Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badut Politik dan Tukang Tivi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seno Gumira Ajidarma, Wartawan Panajournal.com

Apa bedanya badut politik dengan badut biasa? Ternyata tak hanya berbeda, tapi bisa juga bertentangan. Sementara badut biasa nilai tambahnya jelas, yakni memberikan hiburan, dan karena itu dibutuhkan, maka kehadiran badut politik sangat memprihatinkan, karena seharusnya tidak ada. Memang, ada kalanya badut beneran yang disebut pelawak tiba-tiba saja "terjun ke dunia politik", tetapi jika dirinya lantas menjadi badut politik, itu sama sekali tidak berhubungan dengan keberadaan dirinya dalam profesi sebelumnya.

Badut politik sama sekali tidak lucu. Perilakunya mengundang tawa bukan karena ia seorang humoris yang piawai memainkan bisosiasi, melainkan karena seribu-satu ketidakpatutan yang dihadirkannya. Ini terlihat di layar televisi, orang-orang yang diwawancarai atau diminta bicara lebih karena sensasi daripada ketajaman berpikirnya. Namun sensasi sebagai bagian dari spektakel stasiun televisi, yang barangkali sejenak mengikat pemirsa, sama sekali tidak dibutuhkan, oleh kita maupun oleh Indonesia Raya.

Bentuk-bentuk kebadutan paling umum adalah gaya pokrol, dengan wajah seolah-olah mengecilkan orang lain, bisa mempersoalkan dan bisa menjawab semua hal, dengan modal rumus yang serba normatif. Sensasi paling ajaib, tentunya jika dalam suatu forum berlangsung polemik antara badut politik versus badut politik itu sendiri. Dalam polemik itu bolehlah ditandai, bahwa para kontestan akan berkukuh dalam tempurung pembenarannya sendiri, dan sama sekali bukan mencari penyelesaian masalah secara bersama. Sangat mudah disaksikan betapa "mencari efek" menjadi kepentingan utama.

Dengan kata lain, badut politik ini adalah manusia kurang berguna, tetapi yang selalu mendapat tempat dalam media massa berdasarkan kepentingan media massa itu sendiri. Sudah jelas bahwa, dalam alur konflik dramatik, yang eufemismenya tertampung dalam rumus jurnalisme yang baik, yakni ketentuan untuk meliput kedua belah pihak (cover both sides), media massa akan mencari karakter yang cocok dengan kebutuhannya itu: minimal cara berbicara yang selalu siap dipotong, meski argumennya sama sekali belum utuh.

Pemikir serius, yang akan berbicara lebih panjang, agak lambat, dan mungkin pula suaranya pelan karena memang bukan orator, tentu cenderung tidak menjadi pilihan-padahal bagi pemirsa sudah jelas lebih banyak gunanya. Dunia politik Indonesia kontemporer sebetulnya tidak hanya berisi badut politik. Di dalam setiap partai politik tidak kurang-kurangnya terdapat politikus yang bukan sekadar organisator, tapi juga berkualitas pemikir yang bersungguh-sungguh. Betapa pun, peluangnya untuk ikut mencerdaskan bangsa ditentukan oleh para "tukang tivi" saja.

Para pemikir yang benar-benar pemikir, yang pemikirannya canggih tetapi gayanya mungkin membosankan, setahu saya berdasarkan pengalamannya juga "males ngomong di tivi". Sampai di sini menjadi jelas, persoalan mubazirnya detik-detik berharga media tidak terletak pada badut politik itu sendiri, tapi juga bahkan terutama merupakan tanggung jawab sang tukang tivi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saya pernah melihat seorang pembawa acara "mencuci" seorang calon legislator, untuk menunjukkan kebadutan dunia politik Indonesia, dengan pertanyaan sekitar konsep penyelamatan bangsa dan negara dalam krisis. Hampir sepanjang acara, selebritas cantik ini hanya memberikan tiga jawaban: "tidak tahu", "belum tahu", dan "saya tanyakan dulu".

Pengungkapan ini memang berhasil membongkar aib, tetapi tidak pernah berhasil mengubah orientasi bahwa sumber berita dan komentator masalah-masalah politik janganlah lagi-lagi badut politik, yang sebetulnya hanya meminjam media massa dan partai politik demi popularitasnya sendiri.

Celakanya, partai-partai politik yang perbedaan ideologinya masing-masing tidak terlalu jelas itu pun lebih membutuhkan pengumpul suara (vote getters) daripada pemeluk teguh ideologis yang militan. Tidak mengherankan jika gejala politikus kutu loncat menjadi akibat paling wajar dari situasi ini.

Kenyataan yang menyedihkan, badut-badut politik ini, meskipun membawa-bawa nama badut, sama sekali tidak membawa kebahagiaan. Kita tertawa, tetapi dengan campuran perasaan antara gemas, jengkel, marah, dan iba. Agak mencemaskan jika partai politik tidak berbuat sesuatu atas keberadaan badut-badut politik ini.

Pada abad media, benarkah ideologi sudah mati, dan partai politik cukup bermodalkan gimmicks atawa permainan sensasi, sebagai strategi untuk mendapat kursi? Sementara menurut Althusser, ideologi itu tidak abstrak, melainkan konkret sebagai peristiwa sehari-hari, seberapa berartikah partai politik, ketika politik praktis hadir sebagai simulasi televisi?


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

12 jam lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

12 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

14 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

18 hari lalu

Ilustrasi bendera partai politik. ANTARA
Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan

Kemendagri menilai konsolidasi demokrasi berjalan penuh liku selama reformasi. Penguatan kelembagaan parpol menjadi pilar penting dalam demokrasi.


Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

19 hari lalu

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, bersama Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, dan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. TEMPO/Defara
Projo Akan Gelar Kongres Tahun Ini, Akankah Jadi Parpol?

Relawan Projo bakal menggelar kongres pada tahun ini. Rencananya akan diselenggarakan sebelum Oktober 2024 mendatang.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

19 hari lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

31 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

35 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

35 hari lalu

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

37 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Batal Jadi Calon Independen di Pilkada Jakarta, Relawan Jajaki Peluang Ini

Relawan Sudirman Said, Teguh Stiawan, menjajaki peluang lain untuk Sudirman Said agar tetap maju di Pilkada Jakarta.