Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kendalikan Gejolak Harga

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah Joko Widodo tak boleh membiarkan gejolak harga berlangsung seperti tak berkesudahan. Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 18 November lalu, hingga kini harga barang kebutuhan pokok dan ongkos transportasi masih tinggi. Padahal pemerintah sudah dua kali kembali menurunkan harga BBM pada awal dan pertengahan Januari ini.

Tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah di bidang energi. Subsidi BBM memang selayaknya dihapus karena tidak tepat sasaran: lebih banyak orang kaya yang menikmatinya. Saat ini, pemerintah hanya memberikan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1.000 per liter, dan tak lagi mensubsidi Premium.

Dampak positif kebijakan ini sudah terlihat dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Dalam draf tersebut, subsidi BBM hanya dianggarkan Rp 81 triliun, Rp 56 triliun di antaranya untuk subsidi tahun ini dan sisanya merupakan pembayaran utang ke Pertamina. Angka tersebut turun drastis dari Rp 276 triliun dalam APBN 2015.

Dengan kebijakan baru itu, anggaran kita jauh lebih sehat. Anggaran subsidi juga tak lagi terpengaruh oleh gejolak harga minyak mentah internasional. Selain itu, ruang fiskal lebih lega. Pemerintah pun memiliki dana yang cukup besar untuk dialihkan ke pos yang lebih produktif dan berdampak luas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sayangnya, kebijakan yang bagus itu membuat para industriwan dan pedagang terkaget-kaget. Mereka kebingungan karena harga BBM bersubsidi, terutama solar, sebagai salah satu faktor yang menentukan besaran biaya produksi dan ongkos transportasi, berubah tiga kali dalam dua bulan terakhir. Konsumen pun ikut kena getahnya. Mereka frustrasi karena harga barang kebutuhan tak juga berubah setelah harga BBM turun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah agaknya sama bingungnya dengan para industriwan, pedagang, dan konsumen. Pemerintah, misalnya, meminta Pertamina menurunkan harga elpiji kemasan 12 kg dan BUMN semen memangkas harganya Rp 3.000 per sak. Semestinya, pemerintah tak boleh mengintervensi harga dua komoditas itu karena selama ini harganya ditentukan oleh pasar.

Tampaknya, adalah tingginya inflasi pada Desember 2014 yang membuat Presiden Jokowi memilih jalan pintas. Pada akhir tahun lalu itu, inflasi tahunan (year on year) masih 8,36 persen, jauh di atas target yang dijanjikan di bawah 5 persen. Artinya, diperlukan usaha yang sangat keras untuk mencapai target tersebut. Apalagi jika pengusaha dan pedagang "bandel" tak mau menurunkan harga.

Dengan kebijakan baru di bidang energi itu, pemerintah, industriwan, pedagang, dan konsumen harus belajar beradaptasi. Jika pemerintah Jokowi konsisten, pola harga BBM akan terus seperti yang sekarang terjadi. Harga akan naik-turun menyesuaikan dengan pergerakan harga minyak internasional. Semestinya, harga barang dan ongkos transportasi juga mengikuti gelombang yang sama.

Pemerintah juga perlu memikirkan jangka waktu perubahan harga BBM ini. Periodisasi perubahan setiap dua pekan akan menyulitkan kalangan industri dan pedagang menyesuaikan diri. Namun, harus diakui, perlu waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan baru ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

3 menit lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, tiba di lokasi Reforma Agraria Summit 2024. Acara ini diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Pamer Capaian 10 Tahun Program Reforma Agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pamer capaian 10 tahun program reforma agraria.


Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

23 menit lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Geram Barang Milik Staf Hasto Disita KPK: Praktik Konyol!

Masinton Pasaribu mengkritik penyitaan barang milik staf Hasto oleh KPK. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu.


Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

24 menit lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Investasi Bahlil Sebut Soal Investor Asing di IKN, Apa Katanya Dulu dan Sekarang?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil menyebut sudah banyak investor asing untuk IKN. Tapi, terbaru, ternyata belum ada. Ini alasannya.


Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

34 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Periksa Ahmad Muhdlor Ali, KPK Dalami Soal Aliran Uang Untuk Kepentingan politik

KPK dalami soal aliran uang untuk kepentingan politik oleh eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.


Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

38 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Dari Polri hingga BIN, Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Masuk Satgas Judi Online

Satgas judi online yang dibentuk Presiden Jokowi akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga. Dikomandani Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.


Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

38 menit lalu

Wanita memegang plakat saat orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi mendukung warga Palestina di Gaza, di Frankfurt, Jerman. Kai Pfaffenbach/Reuters
Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

Menteri Pendidikan Jerman didesak mengundurkan diri karena berupaya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang mendukung unjuk rasa pro-Palestina.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

40 menit lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

50 menit lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Masa Tugas Satgas Judi Online hingga Akhir 2024, Bisa Diperpanjang oleh Presiden

Masa kerja satgas judi online berakhir pada 31 Desember 2024.


Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

53 menit lalu

Seorang pekerja mengumpulkan jeriken berisi air zamzam yang diambil dari sumbernya di Pudai, Mekkah,  Arab Saudi (17/10). Setiap jamaah akan membawa air tersebut kembali ke negaranya.  ANTARA/Saptono
Begini Proses di Balik Pemompaan, Sterilisasi, Hingga Distribusi Air Zam-zam

Simak proses berteknologi tinggi dari pemompaan, sterilisasi hingga pendistribusian air Zam-zam di Arab Saudi


Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

53 menit lalu

Sigit Widyawan, Bagaskara Ikhlasulla Arif, dan Joko Priyambodo. FOTO/Instagram, X, dan antaranews.com
Selain Dua Keponakan di Pertamina, Ipar Jokowi Ini Juga Duduki Jabatan Mentereng di BNI

Selain kedua keponakannya di Pertamina, ada ipar Jokowi yang juga punya kedudukan mentereng BNI. Apa jabatannya?