Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mudarat Suvenir bagi Pemilih

Oleh

image-gnews
Iklan

Sungguh berbahaya langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum menghalalkan pemberian hadiah bagi calon pemilih kepala daerah. Sekecil apa pun nilai suvenir itu akan cenderung tidak mendidik masyarakat dan merusak demokrasi.

Kebijakan baru itu disepakati dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR belum lama ini. Kesepakatan yang akan dituangkan dalam peraturan KPU mengenai tata cara kampanye tersebut memperbolehkan pemberian suvenir atau hadiah senilai tak lebih dari Rp 50 ribu. Menurut seorang anggota DPR, suvenir itu bisa berupa kaus, stiker, kartu nama, dan sebagainya.

Luasnya pengertian "suvenir" akan membuat aturan itu gampang disalahgunakan. Calon gubernur, bupati, dan wali kota akan memanfaatkan celah ini untuk menyuap pemilih. Suvenir toh bisa diberikan dalam bentuk apa saja, seperti beras, mi instan, atau barang yang cukup berharga bagi masyarakat bawah.

Anggota DPR dan KPU seharusnya paham, kebijakan baru itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perpu ini sudah disahkan menjadi undang-undang pada Januari lalu. Dalam Pasal 73 Perpu itu dinyatakan dengan jelas: "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."

Sanksi atas pelanggaran itu amat berat. Calon kepala daerah yang terbukti menabrak larangan tersebut bisa dibatalkan pencalonannya. Adapun tim kampanye yang melanggar aturan yang sama juga bisa diseret ke pengadilan dan terancam sanksi pidana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Motif pembuatan kebijakan itu juga patut dipertanyakan. Soalnya, suap politik dalam pemilihan di negara kita cenderung semakin merajalela dan semestinya justru perlu diredam. Sesuai dengan data Indonesia Corruption Watch, kasus suap politik cenderung meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 1999 terjadi 62 kasus, Pemilu 2004 ada 113 kasus, Pemilu 2009 terjadi 150 kasus, dan Pemilu 2014 ada 313 kasus. Di antara 15 daerah yang dipantau, Banten menjadi yang tertinggi dengan temuan 36 kasus, disusul Riau, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Timur.

Pelonggaran pemberian suvenir juga akan membuat repot kalangan pengawas pemilu. Mereka akan sibuk membuat penilaian apakah jenis hadiah yang diberikan seorang calon kepala daerah merupakan pelanggaran atau tidak. Pengawas pemilu pun akan bingung: berpatokan pada undang-undang atau ketentuan KPU yang lebih longgar. Apabila mengabaikan undang-undang, panitia pengawas pemilu bisa dipersalahkan.

Itu sebabnya KPU perlu berhati-hati dalam membuat aturan baru. Lembaga ini tidak boleh menggerogoti ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Rapat konsultasi dengan DPR juga tidak menjadi pijakan untuk mengabaikan aturan dalam undang-undang. Kualitas pemilihan kepala daerah akan rusak bila sang calon semakin dilonggarkan untuk menyuap pemilih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

3 menit lalu

Film Lafran. Facebook
Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

Dimas Anggara mengagumi sosok Lafran Pane yang menurutnya tangguh, sederhana, dan memiliki visi misi luar biasa.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

4 menit lalu

Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

12 menit lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Grup A Piala AFF U-16 2024 Jumat, Nova Arianto Masih Buta Kekuatan Lawan

15 menit lalu

Pelatih Timnas U-16, Nova Arianto (tiga dari kiri) memberikan penjelasan tentang persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga perdana Piala AFF U-16 2024 yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah dalam konferensi pers, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di Grup A Piala AFF U-16 2024 Jumat, Nova Arianto Masih Buta Kekuatan Lawan

Jadwal laga Timnas U-16 Indonesia vs Singapura di pertandingan pertama Grup A Piala AFF U-16 2024 pada Jumat mulai 19.30 WIB.


Batik Air Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Ambon - Makassar

16 menit lalu

Batik Air. Dok. Bandara Juanda
Batik Air Tambah Frekuensi Penerbangan Rute Ambon - Makassar

Maskapai Batik Air menambah frekuensi penerbangan rute Ambon - Makassar untuk meningkatkan konektivitas udara dan pelayanan ke masyarakat di Maluku.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

18 menit lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Ancaman Perubahan Iklim, Ratusan Jemaah Haji Meninggal akibat Cuaca Panas

19 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ancaman Perubahan Iklim, Ratusan Jemaah Haji Meninggal akibat Cuaca Panas

Sedikitnya 562 jemaah haji telah meninggal selama ibadah, berdasarkan pernyataan kementerian luar negeri dan sumber-sumber.


5 Fakta Chun Woo Hee, Aktris yang Fokus di Film Daripada Drakor

26 menit lalu

Chun Woo Hee. Foto Instagram Fans Chun Woo Hee.
5 Fakta Chun Woo Hee, Aktris yang Fokus di Film Daripada Drakor

Dedikasinya dalam seni akting membuatnya Chun Woo Hee menjadi salah satu aktris yang diperhitungkan dalam industri hiburan Korea.


Susi Pudjiastuti: PDIP Buka Peluang untuk Pilkada Jabar 2024 hingga Saran Arahan

26 menit lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti: PDIP Buka Peluang untuk Pilkada Jabar 2024 hingga Saran Arahan

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, partainya membuka peluang untuk mengusung Susi Pudjiastuti maju dalam Pilkada Jabar 2024


Libur Idul Adha, Jumlah Penumpang di 20 Bandara AP II Capai 750.082 Orang

26 menit lalu

Antrean mengular di check in counter Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang Banten saat akhir libur panjang perayaan hari raya Waisak pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Libur Idul Adha, Jumlah Penumpang di 20 Bandara AP II Capai 750.082 Orang

Bandara Radin Inten II dan Super Air Jet memperkuat konektivitas penerbangan dengan mengoperasikan rute penerbangan langsung Lampung - Batam.