Nirwono Joga, Koordinator Gerakan Indonesia Menghijau
Dalam beberapa bulan terakhir, Jakarta dirundung masalah. Berbagai predikat buruk disematkan kepadanya, dari kota paling tidak aman, kota termacet, wilayah dengan polusi udara tertinggi di Indonesia (Jakarta Utara), dan peringkat ke-140 indeks kualitas hidup kota. Itu pun di luar pertikaian gubernur dan DPRD terkait dengan perbedaan versi RAPBD 2015.
Belum cukup juga, Jakarta dilanda kebakaran (lagi). Kali ini terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diperkirakan akibat hubungan pendek arus listrik.
Kondisi rumah yang berjejer rapat, bangunan semipermanen dari kayu serta bahan mudah terbakar membuat perumahan cepat ludes terbakar. Warga mengungsi sementara, kemudian kembali ke lokasi tersebut dan membangun perumahan seperti semula. Begitu seterusnya. Kerugian harta benda, bahkan nyawa, dan bencana kebakaran yang terus berulang seharusnya bisa diantisipasi, jika pemerintah daerah serius untuk memutus mata rantai kebakaran. Lalu apa yang harus dilakukan?
Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengecek peruntukan kawasan yang kebakaran dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030, rencana detail tata ruang (RDTR) DKI Jakarta 2030, serta rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dalam peta sebaran kawasan rawan kebakaran (2014) dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, disebutkan bahwa kawasan rawan kebakaran sebagian besar mencakup permukiman padat bangunan dan penduduk, lebih tepatnya kawasan permukiman kumuh.
Menurut UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana-prasarananya yang tidak memenuhi syarat. Ironisnya, kawasan permukiman kumuh sering kali tidak tercantum dalam RTRW dan RDTR, alias tidak diakui keberadaannya dalam tata ruang kota, karena sebagian besar permukiman kumuh berada di atas lahan sengketa.
Data permukiman kumuh di Indonesia saat ini pun cukup mengkhawatirkan, yakni ada 3.201 kawasan kumuh, seluas 34.473 hektare, tersebar di 415 kota/kabupaten, dengan total penghuni 34,4 juta orang (Kementerian Pekerjaan Umum, Agustus 2014).
Kedua, kejelasan peruntukan kawasan dalam RTRW dan RDTR akan menentukan langkah apa yang harus dilakukan dan arah pengembangan yang diharapkan. Kejelasan peruntukan kawasan harus diikuti dengan pembuktian sertifikat kepemilikan lahan, baik milik perorangan, perusahaan, atau lahan negara.
Sesuai dengan UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, ada tiga pola penanganan.
Pemugaran meliputi upaya perbaikan dan pembangunan kembali kawasan hunian menjadi permukiman layak huni. Peremajaan mewujudkan permukiman yang lebih baik dengan terlebih dulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Permukiman kembali mencakup pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.
Jika peruntukan kawasan merupakan ruang terbuka hijau (RTH), pemerintah daerah wajib mengembalikan fungsi semula sebagai RTH dalam bentuk taman kota atau hutan kota, atau jalur hijau pengaman. Penataan juga menyangkut permukiman kumuh di bantaran kali, tepi rel kereta api, bawah saluran umum tegangan tinggi, atau kolong jalan layang.
Ketiga, kawasan Tanah Abang di Jakarta Pusat, dalam 20 tahun ke depan, dapat dirancang sebagai kawasan terpadu dengan penekanan fungsi sebagai pusat belanja dan perdagangan kelas dunia, kawasan terpadu yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal (kereta api, monorel, bus trans) yang kompak dan berskala manusia (humanis).
Kawasan dilengkapi hunian vertikal berimbang (hotel, apartemen, rusunawa), komersial (perkantoran, pusat belanja, perdagangan), taman, serta jalur pejalan kaki dan sepeda. Kepadatan di pusat kota bertujuan mengoptimalkan intensifikasi tata guna lahan, multifungsi kegiatan, penataan jaringan infrastruktur, dan utilitas kolektif terpadu sehingga kota efisien, efektif, dan ramah lingkungan.
Pengembangan kawasan terpadu merupakan upaya penyebaran pusat-pusat kegiatan ke seluruh wilayah Jakarta. Selain Tanah Abang, lokasi yang potensial dikembangkan antara lain Terminal (dan Stasiun MRT) Lebak Bulus, Terminal Blok M, Terminal dan Stasiun Manggarai di Jakarta Selatan, Terminal dan Stasiun Senen, Stasiun dan Halte Dukuh Atas di Jakarta Pusat, Terminal Grogol dan Halte Harmoni di Jakarta Barat, Terminal Pulo Gadung dan Stasiun Jatinegara di Jakarta Timur, serta Stasiun dan Halte Kota Tua di Jakarta Utara.
Hikmah dari musibah kebakaran ini adalah memberi tugas kepada pemerintah daerah untuk segera menata ulang tata ruang kota, agar bencana kebakaran tidak terus berulang dan terwujudnya kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. *
