Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelanggaran HAM Penyidik Bareskrim

Oleh

image-gnews
Iklan

Cara sejumlah oknum penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menangkap Bambang Widjojanto sangat jelas menabrak banyak aturan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan upaya paksa terhadap anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya itu, polisi juga dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan kekuasaan secara berlebihan, menabrak asas legalitas, dan menerapkan hukum secara tidak proporsional.

Temuan Komisi Nasional HAM ini tidak mengejutkan. Sejak awal sudah terlihat penangkapan itu merupakan upaya rekayasa untuk menetapkan Bambang sebagai tersangka. Alasan penangkapan pun dicari-cari: dugaan pemalsuan kesaksian dalam sidang sengketa hasil pemilihan Bupati Kotawaringin Barat pada 2010. Saat itu, Bambang merupakan pengacara salah satu calon bupati.

Bambang ditangkap lima hari setelah KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon Kepala Polri pilihan Presiden Joko Widodo. Penangkapan dilaksanakan oleh tim di bawah Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang merupakan bekas anak buah Budi Gunawan. Operasi ini dilakukan bukan oleh struktur resmi Bareskrim, melainkan oleh satuan tugas yang baru dibentuk.

Sesuai dengan prosedur, pembentukan satuan tugas di Bareskrim semestinya melalui surat perintah yang diteken Kepala Polri, dalam hal ini Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Namun, dalam kasus penangkapan Bambang, aturan ini ditabrak oleh penyidik yang bergerak secara liar. Diduga, ini semua hanya didasari perintah lisan Budi Waseso.

Temuan Komnas HAM bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan juga semakin menguatkan indikasi bahwa langkah pejabat polisi menangkap tidak berlandaskan hukum semata, tapi juga sebagai bagian dari upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Melihat anggota-anggota tim satuan tugas yang dipakai, tidak tertutup kemungkinan penangkapan itu merupakan operasi balas dendam oleh Budi Gunawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekarang, ketika sudah dipastikan telah terjadi pelanggaran dalam kriminalisasi terhadap Bambang, Komisi Nasional mesti bergerak lebih maju dengan membentuk pengadilan hak asasi. Upaya ini mesti dikedepankan agar temuan tersebut bisa menjadi upaya menjerat para pejabat polisi yang bersalah. Di samping itu, pemberian sanksi kepada siapa saja yang terlibat bisa menimbulkan efek jera bagi polisi agar lebih taat asas dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus menindaklanjuti temuan Komnas HAM ini. Presiden Joko Widodo tidak boleh tutup mata bahwa telah terjadi operasi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Sebagai presiden/kepala negara, yang punya wewenang atas institusi Polri, Jokowi bisa menonaktifkan sementara pejabat polisi yang terlibat.

Tanpa langkah tegas ini, mereka akan merasa melakukan kriminalisasi terhadap seluruh pimpinan KPK adalah sah. Jika Jokowi tak bertindak, ia akan dicatat sejarah sebagai presiden yang membiarkan komisi antikorupsi dihancurkan lembaga penegak hukum lain.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

9 menit lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

10 menit lalu

HP dengan wireless charging. Foto: Canva
Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan wireless charging.


Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

18 menit lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

Egianus Kogoya dikabarkan berencana membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tanpa tuntutan politik. Namun pembebasan itu tanpa perantara.


Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

22 menit lalu

Kampus Universitas Airlangga Surabaya. ANTARA/HO-Humas Unair.
Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

Nickita Agiesya Putri, 16 tahun, menjadi mahasiswa termuda Universitas Airlangga (Unair) yang diterima melalui jalur SNBT 2024.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

23 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

27 menit lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengupayakan biaya energi murah, khususnya gas, setelah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki


Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

29 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

Ridwan Kamil akan mendengarkan pertimbangan partai untuk memutuskan maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) atau Pilkada Jakarta


PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

34 menit lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan masih mempertimbangkan hasil survei untuk menentukan di mana Ridwan Kamil akan maju pilkada.


Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

39 menit lalu

Film Lafran. Facebook
Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

Dimas Anggara mengagumi sosok Lafran Pane yang menurutnya tangguh, sederhana, dan memiliki visi misi luar biasa.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

40 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.