Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politik Gratisan Dana Aspirasi

Oleh

image-gnews
Iklan

Pemerintah sudah seharusnya menolak dana aspirasi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menggelontorkan dana untuk membiayai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) tersebut memang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Pengesahan Peraturan DPR tentang UP2DP itu pada Selasa lalu di parlemen pun tak bulat. Tiga partai penyokong pemerintah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, serta Partai Hati Nurani Rakyat, menolak dengan alasan yang mendasar. Tapi mereka kalah jumlah.

Tujuh fraksi perwakilan partai lainnya, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan, yang notabene juga pendukung pemerintah, kompak mengegolkan kewenangan mengusulkan proyek pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan dengan anggaran Rp 20 miliar per tahun atau Rp 11,2 triliun dalam lima tahun tersebut.

UP2DP hanya sebagai alat para politikus menjadi sinterklas di daerah pemilihan dengan memakai uang negara. Berpolitik gratisan. Padahal tiap anggota DPR setidaknya menerima dana reses Rp 600 juta per tahun alias Rp 3 miliar dalam lima tahun yang memang untuk membina konstituen. Itu di luar gaji, tunjangan, fasilitas, serta dana kegiatan sosialisasi undang-undang dan konstitusi.

Kondisi ekonomi yang belum pulih seharusnya membuat anggota DPR berempati pada kesulitan sebagian besar rakyat. Maka pemerintah sebagai pemegang kuasa anggaran semestinya tak mengucurkan dana aspirasi dalam anggaran tahun depan dan seterusnya.

Berpolitik secara cerdas dan merakyat tak akan ada lagi jika pendekatannya melulu sumbangan perbaikan jalan, bangunan, atau irigasi pertanian. Para pendiri bangsa ini tak pernah mengajarkan dan memberi contoh semacam itu. Tak sedangkal itu pula pelaksanaan jargon politik "menangis dan tertawa bersama rakyat".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para penyokong dana aspirasi berdalih, pemilih selalu meminta mereka membangun infrastruktur setiap kali bersua di masa reses atau kampanye. Ini membuktikan mereka gagal memberikan pendidikan politik kepada rakyat mengenai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang diemban DPR sebagai wakil rakyat Indonesia. Jelas bahwa anggota Dewan tak memiliki fungsi eksekutif, seperti mengusulkan proyek infrastruktur di daerah pemilihan.

Mahkamah Konstitusi, dalam putusan yang dibacakan pada 22 Mei 2014, mencabut kewenangan Badan Anggaran DPR membahas usulan program pemerintah sampai tingkat mata anggaran yang teknis di Satuan Tiga. Komisi juga dilarang membahas rincian kegiatan dan jenis belanja bersama kementerian/lembaga. Pencabutan kewenangan itu antara lain didasari kasus-kasus korupsi di Badan Anggaran akibat penguasaan akses ekonomi oleh petugas partai di DPR terhadap anggaran negara. UP2DP tak ubahnya menghidupkan kembali penguasaan akses ekonomi itu sembari menentang putusan Mahkamah.

Jika dana aspirasi digelontorkan, wilayah Jawa bakal kebagian nikmat karena kursi di Senayan mayoritas diduduki politikus dari daerah pemilihan ini. Lalu bagaimana dengan Papua? UP2DP juga memicu politik primordial karena mengkotakkan anggota DPR ke dalam daerah-daerah pemilihan. Sejatinya, mereka mewakili seluruh rakyat. Sedangkan pembagian daerah pemilihan hanyalah cara menentukan perwakilan melalui pemilihan umum.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga harus menertibkan partai-partai pendukung agar satu kata dalam memperbaiki bangsa. Jangan ada partai pendukung yang menggerogoti uang negara dengan dalih membela aspirasi rakyat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

1 menit lalu

Bei Bei, seekor panda raksasa yang lahir di A.S. pada tahun 2015 dan dipindahkan ke Cina pada tahun 2019, memakan daun bambu di Ya'an Bifengxia, Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Cina, selama tur media di Ya'an, Sichuan provinsi, Cina 12 Juni 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

Diplomasi panda, praktik pengiriman panda raksasa dari Cina ke berbagai negara lain sebagai alat diplomasi dan konservasi, telah mempererat hubungan bilateral Cina dengan Malaysia.


