Pembekuan kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) seperti pil pahit. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi itu memunculkan ketakutan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, bakal menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berupa larangan bertanding di kancah internasional.
Sanksi dari FIFA, kalaupun ada, semestinya digunakan untuk membenahi organisasi PSSI berikut klub-klub dan kompetisi di dalam negeri. Sejumlah negara pernah terkena hukuman serupa. Namun, bukannya mati, kualitas sepak bola nasional mereka malah menjadi lebih baik. Misalnya saja Irak, Iran, Kuwait, dan Kamerun.
Selama ini sepak bola kita berada di "zaman kegelapan". Kini peringkat PSSI melorot tiga tangga menjadi urutan ke-159 dunia, di bawah Timor Leste yang berada di peringkat ke-152. Akibat turun peringkat, pada babak kualifikasi pra-Piala Dunia 2018 zona Asia yang dimulai tahun ini, Indonesia akan berada di pot 4 bersama tim-tim kuat Asia.
Kemerosotan prestasi itu merupakan buah dari konflik berkepanjangan di tubuh PSSI. Sejak 2011 terjadi pertentangan antara pendukung Liga Primer Indonesia (LPI) yang dimotori taipan Arifin Panigoro dan penyokong Liga Super Indonesia (LSI) yang ditopang pengusaha Nirwan Bakrie. Kelompok LSI "memenangi" sengketa itu dan sekarang menguasai PSSI dan PT Liga Indonesia.
Perseteruan mengular hingga sekarang dan berujung pada penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan oleh Menteri Olahraga untuk membekukan PSSI. Hukuman dijatuhkan lantaran teguran agar PSSI melaksanakan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk tak meloloskan klub Arema Cronus dan Persebaya Surabaya dalam verifikasi kompetisi Liga Indonesia 2015 tak diindahkan.
Sinyalemen adanya mafia judi dan pengaturan skor membayangi kegiatan liga. Kementerian Olahraga juga mendapati PSSI tak sepenuhnya melaksanakan aturan FIFA dan sejumlah klub tak membayar pajak.
Niat memperbaiki PSSI dengan cara mengambil alih kepengurusan melalui kongres pernah dilakukan empat tahun silam, tapi melempem setelah pemerintah tak lagi bersemangat menjadi benteng pengurus baru. Sekarang, pemerintah menempuh cara lain, yakni membekukan PSSI dan tak mengakui Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar pada 18 April lalu.
Jika benar FIFA menjatuhkan sanksi, sebaiknya diterima dengan pikiran positif sebagai jeda sejenak untuk perbaikan internal. Satu tahun juga bukan waktu yang lama. Apalagi, belum tentu FIFA menjatuhkan hukuman.
Menteri Imam Nahrawi harus mampu meyakinkan FIFA bahwa perbaikan terhadap PSSI tak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas sepak bola dunia. Nigeria pernah dihukum FIFA pada 4 Oktober 2010, kemudian sanksi dicabut empat hari kemudian karena penjelasan yang masuk akal dari pemerintahnya. Indonesia, dengan begitu banyak penggila sepak bola, tentu tak akan dinafikan oleh FIFA. Maka tak perlu takut oleh momok sanksi FIFA demi perbaikan dan kepentingan sepak bola nasional.
