Keputusan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan renovasi seluruh terminal di Ibu Kota menunjukkan ketegasan sekaligus kegagalannya mengendalikan birokrasi. Terminal Rawamangun di Jakarta Timur tak bisa dimasuki bus setelah direnovasi akibat kesalahan perencanaan dan tak ketatnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
Tak masuk akal jika Dinas tak mengetahui kesalahan desain sejak awal karena menyerahkan sepenuhnya kepada konsultan arsitektur. Dalam proyek-proyek pemerintah, biasanya, sekelompok panitia lelang menentukan desain sehingga diketahui perkiraan biayanya. Dari situlah para kontraktor mengajukan harga, lalu pemerintah memilih yang paling masuk akal.
Melesetnya perencanaan dengan hasil sebuah kesalahan semestinya tak perlu terjadi. Dengan anggaran Rp 47 miliar, renovasi seharusnya bukan proyek abal-abal. Gubernur Basuki pantas geram dan mensomasi konsultan serta kontraktor yang mengerjakan renovasi Rawamangun.
Masih ada proyek lainnya yang senasib. Ada proyek Balai Betawi Setu Babakan yang mangkrak, pembangunan rumah susun yang tak sesuai dengan spek, juga normalisasi sungai. Basuki curiga proyek-proyek lain sama bermasalahnya seperti Rawamangun. Dengan anggaran lebih dari Rp 60 triliun setahun, Jakarta membangun banyak proyek dalam dua tahun terakhir.
Selama ini Gubernur Basuki mengesankan diri sebagai orang yang percaya terhadap kerja perusahaan swasta. Ia selalu ingin melelang semua pengelolaan aset publik, seperti taman, terminal, dan gelanggang olahraga. Kegagalan swasta merenovasi Rawamangun membuat asumsi Basuki terpatahkan.
Masalahnya, kekacauan kerja itu disebabkan oleh ketidakbecusan birokrasi mengawasi kerja mereka. Alasan Dinas, yang menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada konsultan, menunjukkan buruknya manajemen. Proyek kecil saja semestinya diawasi karena ini menyangkut anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Jika Basuki hendak memberi sanksi kepada konsultan itu, ia juga mesti memberi sanksi kepada anak buahnya karena lalai mengawasi proyek. Sebagai gubernur, Basuki terkenal galak dalam memutasi dan mendemosi para pejabat yang ia anggap tak becus bekerja. Karena itu, ketidakpedulian para birokrat ini jangan-jangan merupakan pembangkangan diam-diam pegawai Jakarta kepada Gubernur, yang tegas terhadap bawahan.
Dengan anggaran besar, seperti yang sering disampaikan Basuki, pegawai Jakarta lama berada dalam zona nyaman, tanpa sanksi, tanpa pengawasan ketat. Masuknya Basuki menjadi pucuk pimpinan di Ibu Kota membuat mereka gerah. Para pejabat terkaing-kaing mengikuti irama kerjanya yang cepat dan spartan.
Berkaca pada segala kekacauan proyek itu, kerja Gubernur Basuki akan direpotkan oleh mengurusi birokrasi, menjaga mereka bekerja sesuai dengan bebannya, dan mencegah agar tak korupsi. Basuki menjadi tak bisa fokus membangun Jakarta karena lebih banyak mengurusi birokrasi.
