Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bancakan Dana Aspirasi

image-profil

image-gnews
Iklan

Umbu T.W. Pariangu, dosen Fisipol Undana, Kupang

Dalam sidang paripurna pengesahan APBN Perubahan 2015 pada Februari lalu, disebutkan para wakil rakyat bakal diguyur dana aspirasi anggota DPR RI sebesar Rp 1,78 triliun per tahun (Rp 150 juta per tahun atau Rp 12,5 juta per bulan). Dana tersebut dialokasikan untuk biaya sewa rumah dan keperluan operasional Rumah Aspirasi, yang diharapkan akan memperkuat peran representasi anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

Tak sedikit yang menganggap gelontoran dana tersebut berpotensi menjadi celah korupsi, mengingat dana serupa tahun-tahun sebelumnya selalu gagal dikelola dengan akuntabel. Banyak Rumah Aspirasi di daerah pemilihan hanyalah rumah kosong tanpa aktivitas. Kalaupun ada pertemuan dengan konstituen, itu hanya insidental atau sekadar proforma. Mereka beralasan jumlah staf administrasi maupun staf ahli kurang, juga dana operasionalisasi kurang. Selain itu, karena mereka kian kewalahan menerima proposal permintaan bantuan, dari soal keuangan, keperluan sosial, pendidikan, hingga keagamaan.

Padahal, jika merujuk ke dana reses senilai Rp 150 juta untuk biaya menyambangi konstituen, ditambah tunjangan rutin per bulan Rp 8,5 juta sebagai dana penyerapan aspirasi, belum lagi ditotal dengan gaji senilai kurang-lebih Rp 787 juta per tahun --bahkan Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) bersama IMF (2013) pernah menggolongkan gaji anggota DPR kita adalah yang tertinggi ke-4 di dunia--plus penghasilan “nyambi”, jumlah tersebut semestinya lebih dari cukup untuk membantu Dewan menjalankan fungsi artikulasi dan penyerapan aspirasi di daerah-daerah.

Dana Rumah Aspirasi kian ganjil jika menyimak dasar hukumnya, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014. Aturan ini ternyata bertentangan dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang sama sekali tak mencantumkan klausul perihal Rumah Aspirasi. Pasal 69 ayat (2) UU No. 17/2014 tentang MD3 hanya menyebutkan ketiga fungsi anggota Dewan (fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun representasi rakyat ini tak serta-merta merujuk pada dana aspirasi. Memang dalam Pasal 210 ayat (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan anggota DPR dapat membuat Rumah Aspirasi untuk membuka ruang partisipasi publik, namun tidak dijelaskan lebih detail bagaimana mekanisme operasionalnya.

Oleh DPR, anggaran Rp 1,78 triliun dianggap masih kurang, meskipun dana aspirasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, misalnya, anggaran penyerapan aspirasi rakyat mencapai Rp 994.904.572.000 atau Rp 1,7 miliar per anggota DPR per tahun. Bahkan anggaran reses DPR untuk 2014 tersebut meningkat hampir 44 persen dari tahun 2013, yakni sebesar Rp 678.431.305.000.

Sayangnya, jumlah tersebut tak berbanding lurus dengan kinerja mereka. Sesuatu yang oleh publik masih dianggap utopia sampai kini. Kalau benar, bahwasanya dana aspirasi hanya modus “politik balas budi” kepada rakyat yang telah memberikan suara dalam pemilu, maka kian teranglah intensi para politikus Senayan untuk menjadikan dana aspirasi sebagai barang bancakan untuk kepentingan diri/kelompok. *  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

9 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan saat pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shanghai-La, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini membahas tentang transformasi Liga 1, regulations baru pemain asing hingga audit keuangan federasi perkembangan Training Center di IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia.


Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.   Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.


Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

23 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

Pemerintah akhirnya akan memberikan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) pada Juni 2024. Apa alasannya?


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

37 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

58 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

6 April 2024

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.