Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Kemanusiaan untuk Rohingya

Oleh

image-gnews
Iklan

Indonesia tidak bisa lepas tangan dari masalah Rohingya-kelompok etnis minoritas yang terusir dari Provinsi Arakan, Myanmar. Berjumlah ribuan orang, mereka membutuhkan pertolongan dari negara tetangga. Ironisnya, banyak negara, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia, menolak kehadiran korban kejahatan kemanusiaan itu.

Secara formal, suatu negara memang boleh menolak kedatangan imigran tanpa dokumen. Namun, khusus untuk Rohingya, problem kemanusiaan harus lebih dikedepankan ketimbang aspek hukum. Sejak 1982, kelompok etnis itu tak diakui sebagai warga Myanmar. Negeri ini hanya mengakui 135 kelompok etnis di luar Rohingya. Kebijakan inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan.

Kelompok etnis Rohingya dipaksa tinggal di kamp-kamp Arakan dengan pengawasan junta militer yang represif. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mencatat, pada Januari sampai 8 Mei lalu, lebih dari 25 ribu warga Rohingya meninggalkan kampung halaman.

Secara bergelombang mereka lari dengan menumpang kapal. Sekitar 1.300 orang yang mendarat di Kuala Cangkoi, Aceh Utara, pekan lalu, dalam kondisi memilukan. Selain kelaparan, pengungsi yang terdiri atas orang tua, perempuan, dan anak-anak itu terserang penyakit. Ribuan orang lainnya pun masih terombang-ambing di tengah laut.

Atas dasar kemanusiaan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand semestinya bisa mengesampingkan persyaratan keimigrasian terhadap kelompok etnis Rohingya. Bahkan Indonesia dapat menjadi pelopor mencari jalan keluar atas masalah ini, meskipun sampai sekarang kita belum memiliki regulasi nasional menyangkut penanganan pengungsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 tentang Status Pengungsi. Artinya, dalam aturan hukum internasional, kita tidak wajib menampung mereka. Meski demikian, atas nama kemanusiaan, Indonesia wajib membantu korban kejahatan kemanusiaan.

Indonesia tidak perlu ikut mengusir pengungsi Rohingya. Indonesia selayaknya menyediakan tempat penampungan dan bantuan logistik sampai UNHCR atau lembaga peduli pengungsi seperti IOM (International Organization for Migration) mengambil alih masalah ini. Jajaran pemerintah Presiden Joko Widodo juga mesti kompak dalam urusan ini.

TNI, sebagai penjaga kedaulatan negara wilayah laut, udara, dan darat, harus sejalan dengan arah diplomasi Kementerian Luar Negeri. Perintah Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada TNI Angkatan Laut agar mengusir pengungsi Rohingya, misalnya, perlu dikomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang justru mengambil langkah menampung imigran tersebut.

Untuk jangka pendek, Indonesia sebaiknya memprakarsai pencarian jalan penyelesaian di antara negara-negara Asia Tenggara-baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu membuat undang-undang penanganan pencari suaka dan pengungsi. Berikutnya, sepatutnya kita segera meratifikasi Konvensi Internasional 1951.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Buka Peluang Ubah Peta Pencalonan Sohibul Iman, Mardani Ali: Kami Ambil Keputusan Terbaik

1 menit lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua dari kiri) bergandengan tangan dengan Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan (kedua dari kanan) didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Kamis, 23 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PKS Buka Peluang Ubah Peta Pencalonan Sohibul Iman, Mardani Ali: Kami Ambil Keputusan Terbaik

Kata PKS soal perubahan posisi Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.


PKS Usung Sohibul Iman daripada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024, Ini Profil Sohibul dan Anies

1 menit lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Rakornas PKS 2019 bertema
PKS Usung Sohibul Iman daripada Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024, Ini Profil Sohibul dan Anies

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan mengusung Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta 2024 daripada Anies Baswedan. Ini profil keduanya.


Apple Menunda Peluncuran Fitur AI di Uni Eropa, Ini Fungsi Ketiga Fitur Baru Itu

6 menit lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
Apple Menunda Peluncuran Fitur AI di Uni Eropa, Ini Fungsi Ketiga Fitur Baru Itu

Teknologi ini memanfaatkan kekuatan chipset Apple untuk menciptakan bahasa dan gambar, mengambil tindakan dan memanfaatkan konteks pribadi.


Profil Dewan Syariah Nasional MUI yang Mengharamkan Short Selling dalam Bursa Efek Indonesia

12 menit lalu

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  Foto MUI
Profil Dewan Syariah Nasional MUI yang Mengharamkan Short Selling dalam Bursa Efek Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengharamkan short selling dalam perdagangan saham. Ini beberapa wewenang lainnya.


Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Area di Jabodetabek Hujan, Jakarta Masih Berawan

12 menit lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Area di Jabodetabek Hujan, Jakarta Masih Berawan

Cuaca Jakarta cenderung cerah berawan siang ini, Senin, 24 Juni 2024. Nihil potensi hujan, kecuali di Kepulauan Seribu pada esok dinihari.


Rutin Mengonsumsi Kafein, Jangan Lupa Kenali Dampaknya untuk Kesehatan

17 menit lalu

Ilustrasi kopi panas. Foto: Unsplash.com/Rene Porter
Rutin Mengonsumsi Kafein, Jangan Lupa Kenali Dampaknya untuk Kesehatan

Bagaimana pengaruh kafein pada tubuh yang dikonsumsi secara rutin berhari-hari?


Anang Hermansyah Duta Promosi Pulau Jeju, 5 Drakor yang Pernah Syuting di Pulau Ini

20 menit lalu

Yoona SNSD dan Lee Junho 2PM dalam drama King the Land. Dok. Netflix
Anang Hermansyah Duta Promosi Pulau Jeju, 5 Drakor yang Pernah Syuting di Pulau Ini

Anang Hermansyah Duta Promosi Pulau Jeju yang kerap dijadikan tempat syuting drama Korea. Berikut 5 drakor dengan latar belakang Pulau Jeju.


Eskalasi Hizbullah-Israel, Siapa yang Harus Membayar Mahal?

21 menit lalu

Hizbullah memiliki persenjataan yang besar dan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. REUTERS
Eskalasi Hizbullah-Israel, Siapa yang Harus Membayar Mahal?

Hizbullah dan Israel telah berada di ambang perang.


Jelajah Negeri: 4 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Kota Pekanbaru

26 menit lalu

Museum Sang Nila Utama, Pekanbaru.
Jelajah Negeri: 4 Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi di Kota Pekanbaru

Berikut adalah empat destinasi wisata di Kota Pekanbaru yang layak untuk dikunjungi saat berada di Provinsi Riau.


Konser Lentera Festival Dibakar Massa, Guyon Waton dan NDX A.K.A Minta Maaf Batal Manggung

26 menit lalu

Para pengisi acara konser Lentera Festival yang akhirnya batal manggung dan berakhir rusuh pada Ahad, 23 Juni 2024.  Foto: Instagram.
Konser Lentera Festival Dibakar Massa, Guyon Waton dan NDX A.K.A Minta Maaf Batal Manggung

Konser musik dangdut bertajuk Lentera Festival rusuh hingga dua pengisi acara, Guyon Waton dan NDX A.K.A meminta maaf batal manggung.