Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Restu untuk Budi

Oleh

image-gnews
Iklan

KONSISTENSI Presiden Joko Widodo patut dipertanyakan setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan kemarin resmi menjadi Wakil Kepala Polri. Ia meloloskan usulan Dewan Jabatan dan Kepangkatan sekaligus mengabaikan pernyataan politiknya sendiri soal penempatan jenderal bintang tiga itu.

Budi Gunawan menjadi pusat perseteruan antara elite politik dan publik dalam tiga bulan terakhir. Jokowi mencalonkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu pada Januari lalu sebagai Kepala Polri ke Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan dia tersangka perkara gratifikasi dan suap.

Mengabaikan status tersangka, mayoritas fraksi di Dewan setuju Budi menjadi Kepala Polri. Keputusan Senayan ini menempatkan Jokowi pada posisi sulit: tidak melantik bakal berhadapan dengan partai politik dan, sebaliknya, jika melantik akan melawan publik yang menolak pencalonan. Ia mengambil pilihan pertama.

Dalam pidato singkat pada Februari lalu, Jokowi mengatakan pencalonan Budi telah menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Untuk itu, ia memutuskan untuk tidak melantik Budi guna "menjaga ketenangan dalam masyarakat". Para politikus berang, tapi publik lega dengan keputusan itu.

Gerakan politik buat menempatkan Budi Gunawan di "tempat terhormat" ternyata tak berhenti. Dalam konsultasi dengan Presiden yang kemudian mencalonkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, para politikus Senayan meminta agar Budi ditempatkan sebagai Wakil Kepala Polri. Sejak itu, jalan bagi Budi menuju kursi Tri Brata-2 sebenarnya telah dibuka lebar-lebar.

Benar saja, Dewan Jabatan yang dipimpin Badrodin--ia baru dilantik akhir pekan lalu--mengajukan Budi sebagai calon tunggal. "Konsultasi" dengan Presiden pun terkesan dilakukan hanya untuk memenuhi Pasal 57 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI. Jokowi menyatakan merestui pengangkatan Budi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kali ini, Presiden mengabaikan alasan "demi ketenangan publik". Ia memilih memenuhi desakan partai-partai politik. Ia pun seolah memberi legitimasi terhadap klaim elite kepolisian bahwa pelantikan kemarin merupakan "rehabilitasi atas nama baik Budi Gunawan".

Inilah kekalahan telak gerakan antikorupsi, yang menginginkan perkara suap dan gratifikasi sang jenderal diselesaikan tuntas di pengadilan. Kita tahu, kasus ini berhenti karena putusan kontroversial Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka Budi Gunawan--sesuatu yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, proses hukum sebenarnya belum menyentuh substansi perkaranya.

Setelah Budi menjadi orang kedua di Polri, hampir mustahil Badan Reserse Kriminal yang mendapat limpahan berkas perkara ini meneruskannya. Hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pun kecil kemungkinan akan membaik.

Sungguh mahal harga ketidakkonsistenan Presiden Jokowi dalam soal ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serangan Udara Israel Tewaskan 8 Orang di Fasilitas UNRWA Gaza

4 menit lalu

Lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, di tengah konflik Israel-Hamas, di kamp pengungsi Al Shati di Kota Gaza, 22 Juni 2024. REUTERS/Ayman Al Hassi
Serangan Udara Israel Tewaskan 8 Orang di Fasilitas UNRWA Gaza

Serangan udara Israel kembali menewaskan pengungsi Palestina yang sedang mencari bantuan.


Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

4 menit lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar operasi pengawasan untuk memberantas illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi didampingi Komandan KRI Usman Harun Letkol Laut Himawan. KKP
Fakta Menarik Sosok Susi Pudjiastuti yang Masuk Bursa Pilkada Jawa Barat 2024

Susi Pudjiastuti dikenal sebagai pengusaha dan mantan menteri yang nyentrik. Namanya masuk bursa Pilkada Jawa Barat 2024


Konser Musik di Tangerang Berakhir Rusuh, Penonton Bakar Panggung

19 menit lalu

Ilustrasi kerusuhan. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO
Konser Musik di Tangerang Berakhir Rusuh, Penonton Bakar Panggung

Kerusuhan terjadi dalam konser musik Tangerang Musik Festival yang digelar di Lapangan Sepak Bola, Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.


Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

26 menit lalu

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman (kedua kanan) bersama Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said (kanan) memberikan keterangan pers saat deklarasi capres Partai PKS di Kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
Alasan PKS Jagokan Sohibul Iman Bukan Anies di Pilkada Jakarta 2024

Apa alasan PKS?


Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

34 menit lalu

Ilustrasi beasiswa. Eduspace
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Sudah Dibuka, Ini Langkah Lengkap dan Ketentuannya

Untuk mendapat beasiswa LPDP, setiap tahapan harus dilalui dengan tepat dan cermat


Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

36 menit lalu

Ilustrasi kebakaran. ANTARA
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gudang LPG yang Tewaskan 18 Orang di Denpasar

Kebakaran gudang LPG di Jalan Cargo II, Kelurahan Ubung Kaja, Denpasar Utara, terjadi pada 9 Juni 2024. Sebanyak 18 korban tewas dalam peristiwa itu.


Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

37 menit lalu

Seorang petugas mendemonstrasikan pengisian hidrogen dari truk pengangkut fuel cell ke forklift di Pembangkit Listrik Hama Wing, Yokohama, Jepang, Kamis, 68 Oktober 2017. Pembangkit listrik angin yang menghasilkan hidrogen ini dikembangkan Toyota bersama pemerintah perfektur (provinsi) Kanagawa, Kota Yokohama, Kota Kawasaki, serta Iwatani Corp dan Toshiba Corp. TEMPO/Wawan Priyanto.
Kemenko Marves Kejar Target Pembangunan Lima Proyek Hidrogen

ementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan pemerintah sedang membangun sejumlah proyek hidrogen bersih


Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

47 menit lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

Tersangka ferienjob Enik Waldkonig yang selama ini masuk DPO ditangkap di Italia. Tapi tak lama kemudian ia dibebaskan. Mengapa?


Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

49 menit lalu

Tim bola voli putri Jakarta BIN menjuarai putaran kedua Proliga 2024. (proliga)
Babak Reguler Proliga 2024 Tuntas: Simak Klasemen Akhir, Juara Tiap Putaran, dan Tim yang Lolos Final Four

Rangkaian pertandingan babak reguler Proliga 2024 sudah usai digelar. Simak klasemen akhir, juara tiap putaran, dan tim yang lolos final four.


BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

55 menit lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, terkait Pengungkapan Kasus Pembuatan Uang Palsu Rp 22 Miliar. Konferensi Pers dilakukan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
BI Jamin Tak Ada Celah Bagi Pegawainya Terlibat Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Bank Indonesia memberi jaminan tidak ada celah bagi pegawainya untuk terlibat kasus seperti pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Jakarta Barat.