Bagi mereka yang memandang Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kiblat moral, kegaduhan yang terjadi pada Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, tentu menyesakkan dada. Perkubuan dan konflik dalam muktamar tersebut jelas jauh dari nilai dasar (khitah) NU yang menjunjung tasamuh (toleran atas perbedaan pendapat) serta tawassuth (berada di tengah atau tidak ekstrem dalam menyikapi persoalan).
Demikian kerasnya gesekan itu, sampai-sampai kita melihat Ahmad Mustofa Bisri -yang kembali didaulat sebagai Ketua Rais Aam NU, tapi menolak- menyatakan rela mencium kaki muktamirin agar mereka bisa menjaga akhlak yang luhur. Kiai ini demikian prihatin melihat kelakuan para peserta muktamar yang nyaris adu jotos.
Hawa persaingan politik dalam muktamar kali ini memang sangat terasa. Kerasnya perdebatan soal mekanisme pemilihan pimpinan lewat musyawarah sekelompok elite kiai yang disebut ahlul halli wal aqdi (Ahwa) hanya gejala di permukaan. Di balik itu, terasa adanya intervensi partai yang bercampur aduk dengan aroma persaingan politik lokal dan "bau amis" tebaran uang.
Bila yang terjadi selama muktamar hanya perdebatan perihal haluan dan program organisasi, itu positif. Sekeras apa pun perdebatannya, tak akan membahayakan organisasi. Yang terjadi kini, sebagian peserta muktamar terjebak intrik dan rekayasa untuk memenangkan salah satu kubu. Ini jelas berbahaya karena akan menyisakan luka mendalam. Bukan hanya bagi mereka yang kalah, tapi juga untuk mereka yang tulus mengabdi kepada organisasi.
Patut disayangkan, konflik yang mengarah pada perpecahan kini menguat di tubuh NU. Kubu penolak hasil muktamar, yang dipimpin Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid, kini siap menggugat kubu pemenang muktamar yang dipimpin Said Aqil Siroj. Bila tak hati-hati menapaki "jalan sengketa", organisasi Islam terbesar di Indonesia yang lahir di Kota Jombang ini bukan mustahil bakal "terkubur" di kota yang sama.
Berharap NU steril dari politik memang hampir mustahil. Lahir pada 31 Januari 1926, NU telah bolak-balik masuk arena perebutan kekuasaan. Nahdlatul Ulama bermetamorfosis menjadi partai politik pada 1952. Tiga tahun kemudian, NU menjadi salah satu partai pemenang pemilu. Ketika tak nyaman lagi di zona politik, pada 1984, NU memang mengumumkan kembali ke khitah dan tidak lagi menjadi organisasi politik. Tapi, itu tak lama. Pada 1998, sejumlah kiai senior kembali membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada akhirnya, yang mendesak bukanlah melepaskan NU dari politik, melainkan menjaga agar "syahwat politik" pemimpin NU jangan sampai melemahkan fungsi utama organisasi. Di luar arena politik praktis, peran NU dalam pengembangan pendidikan, pembentukan karakter, dan barometer moral muslim Indonesia jauh lebih penting.
Peran NU dalam kampanye anti-korupsi di negeri ini pun tak kalah urgen. Sebagai penyebar paham keagamaan moderat, NU perlu terus berada di garis terdepan dalam membendung radikalisme dan terorisme. Dan, untuk tugas maha berat itu, perlu keluasan ilmu para pemimpin NU serta kebesaran hati mereka untuk islah (rujuk) dan bekerja sama.
