Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrasi Mendorong Korupsi?

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia

Ada kelakar menarik dari Kiai Hasyim Muzadi. Dia bercerita, "Pada masa Orde Lama, korupsi dilakukan di bawah meja. Tapi, pada masa Orde Baru, korupsi mulai terang-terangan dilakukan di atas meja. Justru pada masa Reformasi sekarang ini, bukan hanya uangnya yang dikorupsi, mejanya pun ikut dibawa lari."

Analogi Kiai Hasyim tersebut mewakili kegelisahan umum yang berkembang belakangan ini, bahwa demokrasi yang dilahirkan rezim Reformasi justru memproduksi korupsi yang tiada henti. Publik terus dibombardir oleh kasus-kasus korupsi, sehingga lama-kelamaan berita korupsi makin kehilangan aspek breaking news-nya.

Data Kementerian Dalam Negeri 2014 yang merilis 3.169 anggota DPRD se-Indonesia yang tersangkut korupsi pun tak mampu lagi menggugah rasa penasaran kita. Kembali ke sindiran Kiai Hasyim, bahwa alih-alih demokrasi menurunkan derajat korupsi, rezim Reformasi justru membuka kotak Pandora korupsi. Benarkah demokrasi sejak 1998 membawa petaka korupsi?

Dalam paper-nya yang berpengaruh, "The Causes of Corruption: a Cross-National Study" (2000), Daniel Treisman mengatakan bahwa tidak benar klaim yang mengatakan demokrasi membawa balada korupsi. Data cross-national di dunia menunjukkan negara otorit er cenderung lebih korup ketimbang negara demokratis.

Secara statistik, hanya negara yang punya pengalaman 40 tahun lebih dalam berdemokrasi yang secara signifikan terbukti korupsinya lebih sedikit dibanding rezim otoriter di dunia. Kalau kita mengikuti temuan empiris ini, secara linear, Indonesia butuh 23 tahun lagi (terhitung sejak reformasi 1998) agar korupsi bisa berkurang secara drastis di sini.

Tapi hubungan antara demokrasi dan korupsi, terkait dengan sistem pemerintahan otokratik dan demokrasi, tak selinear yang dibayangkan orang. Studi Treisman punya persamaan sekaligus "perbedaan" titik tekan dengan temuan riset yang dilakukan Montinola dan Jackman (2002).

Persamaannya adalah demokrasi punya efek terhadap upaya memberantas korupsi. Namun, menurut Montinola dan Jackman, efek demokrasi terhadap pemberantasan korupsi tidak bersifat linear. Di negara semi-demokrasi atau belum terkonsolidasi, korupsi justru lebih banyak terjadi ketimbang di negara-negara otoriter. Demokrasi baru punya efek mengurangi korupsi jika ia sudah terkonsolidasi dan terlembaga secara baik.

Mengapa rezim demokrasi baru justru menangguk petaka korupsi lebih besar? Pendekatan institusi dapat menjelaskan hubungan non-linear antara demokrasi dan korupsi. Pada transisi menuju demokrasi, law enforcement tidak berjalan dengan baik. Pejabat yang berniat korupsi merasa yakin tak akan ditangkap jika melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga-lembaga produk demokrasi lainnya juga belum bekerja secara meyakinkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, hegemoni rezim otoriter mampu mengerem laju korupsi, meski dengan represi. Korupsi tentu juga terjadi, tapi lebih bersifat predictable, dilakukan oleh lingkaran dekat rezim dan terpusat. Persis pada masa Soeharto, korupsi terjadi secara masif, tapi dilakukan oleh aktor-aktor yang dekat dengan penguasa.

Pada rezim semi-demokrasi, korupsi mengalami desentralisasi dan terfragmentasi. Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan pola korupsi yang menyebar dan bersifat unpredictable. Desain institusi amburadul dan bekerja secara serabutan. Pada saat yang sama, kapasitas sumber daya dan sistem pengawasan tidak memadai.

