Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sutan Takdir dan Politik Kita

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - M. Alfan Alfian, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

Mengapa di era keterbukaan politik dan demokrasi ini, kita masih sering menemukan masalah-masalah kekuasaan yang hakikatnya sama dengan masa lalu? Pertanyaan ini penting dihadirkan, menyongsong Seminar Nasional tentang Pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan relevansinya untuk zaman kita, akhir April ini.

Dalam salah satu magnum opus-nya, Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture: Essay of a New Anthropology (1966, 1974), STA memberangkatkan analisis kebudayaannya dari perspektif nilai. Bagi STA, kebudayaan merupakan penjelmaan dari nilai-nilai. Merujuk klasifikasi nilai E. Spranger, STA mengemukakan enam nilai pokok dalam setiap kebudayaan, yaitu nilai teori, ekonomi, agama, seni, kuasa, dan solidaritas. Masing-masing terkait dengan konteks identitas, utilitas atau kegunaan, kekudusan, ekspresivitas, politik, dan kegotongroyongan. Nilai-nilai itu mempunyai logika, tujuan, norma-norma, dan kenyataan masing-masing.

Nilai dominan yang berfungsi menyusun organisasi masyarakat adalah nilai kuasa dan nilai solidaritas. Nilai kuasa mengintegrasikan kelompok dengan kekuasaan dan aturan untuk menjalankan kekuasaan itu. Tapi nilai kuasa bukan segalanya, karena ada nilai solidaritas di sisi lainnya. Solidaritas mengekspresikan kesetaraan, persahabatan, dan kegotongroyongan. Maka praktek kekuasaan yang cenderung otoriter diimbangi kontrol nilai solidaritas, sehingga mencerminkan checks and balances.

Perspektif ini mengingatkan, dalam membangun peradaban bermutu, nilai kuasa saja tak cukup, kecuali diimbangi nilai-nilai lainnya. Harmoni nilai-nilai itulah yang penting. Melalui keseimbangan nilai-nilai itulah, sesungguhnya STA tengah menunjukkan suatu pola demokratis.

Bagaimana semua itu kita refleksikan dengan perkembangan sosial-politik kita sekarang? Sejarah politik Indonesia sejak Reformasi sesungguhnya masih didominasi oleh corak hubungan neo-patrimonialistik. Patrimonial, merujuk pada Max Weber, menjelaskan sistem feodal yang meniscayakan sekelompok ningrat yang memposisikan diri lebih tinggi ketimbang yang lain. Pola hubungan mereka klientalistik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kaufman (1974) mencatat pola klientalistik ditandai pemahaman bahwa otoritas kekuasaan dan nilai-nilai kuasa bersifat personal. Karena itu, kekuasaan pada prakteknya terpusat pada monopoli personal. Ini berbeda dengan pola demokratis yang bersifat kelembagaan, menggantungkan pada mekanisme rule of law, programatik, deliberatif, partisipatif, dan transparan. Dalam perspektif Acemoglu dan Robinson (2012), pola klientalistik dan neo-patrimonialistik itu sekadar mempertegas bangunan kelembagaan yang ekstraktif (terpusat dan otoriter), bukan inklusif (demokratis).

Ekspresi-ekspresi hubungan neo-patrimonialistik itu yang paling terang sering kali tercermin dalam partai-partai politik yang abai terhadap mekanisme demokrasi internal. Dinamika oligarki partai pada prakteknya sekadar meneguhnya "orang kuat" sebagai patron utama, sehingga lantas partai mengalami personalisasi, bukan penguatan institusi. Di sisi lain, pola koalisi politik pun mengarah pada pola kartelisasi, di mana antar-aktor bekerja sama layaknya kerja sama bisnis. Deinstitusionalisasi, bahkan deideologisasi dan kartelisasi, itulah yang menonjol dewasa ini. Hal-hal inilah yang mengemuka pula pada karya Marcus Mietzner, Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (2013).

Merujuk pada Winters (2011), dinamika oligarki politik kita mungkin sudah melawati corak oligarki sultanistik yang ditandai oleh ekspresi-ekspresi sentralitas dan monopoli kekuasaan personal yang kuat di ranah negara, kecuali di ranah partai-partai politik. Di negara-negara Asia, masih banyak ditemukan fenomena demokrasi "orang kuat" di level partai.

