Perseteruan berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 telah merecoki jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta. Meski Ahok menjamin layanan publik di kota ini tak akan terusik, nyatanya gangguan tetap ada.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta Ari Fahrial Syam, misalnya, mengeluh bahwa pertikaian itu mengakibatkan anggaran kesehatan terlambat turun. Berbagai proyek lain, yang seharusnya masuk anggaran tahun ini, pun tertunda. Sejauh ini pemerintah Jakarta hanya bisa mencairkan anggaran rutin yang bersifat wajib dan mengikat, seperti gaji pegawai, biaya untuk air, listrik, gas, dan pelayanan publik yang rutin.
Jakarta merupakan daerah khusus, dan sebagian proyek pembangunannya bersifat nasional serta berdampak terhadap sangat banyak penduduk yang menghuni kota ini. Macetnya anggaran membuat program-program andalan Ahok mangkrak, seperti program penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar, Tunjangan Kinerja Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, dan mass rapid transit, yang termasuk proyek nasional di kota ini.
Sejauh ini belum ada titik temu antara Ahok dan Dewan mengenai isi Rancangan Anggaran tersebut. Kementerian Dalam Negeri memberi waktu sampai 13 Maret 2015 untuk menyepakati Rancangan. Bila tenggat itu terlewati, dengan persetujuan Kementerian, Ahok dapat mengeluarkan peraturan gubernur yang menyatakan bahwa pemerintah DKI akan kembali menggunakan APBD DKI 2014. Bila hal itu terjadi, praktis tak ada program baru di Jakarta, dan program unggulan Ahok tersebut di atas tak bisa dijalankan tahun ini.
Kalaupun Jakarta kembali ke APBD 2014 pekan depan, bukan berarti dana itu bisa langsung turun. Butuh 2-3 bulan agar dana itu benar-benar terserap. Artinya, baru pertengahan tahun ini pemerintah Jakarta dapat sungguh-sungguh menjalankan program barunya. Sayangnya, baru jalan beberapa bulan, tahun anggaran pun berakhir, karena di masa pemerintahan sekarang tahun anggaran dimulai pada Januari dan berakhir pada Desember.
Dalam periode kerja setengah tahun itu, bisa dipastikan daya serap anggaran oleh pemerintah Jakarta akan turun. Penyerapan anggaran oleh pemerintah Jakarta semakin rendah. Padahal tahun lalu Jakarta hanya menyerap 80 persen anggaran 2014. Penurunan ini berdampak mengecilnya jatah anggaran pada tahun depan. Efek domino ini jelas merugikan rakyat.
Baca juga:
Ahok dan Dewan perlu kembali duduk bersama. Kedua pihak seyogianya mengingat: mereka harus mengabdi kepada masyarakat. Mereka harus ingat bahwa dana anggaran yang mereka ributkan itu berasal dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program-program yang menguntungkan rakyat. Ahok dan Dewan harus mau berkompromi agar Rancangan Anggaran tahun ini dapat disetujui.
