Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi bagi Gubernur dan DPRD DKI

Oleh

image-gnews
Iklan

Sikap abai Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta terhadap ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya ihwal waktu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, patut disesalkan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, apalagi berstatus ibu kota negara, tak sepatutnya mereka terlambat mengesahkan Rancangan Perda tentang APBD 2015.

Keterlambatan ini merupakan contoh buruk bagi daerah lain. Maka, merujuk ke Pasal 312 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sanksi administratif berupa tidak dipenuhinya hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD perlu dijatuhkan. Hak-hak keuangan itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

Boleh saja Gubernur dan DPRD DKI menyatakan tak jadi masalah jika terkena sanksi, karena mereka bisa hidup dari sumber pendapatan lain. Namun, dari segi profesionalisme kerja, sanksi itu menjadi catatan buruk. Adalah mustahil mereka belum membaca atau tidak paham ihwal ketentuan perundangan yang baru. Ketentuan itu menyebutkan, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sanksi penahanan gaji DPRD dan Gubernur DKI selama enam bulan pantas diberikan karena keduanya punya andil dalam keterlambatan itu. Legislatif menyumbang keterlambatan karena baru mengesahkan alat kelengkapan Dewan pada 8 Desember 2014, terlambat dua bulan dari tenggat.

Adapun eksekutif tiga kali mengoreksi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diserahkan kepada Dewan. Akibatnya, kesepakatan pembahasan RAPBD tertunda lantaran mesti ada pembahasan ulang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketegasan Kementerian Dalam Negeri dalam menjatuhkan sanksi sekaligus merupakan batu ujian pertama undang-undang pemerintahan daerah yang anyar. Sebab, jika menilik praktek selama ini, keterlambatan begini bukan yang pertama di DKI. Sekadar contoh, RAPBD DKI 2013 senilai Rp 49,9 triliun baru disahkan pada 28 Januari 2013. Bedanya, kala itu belum ada aturan tentang sanksi. Walhasil, yang ada sekadar teguran Menteri Dalam Negeri, plus stempel bahwa Gubernur dan DPRD DKI tak taat aturan.

Semestinya, DPRD dan Gubernur DKI memiliki semangat yang sama dengan pemerintah daerah lain. Sanksi administratif memaksa legislatif dan eksekutif di daerah terpacu melakukan pembahasan sehingga RAPBD 2015 bisa disahkan sebelum tenggat. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga masuk Januari, hanya DKI dan Provinsi Aceh yang telat mengesahkan RAPBD.

Jika Kementerian Dalam Negeri benar-benar menjatuhkan sanksi administratif-hal yang dimungkinkan apabila peraturan pemerintah untuk undang-undang pemerintahan rampung dalam waktu dekat-sudah seharusnya ini menjadi pelajaran bagi Gubernur dan DPRD DKI. Mereka harus sadar bahwa keterlambatan pengesahan RAPBD tak sekadar membuat enam bulan gajinya melayang, tapi juga berakibat pada mundurnya pencairan dana program-pogram pembangunan. Yang dirugikan, siapa lagi kalau bukan warga Jakarta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

36 detik lalu

Bei Bei, seekor panda raksasa yang lahir di A.S. pada tahun 2015 dan dipindahkan ke Cina pada tahun 2019, memakan daun bambu di Ya'an Bifengxia, Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Cina, selama tur media di Ya'an, Sichuan provinsi, Cina 12 Juni 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

Diplomasi panda, praktik pengiriman panda raksasa dari Cina ke berbagai negara lain sebagai alat diplomasi dan konservasi, telah mempererat hubungan bilateral Cina dengan Malaysia.


Putin Sebut Rusia Mungkin Akan Kirimkan Senjata ke Korea Utara

10 menit lalu

Putin Sebut Rusia Mungkin Akan Kirimkan Senjata ke Korea Utara

Komentar Putin muncul setelah Korea Selatan mengatakan akan mempertimbangkan pasokan senjata ke Ukraina.


Polda Bali Rayakan Hari Bhayangkara ke-78 dengan Lomba Makepung, Apakah Itu?

25 menit lalu

Seorang joki memecut kerbaunya saat ikuti perlombaan tradisional, Mekepung di Bali, 3 Agustus 2014. Pacuan kerbau ini pada awalnya merupakan permainan para petani yang menghabiskan waktu luangnya di saat akhir panen dan awal musim tanam. (Photo by Putu Sayoga/Getty Images)
Polda Bali Rayakan Hari Bhayangkara ke-78 dengan Lomba Makepung, Apakah Itu?

Polda Bali menyelenggarakan makepung untuk merayakan Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini. Lomba apakah itu?


Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

29 menit lalu

Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

PT Unilever Indonesia Tbk. mengumumkan komposisi direksi yang baru.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

33 menit lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

35 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

54 menit lalu

Sejumlah pencari kerja antre untuk masuk ke dalam area Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

Pada bursa ini tersedia 5.435 lowongan kerja dari 40 perusahaan.


Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

59 menit lalu

Wisatawan mancanegara melakukan ritual melukat atau pembersihan diri di Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar, Bali, Rabu, 24 April 2024. Ritual tersebut direncanakan masuk dalam agenda World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

Melukat adalah ritual khas yang ditujukan untuk membersihkan diri dan biasa dilakukan oleh umat Hindu maupun masyarakat Bali. Ini tata caranya.


Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

1 jam lalu

Perdana Menteri Cina Li Qiang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat pertemuan mereka di Putrajaya, Malaysia, 19 Juni 2024. Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS
Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

Malaysia sepakat untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain melalui jalur dialog.


Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

1 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

KJRI telah menemui Revi Cahya Windi Sulihatun, WNI yang sempat dinyatakan hilang di Osaka Jepang.