Persoalan politik dan demokrasi tentu bukan tanggung jawab masyarakat politik (political society) semata-mata. Konsolidasi demokrasi, meminjam Linz dan Stepan (1996), melibatkan arena utama lainnya, selain masyarakat politik, yakni masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum (rule of law), aparatus negara (state apparatus), dan masyarakat ekonomi (economic society). Mereka tidak boleh semata-mata memperkuat nilai kuasa dan ekonomi saja. Sebab, kalau itu yang terjadi, tentu merupakan masalah besar. Selain demokrasi tak kunjung dewasa, ia berpotensi mendorong penguatan kelembagaan ekstraktif dalam skala luas dan memicu apa yang disinyalir Acemoglu dan Robinson sebagai "negara gagal" (failure state).

Dalam konteks inilah, melalui perspektif nilai STA, kita bisa belajar pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai di atas, tak sekadar nilai kuasa dan ekonomi. Kita semua bertanggung jawab atas masa depan demokrasi dan keberlangsungan bangsa melalui ikhtiar-ikhtiar kebudayaan yang bersendikan nilai-nilai tersebut, melalui contoh dan perbuatan nyata. Kita dituntut untuk itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Thaksin Shinawatra Bayar Uang Jaminan untuk Bebas dari Penahanan atas Tuduhan Menghina Kerajaan

2 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Thaksin Shinawatra Bayar Uang Jaminan untuk Bebas dari Penahanan atas Tuduhan Menghina Kerajaan

Thaksin Shinawatra membayar uang jaminan demi bisa menghindari penahanan awal terkait tuduhan menghina Kerajaan Thailand.


Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

4 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

Permasalahan politik di Thailand saat ini melibatkan Srettha Thavisin hingga Thaksin Shinawatra yang bisa memantik krisis politik.


6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

12 Mei 2023

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
6 Tuntutan Aksi Mahasiswa Mei 1998, Reformasi Sudah Selesai?

Para mahasiswa pada aksi unjuk rasa Mei 1998 menyuarakan 6 tuntutan dalam reformasi. Apakah hari ini sudah selesai?


Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

8 April 2023

Kais Saied, Presiden Tunisia. Sumber : Reuters
Kesepakatan dengan IMF Alot, Presiden Kais Saied Sebut Tunisia Bukan untuk Dijual

Presiden Saied menolak pemaksaan lebih jauh dari IMF karena bisa mengarah pada kemiskinan yang lebih lanjut di Tunisia.


Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

14 Desember 2022

Polisi menghadapi pengunjuk rasa yang memprotes untuk menuntut pembubaran Kongres dan mengadakan pemilihan demokratis daripada mengakui Dina Boluarte sebagai Presiden Peru, setelah penggulingan Presiden Peru Pedro Castillo, di Lima, Peru, 12 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda
Peru Terperosok ke Krisis Politik, Unjuk Rasa Berubah Jadi Kerusuhan

Setidaknya tujuh orang tewas dalam unjuk rasa di Peru akhir pekan lalu saat aksi protes berubah menjadi kerusuhan.


Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

5 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi  saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, Selasa, 3 Agustus 2021. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jose Luis Magana/Pool via REUTERS
Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM

Menteri Luar Negeri RI secara terbuka menyebut isu Myanmar menjadi masalah yang paling banyak di bahas di pertemuan AMM


Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

18 Mei 2020

Benny Gantz dan Benjamin Netanyahu.[Times of Israel]
Netanyahu Perkenalkan Kabinet Baru ke Parlemen Israel

PM Netanyahu dan rival politik Benny Gantz membentuk koalisi pemerintahan baru bersatu untuk mengakhiri konflik politik berkepanjangan.


Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

13 Agustus 2018

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Gmfus.org
Krisis Turki, Bagaimana Dampaknya Terhadap Pasar Modal Indonesia?

Risiko sistemik dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis Turki mempengaruhi IHSG.


Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

25 Maret 2018

Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertema unik. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Perludem Sebut Anak Muda Masih Jadi Penonton Politik

Perludem pun menilai sistem politik yang ada di Indonesia tak ramah bagi anak muda sehingga mereka sulit terjun di dunia politik.


Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

23 Mei 2017

Presiden Jokowi menyaksikan Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei 2017. Puspen TNI
Jokowi: 6 Bulan Terakhir Kita Buang-buang Energi Tidak Berguna

Presiden Jokowi mengatakan, 6-8 bulan ini, energi dihabiskan untuk banyak hal tidak berguna, saling hujat, berdebat, dan membuat suhu politik memanas.