Presiden Joko Widodo berhasil menghindari kekeliruan kedua. Keputusan menunda pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI setidaknya bisa menjadi solusi sementara. Kini Jokowi mesti segera memikirkan penyelesaian permanen.
Keputusan Presiden itu diikuti dengan pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman, lalu pengangkatan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Masalah ini belum tuntas karena Presiden mesti meminta persetujuan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas penunjukan Badrodin.
Pergantian Kapolri tak serumit sekarang andaikata Jokowi langsung menarik pencalonan Budi Gunawan, yang diajukan ke DPR. Begitu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi tidak layak lagi sebagai calon Kapolri. Tapi Jokowi tak melakukannya karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, ngotot melanjutkan pencalonan Budi.
Blunder pertama itu bisa sedikit diperbaiki dengan keputusan menunda pengangkatan bekas ajudan Presiden Megawati tersebut. Walau berisiko membuat hubungannya dengan Megawati kurang harmonis, Jokowi bisa mengobati kekecewaan publik, terutama kalangan antikorupsi, yang mendukungnya dalam pemilu lalu. KPK juga memiliki kesempatan untuk menuntaskan pengusutan kasus rekening gendut Budi Gunawan kendati belum tentu mudah.
Hambatan yang menghadang KPK bukan karena rumitnya kasus itu, melainkan lantaran perlawanan yang mungkin timbul karena pengaruh Budi yang masih besar di Mabes Polri. Kejadian mirip "konflik Cicak vs Buaya" bisa muncul. Apalagi Badrodin juga terindikasi memiliki rekening yang tak wajar. Presiden mesti sejak dini mendeteksi hal ini dan memastikan KPK tidak menghadapi kesulitan saat membongkar kasus Budi.
Pekerjaan rumah selanjutnya, yang juga berat, ialah mencari figur calon Kapolri yang ideal dan relatif diterima banyak pihak. Cepat atau lambat, Jokowi harus mengusulkan calon baru ke DPR karena kepolisian tidak bisa selamanya dipimpin oleh penjabat sementara. Keliru bila Presiden dan kalangan PDIP masih berpikir bahwa Budi Gunawan bisa lolos dari jerat hukum. KPK tak pernah gagal membuktikan korupsi tersangka dan tidak memiliki mekanisme penghentian perkara seperti kepolisian.
Jokowi mesti menyelesaikan kemelut itu sekaligus berupaya membenahi institusi penegak hukum. Tidak selayaknya Presiden selalu menyerah kepada kepentingan pihak lain. Ketika menunjuk M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung, ia terkesan didikte oleh Partai NasDem, yang dipimpin Suryo Paloh. Kali ini pun Jokowi terlihat tidak bisa menghindar dari desakan kubu Megawati.
Harapan publik terhadap Jokowi begitu tinggi karena ia berjanji "menciptakan penegakan hukum yang bebas korupsi" dalam kampanye pemilihan presiden. Janji ini akan sulit diwujudkan bila ia tak mampu melepaskan diri dari kepentingan partai penyokong.
