Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Perlu Imunitas Komisi Kejaksaan

Oleh

image-gnews
Iklan

Kekhawatiran anggota Komisi Kejaksaan bakal dipidana saat melaksanakan tugas sebagai pengawas dan penilai kinerja jaksa sesungguhnya tidak perlu. Apalagi mereka sampai mengajukan permohonan hak imunitas atau kekebalan hukum agar tidak dikriminalisasi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga sinergi positif dengan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama mengawasi penyelewengan oleh Jaksa.`

Permintaan hak imunitas tersebut muncul akibat ditetapkannya dua unsur pimpinan Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri, sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian dengan dugaan pencemaran nama. Mereka dilaporkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, terkait dengan pernyataan mereka mengenai putusan sang hakim.`

Anggota Komisi menganggap hak imunitas amat penting agar mereka dapat bekerja efektif tanpa khawatir dipidanakan, seperti yang menimpa dua pemimpin Komisi Yudisial tersebut. Hak imunitas tidaklah diperlukan seandainya Komisi Kejaksaan dapat membangun komunikasi intens dengan Jaksa Agung. Meminta hak imunitas malah membuat Komisi menjadi lembaga eksklusif yang dapat berujung pada terjadinya kesalahpahaman saat masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya.`

Hak imunitas sejauh ini baru dimiliki oleh Ombudsman, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, serta Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini telah diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Di luar kedua lembaga negara tersebut, hak imunitas secara formal tidak dibutuhkan. Hak serupa pernah diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun banyak yang menentangnya lantaran dianggap melanggar konstitusi.`

Lagi pula selama ini tak dikenal istilah hak imunitas dalam sistem hukum di Indonesia. Kita menganut kesetaraan di hadapan hukum. Ini artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Jika hak imunitas diberikan kepada Komisi Kejaksaan, kemungkinan penyalahgunaan bisa saja terjadi. Dengan memiliki hak imunitas, Komisi bisa terjebak kesewenang-wenangan dalam menilai dan mengawasi kinerja jaksa. Di sisi lain, para jaksa tak bisa menuntut anggota Komisi jika terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan.`

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Kejaksaan semestinya lebih fokus pada tugas dan kewenangan mereka. Misalnya, menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewenangan inilah yang seharusnya lebih diperkuat. Komisi mesti secara aktif meminta dan mendengar pengaduan dari masyarakat bila terindikasi adanya jaksa yang nakal di lapangan.`

Koordinasi dengan Jaksa Agung juga sangat penting dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Apabila semua dilakukan dalam koridor hukum, kegaduhan antara lembaga pengawas dan yang diawasi tidak akan terjadi. Apalagi Jaksa Agung M. Prasetyo berjanji memberikan ruang gerak yang luas bagi Komisi Kejaksaan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap para jaksa, sehingga kekhawatiran Komisi Kejaksaan akan adanya kriminalisasi memang terasa berlebihan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

3 menit lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Polda Sumbar Bantah Bocah AM Korban Penyiksaan Polisi, ICJR: Harus Dibuktikan dengan Standar HAM

Peneliti ICJR menyatakan klaim Polda Sumbar bahwa tidak ada penyiksaan terhadap bocah AM harus dibuktikan melalui standar HAM internasional.


Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

13 menit lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

Kelangsungan hidup koalisi partai Benjamin Netanyahu bergantung pada dua partai Yahudi ultra-ortodoks.


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

18 menit lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

25 menit lalu

Rencana Beach Club yang awalnya melibatkan Raffi Ahmad di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dok. Instagram
Raffi Ahmad Mundur, Aktivis Tak Yakin Proyek Beach Club Gunungkidul Dihentikan

Pembangunan proyek beach club Gunungkidul ini dilakukan melalui PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) yang tidak hanya berisi Raffi Ahmad.


Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

25 menit lalu

Politikus Dedi Mulyadi mendampingi keluarga tersangka dan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon saat membuat di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Tim hukum keluarga tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri terkait dugaan membuat kesaksian palsu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Keluarga Terpidana Kasus Vina Cirebon Laporkan Ketua RT ke Mabes Polri atas Dugaan Keterangan Palsu

Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas dugaan keterangan palsu.


Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

25 menit lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Cerita Pemain Judi Online: Ada Sensasi Suara Petir Gede Duarrrrr yang Memanggil-manggil

Perkenalannya dengan judi online sekitaran akhir tahun 2020. Mulanya dia menyaksikan rekan kerjanya yang pada saat itu memainkan judi online.


Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

27 menit lalu

Ilustrasi makanan penyebab alergi (pixabay.com)
Bisa Rugikan Tumbuh Kembang Anak, Waspadai Alergi Susu Sapi pada Anak

Alergi susu sapi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein dalam susu sapi.


3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

27 menit lalu

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley. Foto: Instagram/@talulahrm
3 Film yang Dibintangi Thomas Brodie-Sangster

Thomas Brodie-Sangster aktor yang belakangan disoroti. Ia menikah dengan aktris Talulah Riley


JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

28 menit lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu memukul alat masak saat aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
JPPI: Tipu-tipu Nilai di Jalur Prestasi Dominasi Masalah PPDB 2024

Kata JPPI soal kekacauan masalah PPDB.


Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

28 menit lalu

Warga memetik daun kratom atau daun purik saat panen di perkarangan rumahnya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu, 10 Februari 2024. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) yang merupakan bahan baku minuman sejenis jamu khas Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dijual warga setempat dalam bentuk daun mentah/basah seharga Rp2.500 - Rp3.000 per kilogram, dan remahan atau cacahan seharga Rp12 ribu per kilogram. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Soal Legalisasi Kratom, Anggota DPR Minta Tunggu Penelitian

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto legalisasi kratom masih menunggu penelitian dari BRIN yang didampingi BPOM.