Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani, Bulog, dan Inpres Perberasan

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Khudori, Anggota Pokja Ahli  Dewan Ketahanan  Pangan Pusat(2010-sekarang)

Presiden Jokowi menepati janjinya. Pada 17 Maret lalu, ia mengeluarkan Inpres Nomor 5/2015, menggantikan Inpres Nomor 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Substansi isi tidak berbeda. Inpres ditujukan kepada menteri terkait (delapan kementerian) dan para gubernur/bupati/wali kota guna mengatur koordinasi dan pelaksanaan di setiap kementerian terkait dengan kebijakan perberasan nasional.

Inpres Nomor 5/2015 mengatur harga pembelian, menunjuk pelaksananya, mengatur hasil pembelian untuk keperluan apa, serta menunjuk siapa yang melakukan koordinasi dan evaluasi. Yang tak diatur adalah pola pembiayaan dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Harga gabah kering panen di petani Rp 3.700 per kilogram (sebelumnya Rp 3.300 per kilogram), gabah kering giling di gudang Bulog Rp 4.650 per kilogram (sebelumnya Rp 4.200 per kilogram) dan beras di gudang Bulog Rp 7.300 per kilogram (sebelumnya Rp 6.600 per kilogram). Rata-rata naik 11 persen.

Inpres ini ditunggu-tunggu oleh banyak pihak: petani, pedagang pengumpul, pemilik penggilingan padi, dan Bulog. Bagi petani, Inpres Perberasan penting guna mendorong peningkatan produksi padi. Karena itu, Presiden Soeharto biasa mengeluarkan Inpres pada Oktober atau menjelang tanam agar petani terangsang berproduksi. Dengan adanya patokan harga gabah/beras baru, petani bisa mengkalkulasikan untung-rugi. Tujuannya jelas. Namun, setelah Reformasi, tidak ada pola tetap. Bahkan Inpres sering dikeluarkan pada Januari-Februari, yang fungsinya hanya sebagai patokan harga di pasar. Tak lebih, tak kurang.

Pedagang pengumpul dan pemilik penggilingan padi berkepentingan karena dari Inpres itulah mereka mengais untung. Dalam Inpres biasanya dicantumkan pengadaan beras untuk keluarga miskin (raskin). Dalam setahun, jumlah raskin kira-kira 3 juta ton. Para pedagang dan pemilik penggilingan akan berlomba-lomba memburu gabah sehingga harga terangkat signifikan. Mereka akan bertanya-tanya kalau tak ada raskin. Mereka tak bergairah jika pengadaan beras hanya untuk cadangan pemerintah, yang cuma 0,35 juta ton.

Bagi Bulog, Inpres Perberasan penting karena bakal menjadi pedoman pembelian gabah/beras. Apabila ada raskin, pengadaan Bulog dalam setahun minimal 3 juta ton setara beras. Apabila ditambah dengan cadangan beras pemerintah, pengadaan Bulog paling tidak harus 3,5 juta ton setara beras. Jika pengadaan kurang dari itu, pasar mudah sekali "panas" karena cadangan kurang memadai. Apalagi bila dalam waktu berjalan terjadi banyak bencana yang menguras cadangan beras pemerintah dan raskin diberikan lebih dari 12 kali. Ujung semua itu membuat cadangan menipis, dan pasar mudah sekali memanas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Inpres Perberasan yang baru amat penting bagi Bulog karena tiga hal. Pertama, Inpres Perberasan Nomor 3/2012 tidak memadai lagi untuk dijadikan landasan operasional di lapangan. HPP gabah dan beras yang ditetapkan di Inpres itu sudah jauh di bawah harga pasar. Tanpa perubahan HPP gabah/beras, Bulog akan kesulitan membeli gabah/beras. HPP merupakan instrumen pokok bagi Bulog untuk menambah persediaan beras. Saat ini cadangan beras di Bulog tinggal 1,2 juta ton, hanya cukup untuk 4-5 bulan kebutuhan raskin.

Kedua, panen raya merupakan momentum tepat bagi Bulog untuk melakukan pembelian gabah/beras secara besar-besaran. Apabila momentum panen raya terlewatkan, peluang Bulog untuk memperbesar cadangan lewat pembelian dalam negeri bakal menguap. Memang pengadaan masih mungkin dilakukan saat panen gadu. Namun, selain harga gabah/beras mahal, saat itu volume panen kecil. Melewatkan pengadaan saat panen raya sama saja dengan melegalisasi impor beras. Tentu ini tidak kita kehendaki bersama.

Masa tanam padi yang serentak telah menghasilkan irama panen yang ajek, hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65 persen dari total produksi padi nasional), panen gadu (Juni-September dengan 25-30 persen dari total produksi), dan musim paceklik (Oktober-Januari). Pergerakan harga gabah/beras berfluktuasi mengikuti irama panen: harga rendah saat panen raya (Februari-Mei), naik pada musim gadu (Juni-September), dan melambung tinggi saat paceklik (Oktober-Januari). Maret sampai Juni mendatang merupakan musim panen raya, saat yang tepat untuk menyerap gabah/beras.

