TEMPO.CO, Jakarta - Faisal Assegaf, Pemerhati Timur Tengah dan Pendiri Albalad.co
Setelah menahan kegeraman selama dua bulan, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz akhirnya memerintahkan serangan udara terhadap milisi Syiah Al-Hutiyun di Yaman. Pasukan pemberontak dukungan Iran ini telah mencaplok Ibu Kota Sanaa pada Januari lalu, mendepak Presiden Abdurabbu Mansyur Hadi, hingga meminta perlindungan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.
Baca juga:
Gempuran yang berlangsung sejak Kamis dinihari pekan lalu itu memunculkan fakta menarik. Dugaan dan keyakinan selama ini, yang sifatnya hanya mereka-reka, kian terbongkar. Iran dan Arab Saudi sama-sama berebut pengaruh, bukan saja di Yaman, tapi juga di seluruh Timur Tengah, dan kedua seteru ini menjadikan negara Arab termiskin itu sebagai palagan. Saudi menyebut operasi militer atas kelompok Al-Hutiyun sebagai perang suci, sedangkan Iran mengecam intervensi militer ini, yang mereka anggap melanggar kedaulatan Yaman.
Lebih menarik lagi, perang di Yaman kali ini berhasil menyatukan sepuluh negara Arab dalam pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Mesir pada akhir pekan lalu-digelar dua hari setelah Saudi secara sepihak membombardir Al-Hutiyun-menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pasukan koalisi Arab. Tujuannya untuk memberangus kelompok ekstremis atau pemberontak.
Namun perang yang terjadi di Yaman saat ini dan rencana membentuk pasukan bersama Arab bukan saja kian menegaskan dua wajah Arab, tapi juga berpotensi semakin memperunyam konflik bersenjata di sejumlah negara di Timur Tengah. Intervensi bakal mereka lakukan cuma untuk memenuhi kepentingan penyandang dana operasi militer.
Seperti yang berlaku saat ini di Yaman, Saudi paling berkepentingan untuk melancarkan serbuan bersandi Badai Gila itu. Saudi merasa Iran kian memperluas pengaruhnya di Timur Tengah setelah berhasil menggaet Libanon, Suriah, dan Irak.
Langkah koalisi Arab di Yaman ini memicu pertanyaan, kenapa mereka tidak melancarkan operasi serupa saat Israel menggempur Jalur Gaza dalam perang 50 hari pada musim panas tahun lalu? Tentu saja jawabannya bisa ditebak: sebagian besar anggota pasukan koalisi Arab saat ini adalah konsumen utama persenjataan Amerika Serikat, sekutu istimewa Israel.
Pasukan koalisi Arab tidak mungkin ikut campur dalam perang antara Irak dan ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham). Jika mereka membantu pasukan Irak dengan sokongan utama milisi Syiah, sama saja mereka mendukung kepentingan Iran, sesuatu yang tentu bakal dihindari oleh Arab Saudi. Mereka tentu saja tidak mungkin menyokong ISIS, organisasi teroris paling mengerikan saat ini.
Di Libya pun kondisinya serupa. Pasukan koalisi Arab tidak mungkin menyokong satu dari dua pemerintahan yang kini ada di negara itu. Sebab, hasilnya bakal semakin membelah Libya, hal ini hanya menguntungkan ISIS, yang telah bercokol di sana.
Walhasil, rencana pembentukan pasukan koalisi Arab sekadar jargon. Kalaupun bisa terbentuk, mereka bakal kebingungan serta menghadapi dilema, yakni di negara Arab mana mereka bisa melakukan intervensi militer. Kalau sekadar memenuhi ambisi Arab Saudi buat menjegal perluasan pengaruh Iran di Timur Tengah, keterlibatan pasukan koalisi Arab cuma bakal meledakkan perang sektarian dalam skala luas. Sebab, konflik Sunni-Syiah di kawasan Timur Tengah sudah mengakar berabad-abad. *
