Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Tak Perlu Komite Etik Permanen

Oleh

image-gnews
Iklan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengubah komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi dari bentuk ad hoc menjadi permanen sebaiknya diurungkan. Format ad hoc yang berlaku selama ini sudah bagus. Kinerja anggota komite dalam menyelesaikan kasus di internal KPK bisa diterima oleh mereka yang dituduh melanggar kode etik maupun publik.

Ada sejumlah implikasi jika agenda Dewan ini dipaksakan, di antaranya menyangkut wewenang lembaga anti-rasuah dalam menangani perkara korupsi. Jika KPK berada di bawah organisasi permanen seperti komite etik, intervensi sulit dihindari. Apalagi rumusan komite etik gagasan Dewan sekaligus berfungsi sebagai pengawas komisioner KPK.

Agenda Dewan ini terkesan bak peribahasa "ada udang di balik batu". Sudah bertahun-tahun Dewan berhasrat merevisi UU KPK, tapi selalu gagal karena ditentang banyak kalangan. Peluang merevisi itu dibuka lagi dalam sidang paripurna pada Jumat lalu. Dewan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Namun persetujuan ini tidak gratis. Kompensasinya, Dewan akan merevisi UU KPK, yang pembahasannya satu paket dengan pembentukan komite etik KPK. Anggotanya direkrut secara permanen untuk jangka waktu tertentu. Revisi dan pembentukan komite etik ala DPR ini ditargetkan kelar pada 2016.

Saking bersemangatnya ingin merevisi UU KPK, Dewan sampai tak melihat sisi positif komite etik yang berlaku sekarang. Mereka bahkan menutup mata bahwa komite etik ini dibentuk hanya bersifat insidental. Organisasi itu diperlukan ketika muncul kasus dugaan pelanggaran di internal KPK.

Setelah dugaan pelanggaran diputuskan salah atau benar, komite etik itu otomatis bubar. Kinerja anggota komite ini juga gampang dievaluasi. Jika buruk, kelak mereka tidak dipilih lagi. Dengan masa kerja singkat, komite ini tidak mudah diintervensi dan tak punya waktu untuk mengintervensi KPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, bila komite itu permanen, tak sedikit mudaratnya. Di antaranya, fungsi komite bakal tumpang-tindih dengan kewenangan penasihat KPK. Penasihat KPK sendiri-dalam UU KPK-perannya diatur tidak mengikat. Nasihat yang disampaikan kepada pemimpin KPK sebatas menjadi pertimbangan.

Justru komite etik permanen-yang masa kerjanya bisa bertahun-tahun-berpotensi merangsang intervensi terhadap KPK. Dewan semestinya ingat bahwa KPK sudah lama memiliki sistem pengawasan internal. Tugasnya antara lain merespons laporan dari dalam dan luar KPK. Pengawas internal membentuk tim khusus, yang tugasnya meneliti laporan tersebut.

Singkat kata, komite etik KPK secara permanen tidaklah dibutuhkan. Keberadaannya akan mubazir karena tidak memiliki fungsi dan tujuan memperkuat KPK. Apalagi kalau kualitas anggota komite tak lebih hebat, atau setidaknya sederajat, dengan pemimpin KPK. Tanpa diawasi, KPK sudah memiliki pengawas "permanen" sendiri tanpa digaji. Mereka adalah publik yang setiap saat meneropong kinerja KPK.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kebiasaan Masyarakat yang Ikut Memicu Penyebaran Demam Berdarah

3 menit lalu

Petugas fogging Puskesmas Palmerah melakukan foging di kawasan Palmerah, Jakarta, Selasa 14 Mei 2024. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyebut ada mekanisme dalam proses pengasapan atau fogging untuk mencegah meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD). Kasus DBD di DKI terbanyak di wilayah Jakarta Barat, ada 526 kasus DBD terjadi pada anak-anak hingga dewasa. TEMPO/Subekti.
Kebiasaan Masyarakat yang Ikut Memicu Penyebaran Demam Berdarah

Dokter menyebut kebiasaan sering menampung air dan kurang menerapkan kebersihan menjadi salah satu faktor risiko penyebaran demam berdarah.


Daftar Ulang PPDB Jawa Barat 2024 Dimulai, Cek Dokumen yang Harus Disiapkan

7 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Daftar Ulang PPDB Jawa Barat 2024 Dimulai, Cek Dokumen yang Harus Disiapkan

Daftar ulang PPDB Jawa Barat 2024 tahap pertama jenjang SMA, SMK, dan SLB dimulai. Berikut ini beberapa dokumen yang perlu dibawa.


Beda Jauh dengan Karakter di Film Algrafi, Junior Roberts: Aku Aslinya Pemalu

11 menit lalu

Megan Domani dan Junior Roberts dalam acara konferensi pers film Algrafi di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2024. TEMPO/Hanin Marwah
Beda Jauh dengan Karakter di Film Algrafi, Junior Roberts: Aku Aslinya Pemalu

Junior Roberts mengaku menghadapi tantangan baru ketika memerankan karakter utama dalam film Algrafi, terutama dalam berekspresi.


Polisi Sebut 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Pernah Ajukan Grasi, tapi Ditolak Jokowi

11 menit lalu

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Shandi Nugroho memimpin apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023. Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023. Foto: Istimewa
Polisi Sebut 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Pernah Ajukan Grasi, tapi Ditolak Jokowi

Mabes Polri mengatakan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon sempat mengajukan grasi ke Presiden Jokowi.


BAKN Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa Melalui PNM

13 menit lalu

Pelabuhan benoa. Dok: PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
BAKN Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa Melalui PNM

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Wahyu Sanjaya mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan BUMN harus memiliki dampak dan manfaat positif bagi perusahaan dan masyarkat.


Timwas Haji DPR Temukan Tenda Jemaah di Mina Mirip Barak Pengungsian, Ini Harapan Menag Yaqut

14 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas Haji DPR Temukan Tenda Jemaah di Mina Mirip Barak Pengungsian, Ini Harapan Menag Yaqut

Timwas Haji DPR menyatakan sebagian jemaah haji laki-laki terpaksa berbaur dengan jemaah perempuan tanpa pembatas.


Hasil dan Klasemen Proliga 2024: Kalahkan Sukun Badak, Jakarta STIN BIN Lolos ke Final Four

20 menit lalu

Pemain Jakarta STIN BIN, Rivan Nurmulki. (PBVSI/Proliga)
Hasil dan Klasemen Proliga 2024: Kalahkan Sukun Badak, Jakarta STIN BIN Lolos ke Final Four

Klub bola voli putra Jakarta STIN BIN meraih tiket final four Proliga 2024 setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak.


9 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Kumpulkan Uang 8 ribu Per Hari

23 menit lalu

Cara menabung 1 juta dalam sebulan. Foto: Canva
9 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Kumpulkan Uang 8 ribu Per Hari

Berikut ini beberapa tips menabung beli hewan kurban yang bisa Anda terapkan. Pastikan untuk menentukan anggaran dan target.


Gerindra Sebut Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

27 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gerindra Sebut Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

Sebelumnya, pada 4 Juni lalu, Partai Gerindra memutuskan untuk memberikan rekomendasi dukungan kepada Ridwan Kamil maju menjadi calon Gubernur Jakarta


7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

30 menit lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

IDAI membagikan tujuh saran bagi orang tua demi mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekitar.