Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perkuat Moratorium Hutan

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Joko Widodo memang telah memperpanjang moratorium penerbitan izin baru kawasan hutan primer dan lahan gambut pekan lalu. Namun keputusan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 itu sama sekali tak memperkuat moratorium versi pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan 2013 yang dinilai lemah. Tidak adanya perubahan signifikan dalam inpres itu jelas bakal membuka peluang eksploitasi hutan di Indonesia.

Selama tiga tahun sejak moratorium diterapkan, kawasan hutan yang mesti dilindungi justru tergerus secara masif. Dalam moratorium disebutkan ada 28,39 juta hektare hutan primer dan lahan gambut yang perlu dilindungi. Jumlah itu belum termasuk 13,5 juta hektare hutan dalam kondisi kritis yang membutuhkan rehabilitasi. Tapi, bukannya menambah luas wilayah hutan konservasi atau setidaknya mempertahankan jumlah yang ada, faktanya luas hutan yang hilang kian membengkak tiap tahun.

Hilangnya lahan gambut merupakan salah satu yang paling mengkhawatirkan. Dari hasil riset Kemitraan dan Wahana Lingkungan Hidup, tercatat lebih dari 914 ribu hektare lahan gambut di empat provinsi telah lenyap. Area itu hampir seluas Hong Kong. Sedangkan luas hutan alam primer yang menghilang mencapai 663 kilometer persegi atau seluas DKI Jakarta.

Kebijakan moratorium itu, bagaimanapun, tak lepas dari kesepakatan perjanjian bilateral REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia pada 2010. Dalam kesepakatan itu, Indonesia dituntut mengurangi emisi karbon dengan cara membatasi penerbitan surat izin baru. Imbalannya, Norwegia akan memberi kompensasi sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 13 triliun. Fakta raibnya ekosistem penjaga karbon terpenting di Asia-Pasifik itu jelas bisa mengancam kesepakatan tersebut.

Pemerintah Jokowi semestinya tak boleh mengulangi kesalahan yang sama sebagaimana dilakukan pemerintah sebelumnya. Salah satu yang dituntut adalah memasukkan mekanisme sanksi bagi daerah yang selama ini terbukti paling sering mengeluarkan izin prinsip pembukaan lahan di kawasan yang justru masuk dalam moratorium. Tapi, bukannya memperkuat inpres lama dengan produk kebijakan baru, Presiden justru terkesan meng-copy-paste kebijakan lama yang compang-camping.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam inpres baru, ada pengecualian bagi permohonan yang telah mendapatkan izin prinsip. Pengecualian ini jelas semakin tak menjamin kawasan hutan yang masuk wilayah moratorium akan selamat dari proses deforestasi dan degradasi. Semestinya wilayah yang baru mendapat izin prinsip dapat dicegah kerusakannya dengan tidak mengeluarkan izin produksi. Ini semua demi memperbaiki tata kelola hutan.

Pengecualian lain adalah lahan untuk padi dan tebu. Klausul ini mengisyaratkan bahwa inpres yang baru mengikuti kehendak investor. Saat ini memang para pengusaha sedang gencar mencari wilayah untuk izin tebu dengan dalih mempertahankan kedaulatan pangan dan energi. Padahal sektor perkebunan tebu dan bisnis padi skala besar akan menjadi faktor baru penyebab deforestasi di beberapa wilayah.

Dengan sejumlah kelemahan itu, kita layak pesimistis. Inpres baru agaknya tak sanggup menekan laju perusakan hutan primer dan lahan gambut. Jika kebijakan itu tak direvisi dengan sejumlah pasal yang memperkuat perlindungan hutan, patut dicemaskan wilayah dengan luas berkali lipat Hong Kong akan amblas tak bersisa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

4 menit lalu

Dendeng Kambing. Shutterstock
5 Olahan Daging Kambing Nusantara yang Bisa Dicoba dan Awet Disimpan

Simak 5 jenis olahan daging kambing khas Indonesia yang dapat Anda coba dan dapat disimpan dengan baik:


Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

9 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Perbedaan Empat Jalur PPDB 2024, soal Jarak Sekolah Hingga Perlindungan Penyandang Disabiltas

Kemendikbudristek mengingatkan kembali tujuan jalur-jalur PPDB dalam forum pengawasan kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut.


Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

9 menit lalu

Suasana di restoran plant-based KooD di Sanur, Bali. TEMPO/ Maha Dwija Santya
Mengenal KooD, Restoran Berbasis Tumbuhan Berkonsep Unik di Sanur

KooD bertujuan menghadirkan makanan sehat dari masyarakat untuk masyarakat dengan konsep menyerupai koperasi


Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

10 menit lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Temuan Ombudsman Sumbar dalam PPDB 2024: Maladministrasi hingga Jual Seragam

Ombudsman Sumbar juga menemukan satuan pendidikan yang menjual seragam sekolah.


Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

24 menit lalu

Film Korea, Escape. Istimewa
Fakta-Fakta Escape, Film Terbaru Lee Je Hoon dan Koo Kyo Hwan

Lee Je Hoon akan bermain dalam Escape, film yang menceritakan pelarian seorang tentara Korea Utara.


6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

24 menit lalu

Marshel Widianto. Foto: Instagram.
6 Komedian yang Terjun ke Politik, Teranyar Marshel Widianto

Marshel Widianto diusung Gerindra sebagai calon wakil walikota, siapa saja komika yang terjun ke dunia politik?


Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

24 menit lalu

Jusuf Kalla mewakili keluarga memberi sambutan saat pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Jusuf Kalla Ungkap Tak Banyak Sosok Seperti Tanri Abeng

Menurut Jusuf Kalla Tanri Abeng mempunyai kelebihan dalam mengatur waktu, manajerial, serta aktif dalam berorganisasi


Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

24 menit lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Fakta-fakta Rupiah Melemah Terhadap US Dollar Belakangan Ini

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal ini dinilai berdampak pada banyak hal.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

26 menit lalu

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (empat dari kiri) saat diwawancarai wartawan usai mengikuti salat Idul Adha 2025 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 17 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gandeng Kerja Sama dengan India Soal AI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebutkan Pemerintah Kota Surakarta menggandeng India sebagai mitra kerja sama ke depan


Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

28 menit lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pembekalan saat pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam sambutannya Johanis menyampaikan tujuan dari kampanye jelajah negeri bangun antikorupsi ini adalah membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan awareness terhadap antikorupsi dan menghindari perilaku koruptif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

Pimpinan KPK berjanji akan memperbaiki kinerja sebagai respons atas hasil survei persepsi yang digelar Litbang Kompas.