Ketiga, sesuai dengan hukum supply-demand, karena pasokan melimpah sedangkan permintaan tetap, harga gabah/beras cenderung tertekan rendah saat panen raya. Pada saat itulah Bulog perlu turun tangan membantu petani. Dengan menyerap surplus produksi petani, Bulog akan menjadi aktor penting sebagai penyeimbang supply-demand. Kehadiran Bulog merupakan pengejawantahan dari "kehadiran negara" seperti amanat suci konstitusi.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Ingatakan Dunia Menuju Neraka Iklim: Ini Harus Diantisipasi

6 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Ingatakan Dunia Menuju Neraka Iklim: Ini Harus Diantisipasi

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dunia menuju neraka iklim.


Musim Kemarau 2024, Ini 4 Peringatan BMKG kepada Pemerintah dan Masyarakat

16 hari lalu

Warga menyunggi rumput melintasi kawasan dasar Waduk Notopuro yang airnya menyusut di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis, 19 Oktober 2023. Waduk yang memiliki daerah irigasi seluas 2.689 hektare sawah tersebut tinggal menyisakan sedikit air hingga sebagian besar dasar waduk mengering akibat musim kemarau. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Musim Kemarau 2024, Ini 4 Peringatan BMKG kepada Pemerintah dan Masyarakat

Dampak kekeringan, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi penting untuk tetap diwaspadai pada musim kemarau 2024.


Cegah Krisis Pangan ala Gang 8 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

57 hari lalu

Suasana Gang 8, Jalan Nusa Indah IV, RT8/RW4 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin, 22 April 2024. Tersedia 32 item pencegah krisis planet di lokasi ini, mulai dari kolam gizi warga, tanaman produktif hingga akuaponik. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Cegah Krisis Pangan ala Gang 8 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

Inisiatif lokal untuk mitigasi krisis pangan lahir di jalan gang di Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbekal dana operasional RT.


Gaza Krisis Pangan, Australia Lanjutkan Pendanaan untuk UNRWA

15 Maret 2024

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Gaza Krisis Pangan, Australia Lanjutkan Pendanaan untuk UNRWA

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengumumkan Australia akan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA.


Solihin GP Penggagas Tanam Padi Gogo Rancah: Kalau Gorah Gagal, Saya Siap Dilinggis

7 Maret 2024

Tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara alias Mang Ihin. (ANTARA)
Solihin GP Penggagas Tanam Padi Gogo Rancah: Kalau Gorah Gagal, Saya Siap Dilinggis

Solihin GP penggagas sistem tanam padi gogo rancah untuk mengatasi krisis pangan. Apa itu gogo rancah?


We Are the World 1985, Lagu Legendaris Musisi Usa For Africa Buat Atasi Kelaparan Ethiopia

28 Januari 2024

Musisi USA for Africa yang menyanyikan lagu We are The World pada 1985. People
We Are the World 1985, Lagu Legendaris Musisi Usa For Africa Buat Atasi Kelaparan Ethiopia

Pada hari ini, 28 Januari, di 1985, kumpulan musisi USA for Africa merilis single hits yang legendaris, We Are the World bantu atas kelaparan Ethiopia


Kim Jong Un Gusar Korut Krisis Pangan Parah: Masalah Politik Serius

25 Januari 2024

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan putrinya Kim Ju Ae mengunjungi Peternakan Ayam Kwangchon dekat Pyongyang, Korea Utara, 7 Januari 2024. KCNA melalui REUTERS
Kim Jong Un Gusar Korut Krisis Pangan Parah: Masalah Politik Serius

Kim Jong Un mengatakan krisis pangan di Korea Utara adalah masalah politik yang serius.


TPN Ganjar-Mahfud Bicara Strategi Atasi Krisis Pangan tanpa Babat Hutan seperti Food Estate

24 Januari 2024

TPN Ganjar-Mahfud Bicara Strategi Atasi Krisis Pangan tanpa Babat Hutan seperti Food Estate

Menurut Heru, Ganjar tidak akan melanjutkan program lumbung pangan (food estate) seperti dijalankan sekarang.


Amran Sulaiman Janji Lanjutkan Seluruh Proyek Food Estate: Ini Masalah Perut dan..

2 November 2023

Lahan lumbung pangan (food estate) di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang terbengkalai menjadi semak belukar, Kamis, 26 Januari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Amran Sulaiman Janji Lanjutkan Seluruh Proyek Food Estate: Ini Masalah Perut dan..

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan melanjutkan megaproyek lumbung pangan atau food estate. Begini penjelasannya.


Jokowi Cerita Ditolak PM India Narendra Modi Saat Minta Impor Beras: Saya Sudah Bicara, Tidak Berani Melepas

31 Oktober 2023

Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri India Shri Narendra Modi saat menerbangkan layang-layang di Lapangan Monas, Jakarta, 30 Mei 2018. Layang-layang yang diterbangkan, dibuat oleh Museum Layang-Layang Indonesia. TEMPO/Subekti.
Jokowi Cerita Ditolak PM India Narendra Modi Saat Minta Impor Beras: Saya Sudah Bicara, Tidak Berani Melepas

Presiden Jokowi menceritakan dirinya pernah berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendapat kuota impor beras. Hasilnya?