Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembiayaan Partai Politik

image-profil

image-gnews
Iklan

Bambang Arianto, penulis

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sekaligus kader PDI Perjuangan mengemukakan wacana perlunya negara memberi bantuan dana sebesar Rp 1 triliun kepada setiap partai politik. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu, pendidikan kaderisasi, serta melaksanakan program partai, termasuk menekan korupsi politik.

Dalam menyoal pembiayaan partai politik, mafhum disadari, setelah Orde Baru, bantuan negara bagi partai politik memang tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan penelitian Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem, 2014), nilai bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya berkisar 1,3 persen dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu saja bantuan ini tidak sebanding dengan besaran pengeluaran untuk dana kampanye setiap partai politik.

Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengatur sumber keuangan partai politik-di mana ada tiga sumber keuangan partai politik, yaitu (1) iuran anggota partai politik bersangkutan, (2) sumbangan yang sah menurut hukum, (3) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realitanya, partai politik tetap mengalami kesulitan dan kebingungan mencari sumber pendanaan, apalagi dalam setiap ritual perebutan kursi jabatan publik.

Hadirnya wacana bantuan negara bagi partai politik akhirnya mengkonfirmasi tesis A.A.G.N. Ari Dwipayana (2011) soal pembiayaan gotong-royong (kasus PDI Perjuangan), yang menjelaskan bahwa pembiayaan gotong-royong merupakan fenomena yang sifatnya temporer. Padahal gagasan pembiayaan gotong-royong diharapkan banyak kalangan dapat melembagakan tata kelola pembiayaan partai sekaligus memperbaiki citra partai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip Richard Katz dan Peter Mair dalam The Evolution of Party Organization in Europe (1994), partai politik memiliki tiga wajah, party in public office (partai di parlemen), party on the ground (partai di akar rumput), dan party in central office (partai di tataran pusat). Artinya, wajah partai politik idealnya dapat diukur dari aktivitas kader elite politik baik di parlemen, akar rumput, dan tataran pusat yang memiliki relasi sebagai mesin pendeteksi keberhasilan partai politik terutama dalam proses penggalangan dana. Walhasil, wacana bantuan partai politik setidaknya akan membuat elite partai cenderung bertindak mandiri.

Eksesnya akan melunturkan partisipasi serta hilangnya keswadayaan yang akan menciptakan semakin lemahnya ikatan emosional antara warga di akar rumput dengan partai-yang sekaligus berdampak menguatnya sentimen antipartai.

Karena itu, wacana bantuan bagi partai politik seyogianya dibatalkan, karena tidak memiliki dampak yang signifikan bagi pelembagaan partai, terutama aspek kemandirian. Sebelum partai politik memiliki tata kelola manajemen yang baik, terutama soal sistem dan manajemen keuangan, akan sia-sia memberikan bantuan kepada partai politik. Sebab, tidak ada jaminan sindrom korupsi politik dapat ditekan apalagi dihilangkan. Namun, jika partai politik tetap mengemis kepada negara agar dapat bertahan hidup-hal itu menegaskan bahwa gejala pembiayaan partai kartel semakin melembaga di republik ini. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

5 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

17 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

19 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

23 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

23 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

24 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

36 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

39 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

40 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.