PRESIDEN Joko Widodo pantas marah melihat lambannya penanganan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Waktu bongkar peti kemas dari kapal hingga keluar pelabuhan (dwelling time) tergolong paling buruk di Asia. Dwelling time sangat mempengaruhi kinerja ekspor-impor yang merupakan faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Tapi aparatur yang menangani pelabuhan dan urusan bongkar-muat barang seolah tak acuh terhadap perintah Jokowi untuk mempersingkatnya.
Kontainer di Tanjung Priok saat ini butuh 3-25 hari untuk keluar dari kawasan berikat, atau rata-rata 5,59 hari. Ini sangat lambat dibanding di negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia yang hanya 4-5 hari. Singapura apalagi, cuma 1-1,5 hari. Tak mengherankan bila pada Indeks Kerja Logistik Indonesia versi Bank Dunia tahun lalu negara ini berada di peringkat ke-53 dunia. Sedangkan Thailand ada di urutan ke-38, Malaysia ke-29, dan Singapura di tempat pertama. Menurut Presiden, kinerja buruk tersebut menyebabkan kerugian akibat inefisiensi hingga Rp 780 triliun setiap tahun.
Sebenarnya, penyebab persoalan ini sudah teridentifikasi. Di antaranya, rantai birokrasi yang terlalu berbelit, fasilitas pelabuhan yang kurang memadai, serta "kenakalan" pengusaha dan petugas pelabuhan untuk memperlambat pergerakan barang. Tapi ikhtiar memperpendek dwelling time selalu gagal.
Pada pertengahan tahun lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menargetkan waktu bongkar barang turun menjadi hanya empat hari, dalam 100 hari terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi dia gagal. Menko Perekonomian sebelumnya, Hatta Rajasa, malah pernah berkantor di pelabuhan untuk mengkomandani proyek percepatan waktu bongkar kontainer. Namun dia pun tanpa hasil.
Upaya perbaikan selalu gagal lantaran pihak-pihak yang terlibat proses pre-custom, custom, dan post-custom ngotot mempertahankan cara kerja mereka yang tidak efisien dan enggan berkoordinasi. Maka, jika ingin dwelling time di pelabuhan utama itu dipersingkat menjadi setidaknya 4,7 hari, Presiden Joko Widodo perlu memaksa lembaga dan birokrat yang terlibat untuk bekerja efisien.
Bea dan Cukai jangan lagi berlama-lama menyelesaikan pengecekan kepabeanan. Lalu Pelindo harus dapat mengelola sistem dwelling secara baik dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Yang juga penting, jangan ada lagi pengusaha yang mengimpor barang tanpa izin. Kalau masih ada yang berani, sita barangnya dan blacklist pengusahanya.
Selain itu, Pelindo jangan pernah mengizinkan pengusaha berlama-lama menitipkan barang mereka di pelabuhan. Ini akan menghambat arus bongkar kontainer. Kadang-kadang pengusaha sengaja mendiamkan kontainer mereka di kawasan berikat karena lebih murah dibanding jika menyewa gudang di luar.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil harus memastikan upaya perbaikan segera terlaksana. Percepat koordinasi agar semua birokrasi terkait bisa bekerja sama dan mengefisienkan pelayanannya. Dan Menteri Sofyan jangan pula ragu menjatuhkan sanksi tegas, kalau perlu mengganti birokrat yang membangkang terhadap kehendak Presiden.
