Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sanksi Non-Palu Hakim Sarpin

Oleh

image-gnews
Iklan

Meski rekomendasi Komisi Yudisial agar hakim Sarpin Rizaldi tak menyidangkan perkara (non-palu) selama enam bulan terlalu ringan, keputusan itu layak didukung. Apa pun bentuk pelanggaran kode etik hakim tak boleh dibiarkan menguap. Mahkamah Agung selayaknya menerima rekomendasi ini.

Rekomendasi Komisi Yudisial itu berkaitan dengan putusan Sarpin yang menggemparkan ketika menyidangkan perkara praperadilan Budi Gunawan pada Februari lalu. Sarpin membatalkan status tersangka sang Komisaris Jenderal dengan menerabas undang-undang. Sebelum direvisi Mahkamah Konstitusi, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tak memasukkan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Artinya, kala itu Sarpin semestinya menolak gugatan Budi.

Komisi Yudisial juga menyimpulkan hakim Sarpin tak profesional dalam menyusun pertimbangan putusan perkara Budi. Sarpin salah menyebut nama dan mengutip keterangan saksi ahli. Kalau untuk urusan sederhana saja Sarpin tak akurat, bagaimana kita percaya dia cakap membuat terobosan hukum acara perdata? Pendapat Sarpin bahwa Budi Gunawan bukan penegak hukum juga bertentangan dengan akal sehat. Pasal 1 dan 15 Undang-Undang Kepolisian jelas menyebutkan bahwa setiap polisi merupakan penegak hukum. Maka, dalil Sarpin bahwa Budi--saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri (2003-2006)--tak bisa diusut Komisi Pemberantasan Korupsi karena bukan penegak hukum sungguh mengacaukan logika.

Sikap dan perilaku Sarpin setelah memutuskan perkara Budi Gunawan pun jauh dari keteladanan. Komisi Yudisial menyebut Sarpin tak menunjukkan sikap rendah hati layaknya hakim. Ketika dipanggil untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kode etik, Sarpin menantang Komisi Yudisial datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal, Komisi Yudisial bukan lembaga sembarangan. Wewenangnya mengawasi hakim lahir dari rahim konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Langkah Sarpin melaporkan dua komisioner Komisi Yudisial ke Kepolisian Daerah Metro Jaya juga berlebihan. Ia menuduh komisioner yang mengkritik lewat media mencemarkan nama baiknya. Yang menarik--ini barangkali di luar perhitungan awal Sarpin--jurus "dewa mabuk" dia justru memberi amunisi baru untuk Komisi Yudisial. Belakangan, Komisi menemukan indikasi kuat bahwa sang hakim menerima gratifikasi ketika melapor ke polisi.

Menurut Komisi Yudisial, Sarpin memakai jasa pengacara swasta secara gratisan. Padahal, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi melarang gratifikasi dalam arti luas, termasuk pemberian uang, barang, potongan harga, pinjaman tanpa bunga, sampai berbagai fasilitas pelayanan cuma-cuma. Larangan serupa juga ada dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kini, tak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menunda sanksi bagi Sarpin. Meski Komisi Yudisial hanya merekomendasikan sanksi kategori sedang, Badan Pengawas Mahkamah Agung sebaiknya memeriksa Sarpin untuk menelisik adanya kemungkinan pelanggaran lebih berat. Bila ada indikasi tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung seharusnya segera menggandeng Kepolisian RI atau Komisi Pemberantasan Korupsi. ?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

2 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

Badan Geologi menurunkan status Gunung Ibu dari level awas menjadi siaga karena aktivitas vulkanik berkurang.


Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

3 menit lalu

Ilustrasi Tuberkulosis atau TBC. Shutterstock
Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

Pakar menyebut obat TBC yang digunakan ibu hamil sudah aman dengan bahaya lebih kecil sehingga tak berisiko ke janin.


Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

6 menit lalu

Bruno Mars. Foto: Instagram/@brunomars
Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

Penyanyi pop dan R&B Bruno Mars merilis jadwal konser di Jakarta pada September tahun ini, catat tanggalnya!


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

7 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

16 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

20 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

28 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

31 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

33 menit lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

34 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

Vladimir Putin menyebut permintaan Ukraina agar tentara Rusia ditarik hanyalah rencana Kyev untuk tetap berkuasa.