Pada saat itu juga, publik mengalami surplus percaya diri. Media massa dan civil society mempunyai akses terhadap informasi setiap detail penyelewengan kekuasaan. Elite tak lagi bersifat monolitik dan solid. Rezim demokrasi baru membuka kesempatan bagi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Di sinilah perbedaannya dengan rezim otoriter, di mana akses informasi terhadap kasus korupsi ditutup rapat-rapat. Setiap inisiasi masyarakat madani untuk mengawasi pemerintahan, direpresi secara brutal. Rezim otoriter tampak bersih dari korupsi bisa jadi karena publik tak mendapat akses informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan rezim demokrasi, meski belum terkonsolidasi sekalipun, membuka celah partisipasi warga secara luas sehingga setiap titik korupsi sekecil apa pun pasti terlihat besar di mata publik.

Yang diperlukan sekarang adalah kesabaran demokratik untuk meniti jalan Reformasi. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa masa lalu lebih baik daripada sekarang. Demokrasi, di dalam dirinya, by definition, punya mekanisme mengurangi korupsi, karena demokrasi punya dua hukum besi: pertama, partisipasi publik dan akses informasi dibuka lebar-lebar, sehingga penyalahgunaan kekuasaan idealnya bisa ditekan. Kedua, demokrasi punya prosedur formal melalui pemilu agar partai atau politikus korup bisa "ditendang" ke luar lapangan.

Untuk itu, partai memainkan peran krusial dalam agenda perang melawan korupsi. Partai adalah etalase dan instrumen penting demokrasi. Jika partai kita banyak yang terjerat korupsi, akibatnya publik tidak percaya terhadap demokrasi. Partai yang korup itu sama saja membunuh demokrasi secara perlahan, tapi pasti.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putusan Karen Agustiawan dalam Perkara Korupsi Pengadaan LNG Dibacakan Besok

20 jam lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Karen Agustiawan dalam Perkara Korupsi Pengadaan LNG Dibacakan Besok

Majelis hakim besok akan membacakan putusan perkara korupsi pengadaan LNG yang menjerat eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan.


Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

22 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

Nama Budi Karya Sumadi diduga menggunakan uang hasil korupsi proyek rel kereta api. Apakah KPK bakal memanggil Menteri Perhubungan itu?


Pimpinan KPK Tunggu Usulan Penyidikan Ulang dan Penerbitan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
Pimpinan KPK Tunggu Usulan Penyidikan Ulang dan Penerbitan Sprindik Baru Eddy Hiariej

Alexander menduga belum terbitnya sprindik baru Eddy Hiariej disebabkan oleh beban kerja penyidik KPK.


KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

3 hari lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

KPK menyita 54 bidang tanah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera.


Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

3 hari lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Palsu

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.


Jubir Anies Baswedan Belum Mau Komentar soal Program Rumah DP Nol Rupiah yang Diperiksa KPK

3 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat Peresmian Rumah DP 0 Rupiah di Cilangkap, Jakarta, Kamis, 8 September 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan rumah DP nol persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jubir Anies Baswedan Belum Mau Komentar soal Program Rumah DP Nol Rupiah yang Diperiksa KPK

Juru bicara Anies Baswedan bakal mendalami pemeriksaan dugaan korupsi program rumah DP nol rupiah terlebih dulu sebelum berkomentar lebih jauh.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

3 hari lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Sewa Helikopter Menteri Budi Karya Diduga Dibiayai Dana Korupsi Proyek Kereta Api

3 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kunjungi lokasi pembangunan rel kereta api di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Jumat sore, 27 Oktober 2017. TEMPO/Didit Hariyadi
Sewa Helikopter Menteri Budi Karya Diduga Dibiayai Dana Korupsi Proyek Kereta Api

Menurut Harno, uang haram itu sebagian pernah dipakai membiayai penyewaan helikopter Menteri Budi Karya untuk kunjungan ke wilayah.


Usut Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa Seorang Direktur

4 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Usut Dugaan Korupsi di PT Taspen, KPK Periksa Seorang Direktur

KPK masih melakukan pendalaman soal dugaan korupsi di PT Taspen.


Syahrul Yasin Limpo Merasa Ditinggal NasDem, Kuasa Hukum: Ada Hal yang Sebetulnya Berhubungan

4 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Merasa Ditinggal NasDem, Kuasa Hukum: Ada Hal yang Sebetulnya Berhubungan

Bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL merasa ditinggalkan Partai NasDem saat menghadapi kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementan.