Kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menunjukkan gebrakan istimewa. Sejak dilantik pada akhir Oktober tahun lalu, prestasi pemerintah di bawah Presiden Jokowi bisa dibilang biasa-biasa saja. Dalam 100 hari pertama, banyak kebijakan pemerintah yang justru jauh dari harapan banyak orang.
Presiden Jokowi, misalnya, gagal melewati cobaan pertama saat ia mengumumkan nama-nama menteri yang duduk di kabinet. Tidak seperti janjinya semasa kampanye, Presiden Jokowi memilih figur menteri dari partai politik pendukung Koalisi Indonesia Hebat. Publik tambah dibuat berkerut kening saat Presiden Jokowi menunjuk M. Prasetyo, politikus Partai Nasional Demokrat, sebagai Jaksa Agung.
Komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi juga dipertanyakan setelah ia menyodorkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Penetapan Budi sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diikuti kisruh berkepanjangan antara KPK dan Polri, menjadi catatan kelam.
Buruknya komitmen pemberantasan korupsi itu sedikit terobati oleh catatan yang baik di sektor ekonomi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, misalnya, langsung melakukan terobosan. Ikhtiar Menteri Susi meredam pencurian ikan, dengan menangkap kapal-kapal asing di perairan Indonesia, patut diapresiasi. Merujuk pada laporan McKinsey Global Institute 2012, kebijakan ini bisa mengikis potensi hilangnya pendapatan akibat pencurian ikan sebesar US$ 4 miliar per tahun atau sekitar Rp 50 triliun.
Pemerintah juga berupaya menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Pengalaman di banyak negara menunjukkan, cara ini ampuh buat menggenjot investasi. Sejauh ini memang sudah ada 46 perusahaan asing yang menandatangani komitmen dengan nilai investasi US$ 74 miliar atau sekitar Rp 924,3 triliun. Agar gairah investasi selama 100 hari kerja Jokowi-Kalla tersebut terealisasi, pemerintah harus menyempurnakan kualitas sistem pelayanan terpadu, sehingga seluruh proses perizinan benar-benar di satu loket.
Apa yang terjadi selama 100 hari pertama menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi oleh Presiden Jokowi. Salah satunya adalah membenahi kualitas institusi pemerintahan. Tidak ada salahnya pemerintah Jokowi-Kalla belajar dari pengalaman negara lain. Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di institusi ekonomi dan politik yang dilakukan Botswana, misalnya, cukup berhasil. Program ini memompa negara tersebut menjadi salah satu raksasa ekonomi Afrika dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9 persen selama empat dekade terakhir.
Keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan memang tidak bisa diukur dalam 100 hari kerja. Namun evaluasi pada masa awal pemerintahan ini penting agar Jokowi-Kalla bisa melaksanakan program yang dijanjikan pada kampanye lalu.
