Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Munirpad

image-profil

image-gnews
Iklan

Agus Dermawan T., Pengamat Budaya Dan Seni

Rakyat Indonesia merasa senang dengan kemurahan hati Kota Den Haag, yang pada 14 April lalu menghadiahi Munir dengan nama jalan: Munirpad. Munir Said Thalib adalah pejuang HAM yang meninggal dunia pada usia 39 tahun lantaran diracuni begundal politik pada 7 September 2004. Penghormatan itu semakin terasa setelah kita melihat bahwa nama Munir berkibar di kompleks hunian yang jalannya dihiasi nama pejuang HAM dunia, seperti Nelson Mandela, Teresa, dan Martin Luther King.

Penghormatan atas Munir ini dirasakan sebagai kompensasi untuk kekecewaan banyak orang atas apresiasi negara Indonesia terhadap tokoh-tokoh penegakan HAM-nya sendiri. Karena, kita tahu, sampai Indonesia memiliki presiden ketujuh, tak ada nama jalan yang hasratnya menjunjung nama-nama pejuang di bidang itu, yang pengorbanannya dibasahi air mata, keringat, dan darah.

Negara pastilah tahu, betapa hati kecil masyarakat menginginkan adanya nama jalan (atau nama ruang publik seperti taman dan plaza) yang mengabadikan manusia-manusia yang pernah menggetarkan jantung HAM Indonesia Raya. Seperti Yap Thiam Hien (lahir pada 1913) misalnya, ahli hukum berjulukan "si kerbau" lantaran tidak memiliki rasa takut demi keadilan dan kebenaran. Pun ketika yang dilawan adalah para jenderal kepolisian Orde Baru.

Atau Haji Johannes Cornelius Princen (1925), yang lantaran berani berteriak di atas kebenaran, harus berkali-kali menghadapi hukuman. Demi membela hak-hak orang Indonesia, ia rela dipenjara di Sukabumi oleh Militaire Krijgsraad te Velde (Mahkamah Militer Perang Belanda). Ketika sejak 1966 duduk sebagai Ketua Umum Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia, ia pun menjadi makhluk yang paling dibenci oleh para penindas yang berpayung lembaga hukum dan keamanan negara. Perjuangannya mirip Multatuli alias Douwes Dekker (1820). Pengarang Max Havelaar yang mati-matian membela hak-hak hukum rakyat Indonesia, namun namanya dilupakan, pun oleh sebuah gang buntu di sekujur kota.

Baca Juga:

Suara dari Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atau tentu saja Hoegeng Iman Santoso (1921). Jenderal kepolisian personel The Hawaiian Seniors ini selalu mengatakan bahwa Indonesia memerlukan "orang-orang idealis gila" (mungkin seperti Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) untuk mengubah birokrasi Indonesia yang korup dan semena-mena. Tindakannya selalu diberangkatkan dari semangat penegakan hak asasi manusia.

Pemberian nama jalan tentulah berangkat dari pemikiran yang berkonteks dengan zaman. Dulu, Presiden Sukarno memberi nama jalan di Ibu Kota (sebagai patron kota lain di Indonesia) dengan landasan visi yang berkonteks dengan rasa nasionalisme, sehingga lantas muncul jalan bernama pahlawan daerah, tanaman dan bunga, sampai pulau-pulau di Nusantara.

Kini zaman jauh beralih, dan konteks itu juga otomatis berubah. Ketika hukum dan HAM di Indonesia tak henti dirundung sakit parah, kemunculan nama jalan pejuang HAM terasa menemukan nilai penting.

Kita yakin bahwa negara sangat paham, betapa penjunjungan nama-nama itu adalah bagian dari penanaman ingatan ihwal orang-orang besar yang patut diteladani, sehingga kelindan pikiran masyarakat di ruang publik tidak hanya direcoki cerita nyata hakim yang disogok sampai aparat yang dibayar pengusaha untuk menyakiti si jelata. Aneh, sementara Den Haag manis mencontohkan, Negara Indonesia merasa malah malu melakukan.*

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

10 hari lalu

Warga Palestina mencari korban di lokasi serangan Israel terhadap rumah-rumah, saat konflik antara Israel dan Hamas di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 26 Oktober 2023. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan 50 sandera yang ditangkap dalam penggerebekan militan Hamas pada 7 Oktober lalu, kata surat kabar Kommersant Rusia. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Moskow Minta Hamas Bebaskan Warga Rusia yang Disandera

Komisioner HAM Rusia menyerukan kepada para pejabat badan internasional untuk segera mengambil tindakan guna membebaskan warga Rusia yang masih disandera Hamas.


Suara dari Papua

14 hari lalu

Suara dari Papua

Gerakan solidaritas ini menyokong upaya suku Awyu menyelamatkan tanah ulayat mereka dari ekspansi perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua Selatan.


31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

15 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM memeriksa kembali Prabowo Subianto dalam kasus kejahatan penghilangan paksa aktivis 97-98 di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4b, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
31 Tahun Komnas HAM, Apa Alasan Pembentukannya?

Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) telah berdiri sejak 31 tahun. Begini alasan pembentukannya.


INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

17 hari lalu

Aktivis membentangkan poster saat perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
INFID Soroti Kasus Perampasan Hutan Adat Papua, Sebut Bagian dari Pembunuhan Alam dan Kejahatan HAM

INFID mengatakan, perampasan hutan adat Papua itu merupakan tindakan pembunuhan alam dan kejahatan hak asasi manusia atau HAM.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

18 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

24 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Koalisi Masyarakat dan Pers di Surabaya Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

Koalisi menilai RUU Penyiaran memuat pasal-pasal bermasalah yang mengancam kerja-kerja jurnalistik.


People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

30 hari lalu

People Water Forum. Foto : People's Water Forum
People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

Pembubaran paksa acara People's Water Forum 2024 oleh Patriot Garuda Nusantara dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

34 hari lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

35 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.


Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

37 hari lalu

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan aksi kamisan yang ke-813 di seberang Istana, Gambir, Jakarta, Kamis, 25 Apri 2024. Dalam aksinya masa menuntut Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dengan dituduh terlibat GAM serta mengidentifikasi penemuan tulang manusia di reruntuhan Rumoh Geudong. TEMPO/ TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.