Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Melaporkan Harta Itu Wajib, Jenderal

Oleh

image-gnews
Iklan

Tindakan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang tak pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Sesuai dengan ketentuan, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian ini seharusnya sudah menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak baru menjabat Kepala Polda Gorontalo pada Juli 2012.

Jabatan barunya kemudian, yaitu Kepala Sekolah Staf Pimpinan Tinggi Polri, juga mengharuskan penyerahan laporan kekayaan. Namun ketentuan wajib bagi setiap penyelenggara negara, termasuk Presiden Joko Widodo, itu tidak sekali pun dipenuhi oleh Budi Waseso. Padahal ketentuan tersebut sudah mengatur dengan jelas, LHKPN mesti dilaporkan sebelum dan sesudah menjabat.

Pembangkangan oleh Budi ini akan menjadi contoh buruk. Kampanye pemerintah untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bisa sia-sia bila seorang pejabat memberi contoh seperti itu. Lebih-lebih Budi adalah perwira tinggi polisi bintang tiga. Ia semestinya paham betul makna penegakan aturan dan hukum. Mengabaikan kewajiban menyerahkan LHKPN menabrak dua peraturan perundang-undangan sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan Budi tidak mengikuti aturan itu pun janggal dan sulit diterima. Ia tidak kunjung menyerahkan laporan kekayaan dengan dalih kesulitan menghitung aset-aset berupa koleksi senjata dan mobil antik. Argumentasi itu janggal, karena selama ini banyak penyelenggara negara juga memiliki kekayaan berupa barang antik dan benda seni namun tetap melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN.

Boleh jadi, keberanian Budi Waseso menabrak aturan ini akibat tidak adanya sanksi pidana bagi pejabat yang terlambat menyerahkan laporan atau sengaja mengisi data kekayaan dengan tidak benar. Tak ada ketentuan yang tegas mengatur KPK bisa memeriksa setiap pelanggaran. Aturan lain, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, hanya memerintahkan pejabat negara segera menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK, tanpa menyebutkan sanksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berangkat dari sejumlah peristiwa kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, sulit berharap komisi antikorupsi bisa menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Budi Waseso. Apalagi, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Budi, sebagai Kepala Bareskrim, dinilai bertanggung jawab dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang terindikasi melanggar prosedur dan hak asasi manusia.

Dua catatan merah itu--lalai menyerahkan LHKPN dan kriminalisasi terhadap pimpinan KP--semestinya menjadi pertimbangan bagi Komisi Kepolisian Nasional sebelum mengusulkan Budi Waseso sebagai salah satu calon Kepala Polri. Citra institusi kepolisian yang tengah terpuruk di mata publik memerlukan sosok yang bersih sebagai pemimpin. Sebab, "untuk membersihkan lantai yang kotor, diperlukan sapu yang bersih".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Soroti Sejumlah Permasalahan di Jakarta, dari Lapangan Kerja hingga KJP Plus

56 detik lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat ikut menyembelih sapi kurban miliknya di Lapangan Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Hari Raya Idul Adha, Senin, 17 Juni 2024. Anies dan keluarganya menyumbangkan seekor sapi jenis Limosin dengan berat satu ton. Tempo/Novali Panji
Anies Soroti Sejumlah Permasalahan di Jakarta, dari Lapangan Kerja hingga KJP Plus

Anies mengatakan hal itu kerap dikeluhkan warga usai posisinya sebagai gubernur digantikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.


Tips PLN buat yang akan Tinggalkan Rumah di Libur Idul Adha

2 menit lalu

Ilustrasi anak mematikan lampu. alliantenergykids.com
Tips PLN buat yang akan Tinggalkan Rumah di Libur Idul Adha

Berikut tips dari PLN bagi yang hendak meninggalkan rumah saat libur Idul Adha 2024 agar aman dari risiko kebakaran.


Jadwal Timnas Rumania vs Ukraina di Matchday 1 Euro 2024: Siapa Lebih Diunggulkan untuk Menang?

12 menit lalu

Pemain timnas Ukraina, Mykhailo Mudryk melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang timnas Islandia dalam Kualifikasi Piala Euro 2024 di Stadion Miejski Wroclaw, Wroclaw, Polandia, 26 Maret 2024. REUTERS/Kacper Pempel
Jadwal Timnas Rumania vs Ukraina di Matchday 1 Euro 2024: Siapa Lebih Diunggulkan untuk Menang?

Laga Euro 2024 malam ini akan mempertemukan Timnas Rumania yang menjuarai babak kualifikasi akan bertemu Timnas Ukraina yang hampir gagal lolos.


TNI Tembak Mati Anggota KKB di Papua, Salah Satunya Pembelot

14 menit lalu

Petugas Gabungan Buru KKB Pembakar Sekolah di Intan Jaya Papua Tengah
TNI Tembak Mati Anggota KKB di Papua, Salah Satunya Pembelot

Danis Murib disebut pembelot atau desertir TNI yang memilih kabur dari tugas operasi dli Papua.


Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

15 menit lalu

Presiden Jokowi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan rob Kawasan Tambak Lorok tahap II di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Sebut Tanggul Laut Semarang Bisa Menahan Rob hingga 30 Tahun

Menurut Jokowi, proyek tanggul laut Semarang ini telah menghabiskan anggaran Rp 386 miliar.


Patroli Kendaraan Bodong di Sukolilo Pati, Polda Jawa Tengah Amankan 33 Motor dan 6 Mobil

17 menit lalu

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol.Satake Bayu Setianto. ANTARA/I.C. Senjaya
Patroli Kendaraan Bodong di Sukolilo Pati, Polda Jawa Tengah Amankan 33 Motor dan 6 Mobil

Polisi berhasil mengamankan kendaraan tanpa surat-surat dalam 3 hari pemeriksaan di wilayah Pati.


MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

19 menit lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
MK Perintahkan Hitung Suara Ulang di 147 TPS Kaltim, KPU Lakukan Ini

KPU Kaltim menyatakan proses pemilahan TPS yang akan dihitung ulang sudah dimulai.


Vladimir Putin Disebut Akan Kunjungan Kerja ke Vietnam

26 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara minum teh bersama Presiden Cina Xi Jinping di taman Zhongnanhai Beijing, Cina 16 Mei 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Disebut Akan Kunjungan Kerja ke Vietnam

Vladimir Putin akan melakukan kunjungan kerja pada pekan ini ke Vietnam selama dua hari


6 Artis Indonesia yang Rayakan Idul Adha 2024 di Tanah Suci

31 menit lalu

Ria Ricis bersama kakaknya, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri membagikan momen saat mereka naik haji 2024. Foto: Instagram/@okisetianadewi
6 Artis Indonesia yang Rayakan Idul Adha 2024 di Tanah Suci

Sejumlah artis Indonesia yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 H di Tanah Suci.


Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

34 menit lalu

Terdakwa Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Surya Darmadi, pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp.1 miliar Subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp.39,7 triliun, dinilai terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,64 triliun dalam tindak pidana korupsi terkait penyerobotan lahan ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. TEMPO/Imam Sukamto
Eksekusi Aset Surya Darmadi Dianggap Tak Sesuai Putusan MA, Pengacara Minta Kembalikan Gedung Menara Palma hingga Rumah

Maqdir Ismail, kuasa hukum Surya Darmadi, mengatakan upaya Kejaksaan Agung dalam mengeksekusi aset Surya Darmadi saat ini tak sesuai putusan MA.