Transparansi Izin Penerbangan

Majalah Tempo

Enak dibaca dan perlu.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memenuhi janjinya mengaudit izin rute penerbangan. Ia pun membekukan sementara jadwal terbang beberapa maskapai penerbangan yang tidak sesuai dengan izin dan memutasikan pejabat Kementerian Perhubungan yang nakal. Jonan berencana membuat perizinan secara online sehingga lebih transparan.

    Pembenahan perizinan terbang memang perlu dilakukan. Sudah lama perizinan penerbangan kita semrawut dan penuh dengan permainan. Terutama izin jadwal penerbangan musiman atau tambahan yang selalu berubah setiap enam bulan sekali. Contohnya kasus AirAsia PK-AXC QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang diloloskan terbang sekalipun tidak sesuai dengan jadwal yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

    Penerbangan pada Minggu, 28 Desember 2014-saat pesawat ini jatuh di Selat Karimata-tidaklah masuk dalam jadwal yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Pelanggaran seperti ini tidak hanya dilakukan oleh AirAsia. Sejumlah maskapai lain juga terbang tidak sesuai dengan izin. Kesalahan tak semata dilakukan oleh maskapai, tapi juga para pejabat level bawah dari Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, dan Angkasa Pura, yang meloloskannya terbang.

    Banyaknya tangan yang terlibat dalam urusan izin rute dan lemahnya pengawasan membuat pelanggaran itu terjadi. Maskapai yang mengajukan perubahan jadwal terbang harus berhubungan dengan Indonesia Slot Coordinator (IDSC), yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan. Lembaga ini bertugas menerima permohonan perubahan slot terbang, terutama untuk penerbangan domestik. Adapun slot penerbangan internasional dipegang oleh Garuda Indonesia dan tetap berkoordinasi dengan IDSC.

    IDSC lalu memberikan rekomendasi kepada Dirjen Perhubungan Udara. Lembaga ini juga mendapat tembusan izin rute yang disahkan oleh Dirjen. Dalam kasus AirAsia, yang dilaksanakan tampaknya rekomendasi koordinator slot yang berada di bawah IDSC, dan bukan izin resmi Dirjen.

    Celah pelanggaran seperti itu bisa diatasi dengan sistem perizinan secara online. Cara ini akan membuat alur perizinan menjadi jelas dan transparan. Semua pemangku kepentingan dapat melihat secara real time apakah suatu slot penerbangan sudah disetujui atau belum dan apakah perubahan slot penerbangan dapat dilakukan.

    Sistem online juga mencegah interaksi langsung antara otoritas pengatur penerbangan dan pelaku bisnis penerbangan. Hal ini akan memperkecil celah terjadinya kongkalikong dan suap di antara pihak-pihak yang cuma ingin menangguk untung. Izin-izin jadwal liar yang berusaha menyusup masuk juga bisa segera diketahui.

    Pengawasan pelaksanaan izin jadwal terbang itu bisa pula dilakukan secara online. Nama pesawat dan data jadwal terbang tinggal dimasukkan ke jaringan online yang dapat diakses di bandara. Dengan begitu, pejabat tidak bisa lagi berdalih belum mendapat tembusan surat izin rute dari Kementerian seperti sekarang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.