Putin Sebut Rusia Mungkin Akan Kirimkan Senjata ke Korea Utara

11 menit lalu

Putin Sebut Rusia Mungkin Akan Kirimkan Senjata ke Korea Utara

Komentar Putin muncul setelah Korea Selatan mengatakan akan mempertimbangkan pasokan senjata ke Ukraina.


Polda Bali Rayakan Hari Bhayangkara ke-78 dengan Lomba Makepung, Apakah Itu?

26 menit lalu

Seorang joki memecut kerbaunya saat ikuti perlombaan tradisional, Mekepung di Bali, 3 Agustus 2014. Pacuan kerbau ini pada awalnya merupakan permainan para petani yang menghabiskan waktu luangnya di saat akhir panen dan awal musim tanam. (Photo by Putu Sayoga/Getty Images)
Polda Bali Rayakan Hari Bhayangkara ke-78 dengan Lomba Makepung, Apakah Itu?

Polda Bali menyelenggarakan makepung untuk merayakan Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini. Lomba apakah itu?


Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

30 menit lalu

Unilever Indonesia akan Bagikan Dividen Rp2,93 Triliun, Rp77 per Saham

PT Unilever Indonesia Tbk. mengumumkan komposisi direksi yang baru.


Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

33 menit lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbincang dengan delegasi Arab Saudi pada keberangkatan jamaah calon haji di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 31 Mei 2024. Dalam kunjungan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin meninjau langsung proses pelayanan Makkah Route untuk jamaah calon haji. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho.
Ma'ruf Amin Usul Cabut Bansos jika Penerima Main Judi Online

Ma'ruf Amin mengatakan pencabutan bansos bagi pelaku judi online untuk memberi pelajaran agar bansos digunakan dengan bermanfaat.


Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

36 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan tentang bahaya judi online, Istana Merdeka, 12 Juni 2024. Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Polemik Pelaku Judi Online dapat Bansos, Jokowi: Nggak Ada, Nggak Ada

Jokowi menanggapi soal polemik pemberian bansos kepada pelaku judi online. Siapa korban judol penerima bansos menurut Muhadjir Efendy?


Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

55 menit lalu

Sejumlah pencari kerja antre untuk masuk ke dalam area Pameran Bursa Kerja di Thamrin City, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar bursa kerja yang diikuti 40 perusahaan nasional dengan 1.200 lowongan pekerjaan itu bertujuan untuk untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Job Fair di Bandung Sediakan 5.435 Lowongan Kerja, Catat Tanggal dan Waktunya

Pada bursa ini tersedia 5.435 lowongan kerja dari 40 perusahaan.


Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

1 jam lalu

Wisatawan mancanegara melakukan ritual melukat atau pembersihan diri di Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar, Bali, Rabu, 24 April 2024. Ritual tersebut direncanakan masuk dalam agenda World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali yang akan diselenggarakan pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Melukat Jadi Wisata Spiritual yang Diminati Wisatawan di Bali, Begini Proses dan Tata Caranya

Melukat adalah ritual khas yang ditujukan untuk membersihkan diri dan biasa dilakukan oleh umat Hindu maupun masyarakat Bali. Ini tata caranya.


Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

1 jam lalu

Perdana Menteri Cina Li Qiang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat pertemuan mereka di Putrajaya, Malaysia, 19 Juni 2024. Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS
Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

Malaysia sepakat untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain melalui jalur dialog.


Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

1 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Penyelidikan WNI yang Sempat Hilang di Osaka Jepang Diperkirakan 1 Bulan

KJRI telah menemui Revi Cahya Windi Sulihatun, WNI yang sempat dinyatakan hilang di Osaka Jepang.