Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fatwa Haram Jaminan Kesehatan

Oleh

image-gnews
Iklan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai jaminan kesehatan cenderung meresahkan masyarakat. MUI seharusnya mengkaji lebih dalam soal layanan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu. Soalnya, jaminan kesehatan ini jelas bermanfaat besar bagi rakyat.

MUI menilai penyelenggaraan jaminan kesehatan ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan sistem premi seperti asuransi. MUI juga melihat pengelolaan dana peserta BPJS bermasalah secara syariat lantaran bisa mengandung riba. Alasannya, BPJS boleh menanamkan dana iuran peserta ke sistem perbankan konvensional. Di mata MUI, dana peserta seharusnya diinvestasikan ke sektor yang halal. Kalau ditanam di bank biasa, bukan bank syariah, hasil investasi itu dianggap haram. Itu sebabnya, Tim Dewan Syariah Nasional MUI mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki penyelenggaraan BPJS Kesehatan sesuai dengan syariat.

Sepintas, seruan itu tampak masuk akal, tapi sebetulnya mengada-ada dan amat terlambat. Kendati telah mengumumkan fatwa itu sebulan lalu, MUI sebetulnya mengungkit lagi masalah yang sudah lama diputuskan secara politik.

Munculnya jaminan kesehatan didasari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu tidak mewajibkan BPJS mengelola dana peserta secara syariat. Prinsip yang diatur dalam undang-undang itu antara lain kegotongroyongan, nirlaba, akuntabilitas, amanat, dan hasil pengelolaan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta.

Dana peserta juga tidak wajib ditanamkan ke bank syariah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dinyatakan pada Pasal 43 undang-undang tersebut, dana jaminan sosial digunakan untuk pembayaran manfaat, dana operasional penyelenggaraan program, dan diinvestasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, rambu-rambunya hanyalah investasi dana peserta itu tidak boleh melanggar ketentuan hukum positif, tak ada disebutkan tak boleh melanggar syariat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Direksi BPJS Kesehatan untuk berdialog dengan MUI. Langkah ini boleh saja dilakukan. Tapi sebetulnya pemerintah, juga Dewan Perwakilan Rakyat, bisa bersikap terhadap fatwa MUI. Tidak sepantasnya MUI mengungkit sistem jaminan sosial yang sudah lama disepakati dan bermanfaat besar bagi rakyat. Orang miskin kini lebih terlindungi karena adanya jaminan kesehatan. Jika mengubah pola penyelenggaraan sesuai dengan fatwa MUI, BPJS justru akan melanggar aturan.

Bila menginginkan jaminan kesehatan yang sesuai dengan hukum Islam, seharusnya MUI menyerukan hal itu saat membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada 2004 atau ketika memperbincangkan RUU tentang BPJS empat tahun silam. Kini pun MUI masih bisa mendorong DPR atau pemerintah untuk merevisi undang-undang itu dan memasukkan unsur syariah. Cara ini lebih elegan ketimbang melempar fatwa yang meresahkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Kata Pakar Keamanan Siber soal Situs Elaelo

3 menit lalu

Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Begini Kata Pakar Keamanan Siber soal Situs Elaelo

Pakar keamanan siber dari Vaksincom menilai situs Elaelo jauh dari kata layak.


Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Baru PBNU yang Berminat

9 menit lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Sejak Jokowi Bolehkan Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang, Baru PBNU yang Berminat

Sejak ormas keagamaan dibolehkan Jokowi untuk mengelola izin tambang, baru PBNU yang menyatakan minat. Kenapa?


Jadwal Proliga 2024 Kamis 20 Juni: 3 Laga, Jakarta STIN BIN Berpeluang Lolos ke Final Four

13 menit lalu

Jakarta STIN BIN (kanan) mengalahkan Jakarta LavAni dalam laga Proliga 2024 di Semarang, 2 Mei. (PBVSI/Proliga)
Jadwal Proliga 2024 Kamis 20 Juni: 3 Laga, Jakarta STIN BIN Berpeluang Lolos ke Final Four

Jadwal Proliga 2024 akan memasuki pekan terakhir babak reguler. Tiga pertandingan akan hadir di GOR Pangsuma, Pontianak, Kamis hari ini, 20 Juni.


Begini Cara Mencegah Ponsel Disadap

19 menit lalu

Uji terbatas chatbot Meta AI di versi terbaru aplikasi WhatsApp. Foto : Gsmarena
Begini Cara Mencegah Ponsel Disadap

Salah satu ancaman yang mungkin dihadapi oleh pengguna ponsel adalah penyadapan. Begini cara mencegahnya.


Begini Cuaca Jabodetabek dan Indonesia Hari Ini Menurut Prediksi BMKG

25 menit lalu

Ilustrasi aplikasi Info BMKG. Google Play Store
Begini Cuaca Jabodetabek dan Indonesia Hari Ini Menurut Prediksi BMKG

Betapapun redup kondisi langit pagi ini, jangan mudah percaya kalau hujan akan turun di Jabodetabek hari ini. Simak prediksi cuaca BMKG.


Kawasan Industri Batang Diharapkan Meningkatkan Penggunaan Jaringan Gas Cisem I

29 menit lalu

Foto udara suasana bendungan air baku di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2023). Menurut Direktur Kelembagaan dan Humas 17 November 2023. KIT Batang Fakhrur Rozi, sebanyak dua bendungan air baku yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana itu memiliki kapasitas tampung masing-masing sebesar satu juta meter kubik dengan kemampuan instalasi pengolahan air bersih ke tenant sebanyak 285 liter per detik untuk mendukung semua tenant yang ada di fase pertama. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/nym.
Kawasan Industri Batang Diharapkan Meningkatkan Penggunaan Jaringan Gas Cisem I

Penggunaan jaringan gas Cisem I masih belum maksimal. Diharapkan bisa naik setelah kawasan industri Batang beroperasi.


Presiden Korea Selatan Deklarasikan Darurat Demografis

32 menit lalu

Anak-anak bermain selama kelas pendidikan jasmani di sebuah sekolah dasar di Daejeon, Korea Selatan, 22 November 2021. Yonhap melalui REUTERS
Presiden Korea Selatan Deklarasikan Darurat Demografis

Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah pada 2023


Suhu Panas Ekstrem Jadi Satu Penyebab Sejumlah Jemaah Haji Yogyakarta Meninggal di Tanah Suci

32 menit lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Suhu Panas Ekstrem Jadi Satu Penyebab Sejumlah Jemaah Haji Yogyakarta Meninggal di Tanah Suci

Puncak suhu terpanas di Tanah Suci saat ini berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat, berisiko heat stroke bagi jemaah haji.


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

32 menit lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

32 menit lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

Menurut Hatta, pengadaan rompi antipeluru untuk SYL itu dianggarkan oleh Bagian Biro Umum Kementan.