Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenapa Suparman dan Taufiqurrahman Harus Tersangka

Oleh

image-gnews
Iklan

Langkah Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan komisioner Taufiqurrahman Syahuri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkesan sembrono, juga sewenang-wenang. Kepolisian seperti tak memahami konteks persoalan yang terjadi sehingga dengan mudahnya "mentersangkakan" keduanya.

Suparman dan Taufiqurrahman diadukan hakim Sarpin Rizaldi karena dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Sarpin berkeberatan atas komentar mereka di media massa, yang menyebut dia sebagai hakim bermasalah sebelum menangani gugatan praperadilan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Budi menggugat karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran dianggap menerima suap ketika menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri. Sarpin kemudian memenangkan gugatan Budi Gunawan, menyatakan status tersangka Budi tak sah.

Putusan itu mendapat reaksi dari khalayak antikorupsi, termasuk komentar dua pejabat KY yang dimintai pendapat oleh wartawan. Inilah konteks yang diabaikan polisi. Dua petinggi tersebut beropini sesuai dengan kewenangannya, yakni membahas putusan kontroversial Sarpin. Aduan Sarpin inilah yang kemudian ditindaklanjuti polisi dan menjadikan Suparman dan Taufiqurrahman tersangka.

Polisi seperti tak paham bahwa kedua pemimpin KY tersebut adalah pejabat tinggi negara yang memiliki tugas mengawasi hakim. Pendapat mereka di media juga termasuk dalam konteks ini-menjalankan tugas mereka sesuai dengan undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika setiap pernyataan pejabat publik kemudian dengan gampangnya dikriminalkan, ini berbahaya. Dalam kasus vonis Sarpin yang memenangkan gugatan Budi Gunawan, pendapat pemimpin Komisi Yudisial tentu penting bagi publik. Sebagai lembaga yang mendapat amanat undang-undang mengawasi perilaku hakim, Komisi Yudisial pasti memiliki catatan tentang Sarpin. Polisi semestinya memahami Pasal 50 KUHP, yang menyatakan bahwa mereka yang menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang tidak bisa dipidana.

Presiden Joko Widodo, yang dari sisi undang-undang bisa disebut "atasan" Kepolisian dan Komisi Yudisial, tidak boleh berdiam diri terhadap kasus ini. Presiden bisa meminta penjelasan Kapolri tentang apa yang terjadi sehingga dua komisioner itu menjadi tersangka. Hal ini perlu dilakukan, mengingat semakin kencangnya kecaman atas langkah Bareskrim menetapkan Suparman dan Taufiqurrahman sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu.

Dewan Pers juga perlu bersikap terhadap kejadian ini. Kasus ini jelas berada dalam koridor pemberitaan-pendapat seseorang yang diwawancarai wartawan dan kemudian muncul sebagai berita. Apalagi jika mengingat kini semakin kerap wartawan diminta polisi menjadi saksi atas pemberitaan yang dijadikan dasar gugatan mereka yang tak suka atas berita tersebut. ***

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

15 detik lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto legalisasi kratom masih menunggu penelitian dari BRIN yang didampingi BPOM.


Dokter Jantung Sebut Pentingnya Jaga Tekanan Darah yang Normal untuk Hindari Masalah Koroner

2 menit lalu

Ilustrasi cek tekanan darah. shutterstock.com
Dokter Jantung Sebut Pentingnya Jaga Tekanan Darah yang Normal untuk Hindari Masalah Koroner

Hipertensi adalah salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner sehingga pemilik riwayat kondisi tersebut harus menurunkan tekanan darahnya.


Alasan Pakar Bilang Ridwan Kamil Tidak Punya Kompetitor di Pilgub Jabar

4 menit lalu

Ridwan Kamil di GIIAS 2023. (Foto: TEMPO/ Erwan Hartawan)
Alasan Pakar Bilang Ridwan Kamil Tidak Punya Kompetitor di Pilgub Jabar

Warga Jakarta menganggap Ridwan Kamil dan Anies Baswedan sebagai tokoh politik yang berhasil memimpin daerah masing-masing.


Nacho Akhiri Kariernya di Real Madrid setelah 23 Tahun, Florentino Perez Ucapkan Perpisahan untuk Sang Kapten

10 menit lalu

Pemain Real Madrid Nacho mengangkat piala setelah memasangkan scarf di patung Fuente de las Cibeles saat perayaan usai meraih gelar Liga Champions di Cibeles Fountain, Madrid, 3 Juni 2024. Real Madrid berhasil meraih gelar Liga Champiosnnya ke-15 usai kalahkan Dortmund 2-0. REUTERS/Ana Beltran
Nacho Akhiri Kariernya di Real Madrid setelah 23 Tahun, Florentino Perez Ucapkan Perpisahan untuk Sang Kapten

Nacho dikabarkan bakal bergabung dengan klub Arab Saudi setelah mengakhiri kariernya bersama Real Madrid.


LBH Padang Laporkan Kasus Dugaan Penyiksaan Bocah 13 Tahun oleh Polisi ke Komnas HAM

18 menit lalu

LBH Padang melaporkan kasus penyiksaan anak-anak oleh polisi ke Komnas HAM, Selasa, 25 Juni 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
LBH Padang Laporkan Kasus Dugaan Penyiksaan Bocah 13 Tahun oleh Polisi ke Komnas HAM

Bocah 13 tahun di Kota Padang diduga menjadi korban penyiksaan polisi. LBH Padang desak Komnas HAM bentuk tim investigasi.


Film Dokumenter Elton John: Never Too Late akan Tayang di Festival Film Toronto 2024

18 menit lalu

Elton John berpose dalam sesi pemotretan film
Film Dokumenter Elton John: Never Too Late akan Tayang di Festival Film Toronto 2024

Film dokumenter Elton John mengenai tur perpisahan sang musisi, Farewell Yellow Brick Road


BKKBN Minta Keluarga Berperan Mencegah Judi Online

23 menit lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
BKKBN Minta Keluarga Berperan Mencegah Judi Online

Keluarga adalah sistem sosial terdekat yang dapat mengawasi dan membina anggotanya untuk tidak bermain judi online.


Temui Kaesang di Jakarta, Sekar Tandjung Dapat 4 Tugas sebagai Kandidat Calon Wali Kota Solo dari PSI

25 menit lalu

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bertemu dengan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung (kanan) di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Foto: Istimewa
Temui Kaesang di Jakarta, Sekar Tandjung Dapat 4 Tugas sebagai Kandidat Calon Wali Kota Solo dari PSI

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung mendapat surat tugas saat bertemu Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep untuk Pilkada Solo.


Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

27 menit lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

KIKA mengkritik banyaknya peneliti dan akademisi Indonesia yang menerbitkan publikasi di jurnal predator dengan jaminan kualitas yang buruk.


Kim Woo Bin Beli Gedung Bersejarah BTS, ARMY Khawatir Direnovasi

32 menit lalu

Kim Woo Bin. (Instagram/@ament_official)
Kim Woo Bin Beli Gedung Bersejarah BTS, ARMY Khawatir Direnovasi

Kim Woo Bin menjadi pemilik baru gedung lama BigHit Music senilai 13,7 miliar won