Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putusan Hakim Sarpin

Oleh

image-gnews
Iklan

Sungguh janggal putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan kemarin. Putusan tersebut, selain patut dipertanyakan, bisa menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Karena itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu menelisik, apakah ada sesuatu di balik putusan tersebut.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin kemarin, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Budi mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Budi, penetapan ini tidak sesuai dengan prosedur. Hakim menyetujui permohonan tersebut dan menganggap penetapan status tersangka kepada calon Kapolri tersebut tidak sah.

Sejak awal kita melihat diterimanya permohonan praperadilan ini saja sudah aneh. Hakim seperti mengabaikan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur perihal gugatan praperadilan. Dalam pasal itu jelas disebutkan, hanya tiga hal yang bisa diajukan pemohon, yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Penetapan tersangka tidak termasuk di dalamnya.

Rizaldi juga bisa merujuk putusan Mahkamah Agung soal putusan praperadilan tersangka korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Hakim Suko Harsono, pada 27 September 2012, memutuskan penahanan Bachtiar dan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Tapi oleh Mahkamah Agung, putusan hakim Pengadilan Jakarta Selatan ini kemudian dibatalkan.

Dalil yang diajukan Rizaldi untuk menjadi dasar membebaskan Budi Gunawan juga tak kalah lucunya. Dia menunjuk KPK tak bisa menetapkan Budi menjadi tersangka karena dia bukan penyelenggara negara. Saat menerima suap seperti yang dituduhkan KPK, menurut Rizaldi, Budi menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lagi-lagi Rizaldi seperti tak pernah membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-undang ini menjelaskan penyelenggara negara yang dimaksud bisa siapa pun pejabat lembaga negara. Dengan ketentuan itu, jelas KPK berhak menyelidiki Budi.

Putusan Rizaldi yang menafikan sejumlah aturan undang-undang tentu sangat disesalkan. Putusan tersebut bisa dijadikan preseden para tersangka korupsi ikut-ikutan mengajukan gugatan praperadilan. Karena itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mesti bertindak. Komisi Yudisial bisa membentuk tim menyelidiki Rizaldi. Apalagi Komisi Yudisial juga punya catatan miring perihal hakim ini saat ia menangani sejumlah perkara.

KPK juga tak perlu ciut menghadapi putusan itu. Karena hakim dalam pertimbangannya menyebutkan KPK melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, KPK bisa segera memperbaiki prosedur itu dan menetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden Jokowi sendiri sebaiknya tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Betapapun dia sudah tak layak menjadi Kapolri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Sodorkan Ono Surono untuk Dampingi Ridwan Kamil Maju di Jawa Barat

34 detik lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaiki sisingaan saat parade kesenian Jawa Barat di di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 19 Agustus 2023. Parade yang menampilkan sejumlah kesenian dan kebudayaan khas dari sejumlah kota di Jawa Barat tersebut dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Barat. ANTARA FOTO/Novrian Arbi
PDIP Sodorkan Ono Surono untuk Dampingi Ridwan Kamil Maju di Jawa Barat

PDIP menyodorkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Kang Ono Surono untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat.


Tips Supaya Bagasi Keluar Pertama dari Pesawat saat Tiba di Tujuan

10 menit lalu

Ilustrasi conveyor belt koper. Dok. Freepik
Tips Supaya Bagasi Keluar Pertama dari Pesawat saat Tiba di Tujuan

Jika tak ingin lama menunggu bagasi saat tiba di tujuan, ikuti tips ini agar koper bisa keluar lebih cepat.


Duta Besar Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

11 menit lalu

Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris Pangeran Khalid bin Bandar. X/ChathamHouse
Duta Besar Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan mengorbankan negara Palestina


Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

20 menit lalu

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

Satgas BLBI kembali menyita aset milik Kaharudin Ongko, debitur dengan kewajiban penyelesaian utang sebesar Rp 8,49 triliun kepada negara


Daftar Lagu Album MUSE Jimin BTS, Ada Kolaborasi dengan Loco dan Sofia Carson

20 menit lalu

Jimin BTS. (ibighit.com)
Daftar Lagu Album MUSE Jimin BTS, Ada Kolaborasi dengan Loco dan Sofia Carson

Setelah merilis daftar lagu album MUSE, Jimin BTS akan merilis foto dan klip secara berurutan


Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

23 menit lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.


Tujuan Jasa Marga Semai Ratusan Bibit Pohon Glodokan Tiang di Tol Trans Jawa

24 menit lalu

Perwakilan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menanam bibit pohon di ruas Tol Trans Jawa pada HUT perusahaan yang ke-7, Kamis, 20 Juni 2024. (Dok. Jasa Marga)
Tujuan Jasa Marga Semai Ratusan Bibit Pohon Glodokan Tiang di Tol Trans Jawa

Grup Jasa Marga menanam 700 bibit pohon di empat ruas Tol Trans Jawa pada peringatan hari jadi perusahaan.


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

26 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


Argentina vs Kanada 2-0, Pelatih Lionel Scaloni Kritik Lapangan Stadion Tak Layak untuk Copa America

27 menit lalu

Pelatih Argentina Lionel Scaloni. REUTERS
Argentina vs Kanada 2-0, Pelatih Lionel Scaloni Kritik Lapangan Stadion Tak Layak untuk Copa America

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan ketidaksenangannya dengan lapangan di Stadion Mercedes-Benz Atlanta.


Pencabutan Izin Kresna Life Dibatalkan Hakim, OJK akan Tempuh Upaya Hukum yang Diperlukan

33 menit lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
Pencabutan Izin Kresna Life Dibatalkan Hakim, OJK akan Tempuh Upaya Hukum yang Diperlukan

OJK mengklaim langkah mencabut izin usaha asuransi Kresna Life sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku