Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Matahari Kembar di Polri?

image-profil

image-gnews
Iklan

JOKO RIYANTO, alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik  menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI dalam upacara tertutup di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (22 April 2015). Anehnya, pelantikan itu sangat singkat dan hanya dihadiri sejumlah perwira tinggi Polri serta seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional.

Kita layak bertanya: mengapa harus Budi Gunawan? Padahal Presiden Jokowi membatalkan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dengan alasan sosiologis, yakni untuk “menjaga ketenangan dalam masyarakat”. Dulu, salah satu kegaduhan politik yang cukup signifikan adalah pengusulan dan pengangkatan BG sebagai calon Kapolri. Sekarang justru Jokowi merestui BG dan dilantik sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri). Padahal penolakan masyarakat terhadap BG sebagai Wakapolri sangat kuat. Ini artinya, Presiden mengabaikan alasan “demi ketenangan publik”. Ia memilih memenuhi desakan partai-partai politik. Ia pun seolah memberi legitimasi terhadap klaim elite kepolisian bahwa pelantikan kemarin merupakan “rehabilitasi atas nama baik BG” (Koran Tempo, 23 April 2015).

Sejumlah koalisi masyarakat sipil khawatir akan munculnya potensi dualisme kepemimpinan atau “matahari kembar” di Polri. Mereka khawatir Kapolri Badrodin Haiti tidak akan efektif memimpin karena memiliki wakil dengan pengaruh yang sangat besar di tubuh Polri. Saya justru lebih khawatir Badrodin Haiti hanya dijadikan “Kapolri boneka”. Bukan tidak mungkin, Badrodin akan “disetir” oleh BG dalam setiap kebijakannya karena BG punya pengalaman, kepandaian, dan pengaruh kuat dalam Polri. Apalagi, anak buah BG menduduki posisi strategis, seperti Budi Waseso yang menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Viktor Edison Simanjuntak sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus, dan Anton Charliyan yang menjadi Kepala Divisi Humas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah menegaskan bahwa tak ada “matahari kembar” di tubuh Polri. Dia memastikan tak ada perpecahan dengan memilih Komjen BG sebagai Wakapolri. “Saya Kapolri. Saya pegang komando. Semua ikut perintah saya,” kata Badrodin. Kita belum sepenuhnya percaya atas penegasan Kapolri. Maka adalah tugas kita bersama masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pimpinan Polri. Potensi “matahari kembar” di Polri memang harus diwaspadai, tapi satu hal yang terpenting adalah menyangkut status tersangka yang  ditetapkan oleh KPK terhadap BG.

Meski status tersangka digugurkan oleh putusan praperadilan kontroversial Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses hukum BG sebenarnya belum menyentuh substansi perkaranya. Kasus BG telah dilimpahkan ke kepolisian, ini artinya “jeruk makan jeruk”. Publik curiga kasus BG akan dihentikan, apalagi berkas kasus BG akan ditangani anak buah BG. Nah, supaya tidak ada anggapan ada “matahari kembar” di Polri, kepolisian harus independen dan profesional menuntaskan kasus hukum BG.

Sebaiknya Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri agar terbuka menyikapi kasus BG. Sangat baik langkah Polri yang ingin melakukan gelar perkara kasus BG. Dengan demikian, Polri tidak terus-terusan dicurigai melindungi orang-orangnya sendiri dan menghapus stigma polisi korup. *

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

10 Oktober 2018

Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat diwawancarai awak media di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, 24 Maret 2018. Tempo/Caesar Akbar
Setyo Wasisto: Jangan Adu Domba Polri dan KPK, Ini Tahun Politik

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengimbau agar polemik yang terjadi antara Polri dan KPK tak diperpanjang.


Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian rapat kerja dengan Komisi III DPR  di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 OKtober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. TEMPO/Amston Probel
Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.


Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

10 November 2017

Ketua KPK Agus Raharjo berdiskusi dengan Mantan Ketua KPK Abraham Samad ketika memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan di Gedung KPK Jakarta, 31 Oktober 2017. Hingga hari ke-202, kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, belum terselesaikan. ANTARA FOTO
Ditanya Soal Cicak vs Buaya Jilid 4, Jubir KPK: Fokus Masing-Masing Saja

Menurut Febri dalam tugas KPK menangani kasus-kasus besar, ada kemungkinan terganggu dengan berbagai hal baik isu hukum maupun non hukum.


SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

10 November 2017

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, di kantor YLBHI, Jakarta, 27 September 2017. TEMPO/Nurdiansah
SPDP Pimpinan KPK, Direktur LBH: Indikasi Cicak Vs Buaya Jilid 4

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan terbitnya SPD dua pimpinan KPK merupakan adanya indikasi Cicak versus Buaya jilid 4.


SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

9 November 2017

Sampul majalah Tempo edisi Cicak vs Buaya pada 9 Agustus 2009. (Tempo)
SPDP Bos KPK Akan Picu Cicak vs Buaya 4: Kapolri Tito Menjawab

Tito Karnavian menyampaikan komitmen tidak ingin membuat gaduh antara Polri dan KPK.


Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

26 September 2017

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, memberikan kue ulang tahunya kepada Wakapolri Syafruddin saat perayaannya di kediamanan wakil kepala Polri di Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Arif Zulkifli
Polri Minta Rencana Pendirian Densus Antikorupsi Tak Jadi Polemik

Menurut Syafruddin, keberadaan Densus Antikorupsi akan menopang kinerja KPK, sebab fokus KPK adalah memicu pemberantasan korupsi.


Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

30 Agustus 2017

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Aktivis Anti Korupsi Usul Direktur Penyidikan KPK Dicopot  

Aktivis mencatat tiga pelanggaran yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.


Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

26 Desember 2016

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2016. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika ada yang berbuat satu, ada yang bermasalah satu, maka akan mempengaruhi citra institusi.


Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

26 Desember 2016

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian berjabat tangan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, 5 Desember 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Telegram Rahasia yang Dianggap Langkah Mundur Polisi

Sumber Tempo menyebutkan surat telegram itu diterbitkan lantaran sejumlah polisi sedang terjerat masalah hukum di KPK.


Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

10 November 2016

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar (tengah) berfoto bersama ibu-ibu PKK usai pengajian di Lapas Klas I kota Tangerang, Banten, 8 November 2016. Pengajian bersama para napi itu diadakan sebagai apresiasi untuk Antasari Azhar yang akan bebas pada 10 November mendatang. ANTARA/Lucky R
Bebas, Akankah Antasari Azhar Terjun ke Politik?  

Antasari Azhar menyatakan ingin menjadi wartawan. "Biar kita saling tulis," katanya.