tinggi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.


Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Mampu Bersaing di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

53 menit lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui seusai acara Kongres Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2024. TEMPO/Randy
Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Mampu Bersaing di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa bersaing pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.


Perlunya Guru dan Orang Tua Bangun Kemampuan Literasi Numerasi Anak

57 menit lalu

Ilustrasi anak mengerjakan soal/matematika. Shutterstock
Perlunya Guru dan Orang Tua Bangun Kemampuan Literasi Numerasi Anak

Pakar pendidikan menyarankan para guru dan orang tua membangun kemampuan literasi dan numerasi anak. Simak caranya.