Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sikap Tak Terpuji Budi

Oleh

image-gnews
Iklan

Pembangkangan terhadap undang-undang. Itulah yang dilakukan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso, yang menolak melaporkan rincian harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski belakangan--setelah kritik keras bermunculan--Budi mengaku bersedia melaporkan hartanya, sikapnya itu tetaplah tak terpuji. Ia memberi contoh buruk bahwa pejabat bisa saja bermain-main dengan perintah undang-undang. Sebagai petinggi Polri, semestinya dia menunjukkan sikap konsisten menjunjung tinggi penegakan hukum.

Melaporkan harta adalah kewajiban penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi. Dalam Pasal 5 ayat 3 tercantum bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Penolakan atas ketentuan ini dikenai sanksi administratif.

Adapun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewenangan KPK untuk mendaftar dan memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara diberi waktu tiga bulan sejak dilantik untuk melaporkan kekayaannya. KPK akan mengklarifikasi kebenaran laporan itu sebelum memasukkannya ke Tambahan Berita Negara.

Budi menjadi Kabareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius pada 19 Januari lalu. Sejak itu, KPK terus mengingatkan dia agar melaporkan harta kekayaannya. Bahkan Komisi menawarkan bantuan pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Budi jika diminta.

Bukannya mengisi formulir, Budi justru menantang KPK mendata langsung hartanya. Alasannya, pendataan langsung lebih obyektif ketimbang sekadar mengisi formulir LHKPN. Budi berdalih, jika pejabat sendiri yang mengisi, hasilnya bisa lain. Budi juga beralasan, tidak menyerahkan LHKPN bukanlah tindak pidana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Semua alasan itu jelas mengada-ada. Kabareskrim adalah penyelenggara negara. Maka, padanya melekat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dengan perintah undang-undang. Penolakan Budi menunjukkan bahwa, sebagai penyelenggara negara, ia tak beriktikad baik. Ia tak mau diatur dan tidak mau mengikuti kewajiban yang tercantum dalam undang-undang. Memang benar, menolak melaporkan harta bukan tindak pidana. Tapi sikap itu jelas contoh buruk. Sebagai perwira tinggi polisi berbintang tiga, seharusnya dia paham betul makna penegakan aturan dan hukum, bukan malah menabraknya.

Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti seharusnya menjatuhkan sanksi keras atas sikap aparatnya ini. Adalah tugas presiden dan Kapolri untuk memastikan aparatur negara mematuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, laporan harta kekayaan merupakan salah satu poin komitmen Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Dengan sikapnya itu, Budi seolah melecehkan komitmen pemerintah mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Pelaporan harta pejabat adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Maka, bila pejabat menolak melakukan hal ini, patut dipertanyakan komitmennya mendukung pemberantasan korupsi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

7 menit lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

11 menit lalu

Zara Adhisty dan kakeknya, Acil Bimbo. Instagram/@zaraadhsty
21 Tahun Adhisty Zara, Ini Perjalanan Karier Cucu Musisi Acil Bimbo

Adhisty Zara atau Zara Adhisty, cucu Acil Bimbo ini pernah berkarir di dunia musik sebelum terjun ke bidang akting. Berikut profilnya.


Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

12 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan keterangan pers usai meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Bakal Ikut Upacara HUT RI ke-79 Bareng Jokowi di IKN

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal mengikuti upacara bendera peringatan hari lahir Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.


Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

12 menit lalu

Rapper Iran,  Toomaj Salehi. Foto : X
Mahkamah Agung Iran Batalkan Hukuman Mati Rapper Terkenal

Mahkamah Agung Iran telah membatalkan hukuman mati terhadap rapper populer Toomaj Salehi.


We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

12 menit lalu

Suasana We The Fest di Komplek GBK Jakarta
We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

We The Fest #WTF24 telah mengumumkan lineup Phase 3 mereka


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

27 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

30 menit lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan jenazah terduga anggota OPM/KKB di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

Setelah operasi pengakan hukum kepada TPNPB-OPM di Paniai rampung, personil Satgas Damai Cartenz mendapat supervisi.


Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

48 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

57 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

1 jam lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan pihaknya ikut membantu assesment gangguan server pusat data nasional di Kemenkominfo.