Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agar Anak Miskin Terus Sekolah

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dianing Widya, pegiat sosial di Spirit Kita, @dianingwy

Nelson Mandela berujar bahwa pendidikan adalah senjata ampuh untuk menguasai dunia. Kata-kata mantan Presiden Afrika Selatan itu menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah hidup manusia, bahkan bangsa. Bangsa yang maju menandakan setiap warganya bisa mengakses pendidikan dengan baik, termasuk anak miskin sekali pun.

Di Indonesia, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam Pasal 31 UUD 1945. Tapi, masalahnya, apakah semua anak di Indonesia sudah bisa mengakses pendidikan? Di atas kertas, sekolah memang gratis, tapi di lapangan masih banyak ditemukan "iuran" yang harus dibayar oleh siswa kepada sekolah. Dari uang masuk sekolah, uang seragam, buku, uang ujian, hingga iuran-iuran "bernilai kecil" yang sering kali membuat orang tua miskin terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah.

Sebentar lagi, misalnya, setelah ujian nasional SMP ini, orang tua para siswa akan dihadapkan oleh beragam keperluan, dari perpisahan hingga pendaftaran ke sekolah lanjutan. Semua itu adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh siswa. Itu belum lagi bagi mereka yang lulus SMA, biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk masuk perguruan tinggi biayanya lebih besar.

Bagi orang tua siswa yang mampu, tentu saja biaya-biaya itu tak menjadi masalah. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan pendidikan terbaik untuk anaknya. Masalahnya akan mengganjal bagi orang tua tak mampu alias miskin. Akhirnya, tak sedikit dari anak-anak miskin menjadi putus sekolah.

Sekolah seolah merasa sah saja mengutip ini-itu dari orang tua siswa, dengan berbagai alasan, seperti terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kecilnya dana BOS, dan sebagainya. Bahkan, untuk pembangunan fisik pun, sekolah menarik iuran dari siswa, misalnya untuk membikin pagar, musala, taman, bahkan ruang kelas. Padahal seharusnya itu semua tanggung jawab pemerintah. Lain halnya kalau sekolah swasta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekolah swasta pun, seharusnya, juga memberi perhatian terhadap anak-anak miskin. Negara tetap hadir di sana, misalnya, dengan membuat aturan setiap sekolah swasta wajib menyediakan 20 persen bangku untuk anak-anak miskin dengan biaya murah, bahkan gratis. Sekolah swasta bisa menerapkan subsidi silang untuk bisa menampung anak-anak miskin.

Tak hanya itu, negara perlu berperan untuk mengawasi agar sekolah tidak melanggar hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, melakukan pengawasan yang cukup terhadap kebijakan sekolah, terutama yang berkaitan dengan biaya, agar tidak membebani siswa yang tak mampu. Setiap pungutan jangan dilepas secara sepihak kepada sekolah, melainkan harus mendapat izin dari pemimpin daerah dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, aparat pemerintah perlu turun ke kampung-kampung miskin dan mencari anak-anak miskin yang putus sekolah. Jangan sampai ada di antara mereka yang karena tidak ada biaya lalu tidak bisa sekolah.

Negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin. Sebab, sekolahlah harapan satu-satunya agar mereka bisa mengubah nasib dan keluar dari jebakan kemiskinan. Dengan bersekolah—seperti kata Nelson Mandela di atas—mereka memiliki senjata untuk menguasai dunia.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris saat menghadiri acara Pelepasan Peserta Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT) untuk Rektor Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu 20 April 2024. ANTARA/HO-Kemendikbudristek.
Dirjen Dikti: Penambahan Porsi Anggaran Pendidikan Kemendikbudristek Bisa Cegah Kenaikan UKT

Abdul Haris, mengatakan, penambahan porsi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek bisa menambah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri


Minta Porsi Anggaran Pendidikan Ditambah, Kemendikbudristek: Supaya Bisa Bantu Biaya Operasional Perguruan Tinggi

1 hari lalu

Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
Minta Porsi Anggaran Pendidikan Ditambah, Kemendikbudristek: Supaya Bisa Bantu Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Kemendikbudristek sedang melakukan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan membahas tata kelola 20 persen anggaran pendidikan.


KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

1 hari lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
KPK Pernah Sarankan Prodi Sekolah Kedinasan yang Sama Dengan PTN Dihapus

Saran KPK tidak diterima kementerian dan lembaga di luar Kemendikbudrisrek dan Kemenag.


Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran PTKL Lebih Besar Ketimbang PTN, Pengamat Minta Pemerintah Turun Tangan

Ketimpangan anggaran antara PTKL dan PTN menunjukkan kekalahan politik anggaran dari Kemendikbud.


JPPI Respons Temuan KPK soal Kesenjangan Anggaran Antara Sekolah Kedinasan dan PTN

2 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Respons Temuan KPK soal Kesenjangan Anggaran Antara Sekolah Kedinasan dan PTN

JPPI mengimbau anggaran sekolah kedinasan seharusnya menggunakan anggaran dari kementerian atau lembaga masing-masing bukan dari anggaran pendidikan.


UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

5 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
UKT Naik, KPK Singgung Kesenjangan Subsidi PTN dan Sekolah Kedinasan

KPK telah mengundang 14 kementerian dan lembaga yang memiliki perguruan tinggi atau sekolah kedinasan untuk mengecek efektivitas anggaran pendidikan.


Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun di Tengah UKT Melejit, ke Mana Saja Alokasinya?

25 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun di Tengah UKT Melejit, ke Mana Saja Alokasinya?

Komisi X DPR menanyakan alokasi anggaran pendidikan yang Rp 665 triliun kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kenapa UKT melejit?


Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun tapi UKT Mahal, Ini Alasan Anak Buah Nadiem

26 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun tapi UKT Mahal, Ini Alasan Anak Buah Nadiem

Menteri Nadiem Anwar Makarim disorot karena mahalnya UKT mahasiswa padahal anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun. Ini alasan Kemendikbud.


Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

41 hari lalu

Warga dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan melakukan aksi memasak dengan bahan pangan murah akibat mahalnya harga biaya pendidikan dan kenaikan BBM di depan DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, 22 September 2022. Mereka memprotes mahalnya biaya pendidikan di SMA/SMK negeri yang sampai saat ini belum bebas dari dana sumbangan pendidikan yang besarannya ditentukan oleh komite sekolah. TEMPO/Prima mulia
Yogyakarta Siapkan Regulasi Baru Pedoman Pendanaan Pendidikan, Pungutan Bakal Dilegalkan?

Salah satu beleid paling disorot terutama tentang pungutan sekolah di Yogyakarta, yang akan diubah istilahnya menjadi dana partisipasi.


BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

15 Maret 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Evaluasi dan Penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.