Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Budi Gunawan, Sudahlah

Oleh

image-gnews
Iklan

Semakin sulit memahami Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang masih berkukuh ingin menjadi Kepala Polri. Selain berstatus tersangka, dia sudah berulang kali diminta mundur oleh Istana Negara. Sungguh sebuah contoh yang buruk dari seorang pejabat tinggi.

Pernyataan Istana Negara yang disampaikan oleh Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, meski dengan bahasa halus, sangatlah jelas: mundurlah Budi Gunawan. Tidak ada multitafsir soal ini. Apalagi permintaan Istana sudah berkali-kali disampaikan, termasuk melalui Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Sungguh aneh bin ajaib, Budi tetap membangkang perintah Presiden. Alasannya, dia menunggu putusan praperadilan yang diajukan terhadap KPK. Publik sangat tahu alasan itu terlalu mengada-ada.

Belum menjadi Kepala Polri saja, Budi "hobi" membantah presiden. Apa jadinya kelak bila dia memegang jabatan itu? Hal ini akan menjadi contoh buruk bagi jajaran kepolisian. Seharusnya Budi tak mementingkan egonya dan mengingat kembali sumpahnya saat menjadi polisi, "Akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi." Dia semestinya sadar perlawanannya menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Institusi Kepolisian dan KPK terseret ke dalam pusaran.

Inilah waktunya bagi Budi Gunawan menunjukkan bahwa dia pemegang sumpah Tri Brata dan Catur Prasetia sejati. Ia harus menghormati presiden dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika memang hakulyakin tak bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi, Budi tak perlu takut, apalagi mangkir. Ia harus datang ke kantor komisi antirasuah dan membuktikan secara terang-benderang perkara yang menjeratnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sayang, Budi malah menyia-nyiakan kesempatan untuk membuktikan dirinya bersih. Dia menolak panggilan dengan sejumlah alasan yang dibuat-buat. Misalnya, Budi mengaku tak pernah mendapat surat penetapan tersangka dari KPK. Padahal, dalam penetapan tersangka, penyidik tidak harus berkirim surat, mengingat penetapan tersangka selalu tertera dalam surat panggilan pemeriksaan.

Dalih mangkir lainnya yang dikemukakan Budi adalah menunggu proses praperadilan. Ini juga bukan alasan tepat. Sebagai penegak hukum, apalagi calon Kepala Polri, Budi pasti tahu dan paham bahwa status tersangka bukan obyek permohonan praperadilan. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, perkara yang bisa dipraperadilankan hanya soal penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Artinya, praperadilan tidak dapat menghentikan penanganan perkara yang tengah berlangsung.

Budi sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan calon Kapolri semestinya memberi contoh dan berjiwa besar ketika menghadapi perkara hukum. Terus-menerus mangkir dari panggilan KPK bisa dianggap menghalangi-halangi proses hukum. Ia bisa dianggap menyulitkan penyidikan dan terancam dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang KPK.

Presiden Jokowi tak boleh terus-menerus menggantung persoalan seperti sekarang. Semua program penting pemerintah saat ini mandek dan tersandera kasus ini. Sepahit apa pun risikonya, Presiden Jokowi harus mencari alternatif calon Kepala Polri dan memulihkan institusi Kepolisian serta KPK yang nyaris lumpuh.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

7 menit lalu

Dendeng Kambing. Shutterstock
5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

Simak 5 jenis olahan daging kambing khas Indonesia yang dapat Anda coba dan dapat disimpan dengan baik:


Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

12 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

Kemendikbudristek mengingatkan kembali tujuan jalur-jalur PPDB dalam forum pengawasan kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut.


Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

13 menit lalu

Suasana di restoran plant-based KooD di Sanur, Bali. TEMPO/ Maha Dwija Santya
Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

KooD bertujuan menghadirkan makanan sehat dari masyarakat untuk masyarakat dengan konsep menyerupai koperasi


Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

13 menit lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

Ombudsman Sumbar juga menemukan satuan pendidikan yang menjual seragam sekolah.


Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

27 menit lalu

Film Korea, Escape. Istimewa
Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

Lee Je Hoon akan bermain dalam Escape, film yang menceritakan pelarian seorang tentara Korea Utara.


6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

27 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

Marshel Widianto diusung Gerindra sebagai calon wakil walikota, siapa saja komika yang terjun ke dunia politik?


Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

27 menit lalu

Jusuf Kalla mewakili keluarga memberi sambutan saat pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

Menurut Jusuf Kalla Tanri Abeng mempunyai kelebihan dalam mengatur waktu, manajerial, serta aktif dalam berorganisasi


Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

27 menit lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal ini dinilai berdampak pada banyak hal.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

29 menit lalu

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (empat dari kiri) saat diwawancarai wartawan usai mengikuti salat Idul Adha 2025 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebutkan Pemerintah Kota Surakarta menggandeng India sebagai mitra kerja sama ke depan


Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

31 menit lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pembekalan saat pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam sambutannya Johanis menyampaikan tujuan dari kampanye jelajah negeri bangun antikorupsi ini adalah membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan awareness terhadap antikorupsi dan menghindari perilaku koruptif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

Pimpinan KPK berjanji akan memperbaiki kinerja sebagai respons atas hasil survei persepsi yang digelar Litbang Kompas.