Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Perlu Rumah Aspirasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Pembentukan Rumah Aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat mesti dibatalkan. Program berbiaya Rp 1,78 triliun itu tak berguna bagi rakyat dan tidak memiliki dasar hukum jelas. DPR dan Kementerian Keuangan sebaiknya merelokasi anggaran tersebut untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.

Rumah Aspirasi merupakan kegiatan baru DPR. Program ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, yang disahkan Februari lalu. Sejak awal, program ini banyak mendapat tentangan dari para aktivis antikorupsi. Program tersebut dianggap hanya akal-akalan politikus Senayan untuk menguras anggaran negara.

Kesan akal-akalan pembentukan Rumah Aspirasi terlihat dari dalil yang dipakai, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014. Aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam UU MD3 Tahun 2014 sama sekali tak tercantum pasal maupun penjelasan perihal Rumah Aspirasi.

Upaya memaksakan program Rumah Aspirasi ke dalam peraturan tata tertib-yang dibikin sendiri oleh DPR-terlihat nyata. Dalam peraturan itu disebutkan, DPR bisa membuka ruang partisipasi publik. Kewenangan membuat kegiatan menyerap aspirasi itu, konyolnya, diterjemahkan dengan membangun Rumah Aspirasi secara fisik.

Rumah Aspirasi dirancang ada pada setiap daerah pemilihan anggota DPR. Biaya Rp 1,78 triliun dibagikan kepada 560 orang anggota Dewan. Masing-masing mendapat sekitar Rp 150 juta per tahun, yang ditransfer langsung ke rekening pribadi. Sisanya untuk Sekretariat Jenderal DPR. Sejauh ini juga belum ada rincian kegunaan dana Rumah Aspirasi untuk sekretariat jenderal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan uang rakyat itu, anggota DPR nanti bisa membentuk sekretariat permanen, lengkap dengan tenaga ahli serta staf administrasi di Rumah Aspirasi. Anggota DPR punya otoritas merekrut tenaga ahli dan staf administrasi. Lagi-lagi ini membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka yang direkrut itu bisa saja tak melalui proses seleksi, sekadar orang dekat para anggota Dewan.

Program Rumah Aspirasi juga tumpang-tindih dengan anggaran anggota DPR yang terkait dengan penyerapan aspirasi. Selama ini, setiap kali reses, seorang legislator mendapat Rp 150 juta untuk mengunjungi konstituennya. Ini di luar tunjangan rutin per bulan Rp 8,5 juta yang mereka terima sebagai "dana menyerap aspirasi". Karena itu, jelas Rumah Aspirasi merupakan "proyek" pemborosan uang negara yang dilegalkan.

Yang menyedihkan, DPR ternyata juga belum memiliki mekanisme operasional Rumah Aspirasi. Mereka belum menyusun rencana kerja, sistem pelaporan, dan model pengawasannya. Aturan bagaimana mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pemakaian anggaran juga belum ada.

Dengan semua kejanggalan dan bolong-bolong itu, Kementerian Keuangan tidak perlu mencairkan anggaran Rumah Aspirasi. Tak ada alasan juga bagi DPR untuk meneruskan program yang tidak berfaedah bagi rakyat tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

24 detik lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

Menurut Bamsoet, keputusan MKD cacat prosedural dan berpotensi mengganggu upaya membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

7 menit lalu

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

Kominfo didesak memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa ada kegagalan pelindungan data pribadi imbas peretasan PDN


Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

16 menit lalu

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com
Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

Seorang pria di Madura meninggal saat hendak menyawer biduan orkes Dangdut. Almarhum diduga memiliki riwayat penyakit jantung


Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

23 menit lalu

Jang Ki Yong dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC
Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia


Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

29 menit lalu

Amazon Web Services logo. Kredit: Amazon
Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menyebut migrasi data imigrasi ke web Amazon mencerminkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.


KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

38 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

40 menit lalu

Sastrawan Abdul Hadi WM sedang membahas puisi-puisi dalam buku
Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

Mengenang sastrawan dan budayawan Abdul Hadi WM yang dikenal dengan aliran sufinya yang memiliki berbagai penghargaan bergengsi.


Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

41 menit lalu

Grup band asal Korea Selatan, DAY6. Foto: X/@day6official
Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

Day6 menghabiskan waktu bersama anak pejuang leukemia limfoblastik akut berusia 7 tahun yang tidak dapat datang ke konser karena sakit.


Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

51 menit lalu

Daun Selada. TEMPO/Subekti
Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

Selada termasuk sayuran daun yang cepat layu. Untungnya, ada trik menyimpan selada agar segar lebih lama. Simak caranya.


KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

58 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (kanan), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta (kiri), memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Truk Angkut di Basarnas

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Basarnas