Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Rekonsiliasi Pelanggaran HAM

Oleh

image-gnews
Iklan

Inisiatif pemerintah membentuk Komisi Rekonsiliasi untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu patut diapresiasi. Komisi ininantinya di bawah presidenmenunjukkan political will pemerintah dalam penegakan hak asasi. Berbagai elemen akan masuk di sini, antara lain Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keluarga korban dan saksi juga dilibatkan.

Gagasan Komisi Rekonsiliasi bukan hal baru. Pada 2004, terbit Undang-Undang Nomor 27 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sayangnya, pada akhir 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini karena dianggap tidak sejalan dengan perundang-undangan yang lain. Kini, Joko Widodo, yang relatif tanpa beban pelanggaran HAM masa lalu, diharapkan bisa mendorong kembali agenda penting yang tertunda itu.

Rekonsiliasi bukan jalur mudah. Ada lima syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada pelurusan fakta dan data pelanggaran. Lokasi korban penculikan, sudah meninggal atau masih hidup, harus diungkapkan. Kedua, pemerintah harus mengakui adanya korban pelanggaran HAM. Ketiga, pemerintah, diwakili presiden, meminta maaf secara resmi kepada korban. Keempat, pemerintah berjanji tak akan mengulangi pelanggaran HAM. Kelima, pemerintah wajib memulihkan nama korban dan keluarganya.

Sejauh ini embrio Komisi Rekonsiliasi tak lepas dari perdebatan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), misalnya, menolak penyelesaian kasus HAM melalui rekonsiliasi atau jalur non-yudisial. Menurut Kontras, rekonsiliasi tidak boleh menghapus jalur yudisial. Komisi Rekonsiliasi juga harus dilengkapi dengan pengadilan ad hoc yang khusus menangani kasus pelanggaran HAM.

Jalur pengadilan pun tidak mudah. Mengadili kasus Gerakan 30 September 1965, misalnya, sangat susah. Sebagian besar pelaku dan korban sudah meninggal. Upaya menelisik dokumen juga sulit, terutama karena peristiwa ini tidak lepas dari konteks pertikaian politik di masa lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Negara ini membutuhkan rekonsiliasi. Tak sedikit pelanggaran HAM masa lalu yang seolah menyandera langkah. Peristiwa berdarah G30S, pembunuhan misterius pada 1980-an, kasus Talangsari, Daerah Operasi Militer di Aceh, dan kerusuhan Mei 1998 tak kunjung diusut tuntas hingga kini. Akibatnya, memori tentang negara yang absen melindungi warganya terus menumpuk. Ini tidak sehat.

Sebuah bangsa hanya bisa bebas melangkah maju setelah beban kekerasan masa lalu dituntaskan. Jerman mengadili jenderal-jenderal Nazi. Mantan Presiden Peru Alberto Fujimori dipenjara karena pelanggaran HAM pada 1960-an. Nelson Mandela membuat Komisi Rekonsiliasi, mempertemukan korban dengan pelaku kekerasan rezim apartheid.

Karena itu, kita perlu mendukung terwujudnya Komisi Rekonsiliasi. Metodenya harus mengutamakan jalur yudisial. Pengadilanlah yang menentukan apakah bukti pelanggaran dianggap cukup atau tidak. Jika data dan bukti cukup, pelaku harus diadili dan dihukum. Jika pengadilan menyatakan bukti tidak cukup, barulah jalur non-yudisial dibuka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

3 menit lalu

Ilustrasi Serangan Jantung. thestar.com.my
Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

Dokter menekankan pentingnya gaya hidup sehat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner.


Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

4 menit lalu

Jesse Marsch. REUTERS/Stephane Mahe
Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

Timnas Kanada akan menghadapi Argentina pada laga pertama Copa America 2024 pada Jumat pagi WIB.


Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

6 menit lalu

Tim Bocor Alus Politik menerima penghargaan Pogau dari Yayasan Pantau, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO
Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

Yayasan Pantau menyerahkan penghargaan Pogau untuk Tempo yang membuat podcast Bocor Alus.


Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

11 menit lalu

Aksi pemain Juventus, Kenan Yildiz menjebol gawang Frosinone dalam laga perempat final Coppa Italia di Allianz Stadium, Turin, Italia, 11 Januari 2024. Hasil ini mengantarkan Juventus ke semifnal Coppa Italia dan akan menghadapi Lazio yang lebih dulu lolos dengan menyingkirkan AS Roma 1-0.  REUTERS/Massimo Pinca
Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

Liverpool mengincar pemain muda Juventus Kenan Yildiz


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

13 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

15 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

18 menit lalu

Jonker Walk, salah satu destinasi bersejarah di Malaka, Malaysia (visitmelaka.com.my)
Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

Fan Bingbing mengatakan Malaka adalah tujuan wisata yang unik, tidak seperti tempat wisata kebanyakan.


Polisi Cari Penyewa Mobilio Putih Milik Bos Rental Mobil yang Dikeroyok di Pati, Pakai Identitas Palsu

20 menit lalu

Petugas Polres Jakarta Timur melihat kondisi mobil milik bos rental, Burhanis, yang disita di Mapolres Metro Jaktim, Rabu, 19 Juni 2024. Burhanis tewas dikeroyok di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati usai diteriaki maling. Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
Polisi Cari Penyewa Mobilio Putih Milik Bos Rental Mobil yang Dikeroyok di Pati, Pakai Identitas Palsu

Polres Metro Jakarta Timur terus mencari keberadaan RP, penyewa awal Honda Mobilio dari bos rental mobil Burhanis.


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

30 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

35 menit lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas rupiah.