Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seumur Jagung

image-profil

image-gnews
Iklan

Putu Setia, @mpujayaprema

Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang larangan rapat di hotel untuk pegawai negeri tak seumur jagung, baik jagung bertangkai ganda maupun tunggal. Diberlakukan sejak Desember tahun lalu, edaran Menteri Yuddy Chrisnandi ini berisi sanksi penundaan kenaikan pangkat. Tapi edaran itu sekarang dievaluasi, kata kasarnya: dicabut.

Berdalih penghematan, dan menyebutkan sudah disetujui Presiden Joko Widodo, larangan rapat di hotel ini sempat menaikkan citra Menteri Yuddy sebagai penggagas penghematan keuangan negara. Maklum, dalam APBN maupun APBD kerap tercantum anggaran rapat yang begitu besar. Orang bisa terkaget-kaget kenapa anggaran rapat lebih besar dari, misalnya, perbaikan gedung sekolah dan merehabilitasi pasar tradisional. Nah, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pun menyambut gagasan Menteri Yuddy yang brilian itu, anggaran jadi lebih banyak dinikmati wong cilik.

Apa yang terjadi dalam praktek? Tidak semudah memanggang jagung dan itu pun jauh panggang dari api. Pemerintah Daerah Jawa Timur sudah mempraktekkan. Rapat Badan Koordinasi Daerah (BKD) yang rutin dilakukan untuk sosialisasi program pembangunan di Jawa Timur yang selama ini dilakukan di hotel, dicoba digelar di gedung pemerintah. Tapi peserta yang datang dari berbagai kabupaten menginap di hotel, karena rapat paling cepat dua hari. Ternyata biayanya lebih boros. Perlu sewa meja dan kursi, sewa sound system, pesan makanan dan minuman, belum lagi membayar tenaga kebersihan, pengantar makanan, dan seterusnya. Juga peserta perlu disediakan transportasi dari hotel ke gedung pemerintah. Walhasil biayanya lebih boros ketimbang rapat di hotel. Hotel tak lagi menarik biaya ruang rapat karena peserta menginap di sana, makanan dan minuman sudah dalam bentuk paket pula. Tak ada kerepotan, tinggal berdebat.

Pemerintah Daerah Bali, contoh lain, banyak punya ruang rapat. Tapi kalau rapat yang “lebih serius”, mereka lari ke restoran atau hotel yang menyediakan ruang rapat. Bukan saja lebih murah karena tak ada biaya mengirim makanan—toh pesan makan juga di restoran—rapat bisa lebih efektif, karena tak diganggu “suasana kantor”.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua contoh ini mungkin tak terbayangkan oleh Menteri Yuddy. Atau menteri membayangkan rapat-rapat itu cukup di aula yang besar dengan menyingkirkan meja pingpong, lalu peserta rapat duduk berdesakan di kursi plastik. Minuman cukup air kemasan segelas dan makannya nasi bungkus. Kesimpulan bisa ditunda kalau peserta rapat banyak yang ke toilet karena letaknya jauh.

Berhemat itu bermula dari niat. Kalau niatnya boros, apalagi mengharapkan komisi dari tempat yang disewa, ya, bisa runyam. Kalau niatnya berhemat, mungkin akan mencari terobosan dengan memanfaatkan teknologi, misalnya, seperti yang disarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pakai teknologi. Peserta rapat dari Pacitan atau Banyuwangi tak harus datang ke Surabaya. Begitu pula agenda rapat yang harus dipersiapkan dengan baik.

Mengevaluasi surat edaran Menteri Yuddy dengan alasan hotel-hotel bangkrut dan memberhentikan karyawannya—seperti kasus di Tanjung Pinang—juga kurang tepat. Hotel dibangun bukan untuk ruang rapat pegawai negeri. Kalau ini jadi alasan, akan sulit membuat kebijakan, karena setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan. Yang pasti, ini pelajaran berharga untuk pembuat kebijakan, jangan grasa-grusu, dan pelajari dampaknya. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

15 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan saat pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shanghai-La, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini membahas tentang transformasi Liga 1, regulations baru pemain asing hingga audit keuangan federasi perkembangan Training Center di IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia.


Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.   Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.


Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

29 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

Pemerintah akhirnya akan memberikan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) pada Juni 2024. Apa alasannya?


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

43 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

22 April 2024

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

6 April 2024

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.