Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Layang-layang

image-profil

image-gnews
Iklan

Muhidin M. Dahlan, kerani @warungarsip

Mestinya kita tak perlu kecewa berlarat-larat kepada Yang Terhormat Presiden Jokowi. Mestinya, para pengusungnya, yang menyebut diri “rwan”, elapaham akan karakter kepemimpinan Jokowi dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan terburu-buru mengumumkan penarikan dukungan tatkala Jokowi melewati lima purnama kepemimpinannya mengatur negara.

Mari kembali ke khitah. Momentum kepemimpinan Jokowi dalam “Khittah Surakarta” itu, dan menjadi jualan politik yang menggemparkan seantero negeri, adalah memindahkan pedagang kaki lima Surakarta dari tempat lama ke tempat baru dengan jalan damai. Jalan damai itu popular disebut win-win solution.

Tapi ingat, jalan yang ditempuh menuju jalan damai itu melewati proses yang tak pernah terbayangkan oleh pemimpin-pemimpin kota/kabupaten sebelumnya, yakni mengajak makan siang para pedagang. Sekali? Dua kali? Oh, tidak. Puluhan kali.

Di situ, Jokowi memainkan salah satu inti permainan layang-layang: keterampilan mengulur. Layang-layang perlu diulur agar bisa kembali mendarat selamat dan tidak menjadi bancakan anak-anak sekampung karena putus.

Inti politik layang-layang adalah permainan mengulur waktu: kapan mengulur, kapan menarik, dan kapan meretas tali layangan lawan sepermainan. Di udara, kerja sama bukan saja monopoli seorang kawan, bahkan saat tertentu dari lawan.

Dari mana Jokowi beroleh kepemimpinan pengulur layang-layang yang terampil? Jokowi mengaku, guru yang mengajarkannya seni berpolitik adalah Taufiq Kiemas.

Jokowi mengungkapkan itu secara terbuka pada publik pada 2012. Kata Jokowi, “Saya banyak belajar kepada Pak Taufiq, terutama masalah komunikasi politik, pendekatan dalam berkomunikasi.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yang dimaksud Jokowi “pendekatan dalam berkomunikasi politik” itu adalah prinsip berpolitik Taufiq Kiemas, “Kalau mau main politik dan membina jaringan politik, sikap apriori sedapat mungkin harus dihilangkan, bahkan terhadap lawan politik sekalipun.”

Dan saya menyebut cara berpolitik macam Taufiq Kiemas yang dijadikan suri teladan Jokowi dalam berpolitik itu adalah khas berpolitik yang sabar, ramah, dan menunggu momen paling tepat untuk memutuskan.

Nah, cara berpolitik damai ala layang-layang itulah yang pada suatu masa digeber terus-menerus oleh media massa. Jokowi, oleh khitah politik layang-layang itu, bukan hanya menjadikannya media darling, tapi juga membuka mata kelas menengah, terutama yang di Jakarta, bahwa Jokowi bisa menyelesaikan masalah mereka yang ruwet di Ibu Kota.

Dengan modal jalan damai ala layang-layang itu pula masyarakat NKRI ingin mereka diurus oleh sosok seperti Jokowi dalam menyelesaikan masalah PKL di Surakarta.

Sungguh disayangkan jika saat ini dukungan terhadap Jokowi mengalami deflasi dari para pengusungnya sendiri yang menamakan diri “relawan” di satu pihak, dan di pihak lain adalah politikus-politikus PDIP. Terutama saat Jokowi sedang bermain layang-layang di lima purnama pertama pemerintahannya di lapangan berangin kencang: Polri vs KPK.

Sebagaimana khitah politik yang menjadi karakter Jokowi, terbukti ia bisa mendaratkan kembali layang-layangnya. Namun bentuknya sungguh tak terduga: koyak-moyak. KPK dan Polri bisa berdamai kembali.

Tapi yang sulit sekali kembali adalah harapan publik kelas menengah yang kadung berserakan saat pertarungan layang-layang Jokowi berhadapan dengan lawan sepermainan yang saling mulet di udara. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

6 jam lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

Permasalahan politik di Thailand saat ini melibatkan Srettha Thavisin hingga Thaksin Shinawatra yang bisa memantik krisis politik.


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

8 April 2023

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

Presiden Saied menolak pemaksaan lebih jauh dari IMF karena bisa mengarah pada kemiskinan yang lebih lanjut di Tunisia.


Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

14 Desember 2022

Polisi menghadapi pengunjuk rasa yang memprotes untuk menuntut pembubaran Kongres dan mengadakan pemilihan demokratis daripada mengakui Dina Boluarte sebagai Presiden Peru, setelah penggulingan Presiden Peru Pedro Castillo, di Lima, Peru, 12 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

Setidaknya tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di Peru akhir pekan lalu saat aksi protes berubah menjadi kerusuhan.


Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

5 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi  saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS
Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Menteri Luar Negeri RI secara terbuka menyebut isu Myanmar menjadi masalah yang paling banyak di bahas di pertemuan AMM


Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

18 Mei 2020

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]
Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

PM Netanyahu dan rival politik Benny Gantz membentuk koalisi pemerintahan baru bersatu untuk mengakhiri konflik politik berkepanjangan.


Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

13 Agustus 2018

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Gmfus.org
Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

Risiko sistemik dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis Turki mempengaruhi IHSG.


Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

25 Maret 2018

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertema unik. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

Perludem pun menilai sistem politik yang ada di Indonesia tak ramah bagi anak muda sehingga mereka sulit terjun di dunia politik.


Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

23 Mei 2017

Presiden Jokowi menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Puspen TNI
Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

Presiden Jokowi mengatakan, 6-8 bulan ini, energi dihabiskan untuk banyak hal tidak berguna, saling hujat, berdebat, dan membuat suhu politik memanas.


SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

8 Februari 2017

Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberi salam seusai menyampaikan pidato politik pada Rapimnas dan Dies Natalies Partai Demokrat ke-15 di JCC, Jakarta, 7 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
SBY: Jika Hanya Pentingkan Stabilitas Politik, Hati-hati  

SBY mengatakan pemerintah harus berhati-hati jika negara hanya menekankan aspek stabilitas politik.