Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penggusuran Kampung Pulo

Oleh

image-gnews
Iklan

Dari berbagai fakta dalam urut-urutan peristiwa Kampung Pulo, semestinya keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memilih penggusuran bisa dipahami. Dia mungkin terlalu berisik, juga menyengat dalam berkata-kata. Tapi, soal pilihan tindakan, dia sudah berpegang pada aturan.

Penggusuran itu sempat diwarnai bentrokan antara aparat keamanan dan warga yang bertahan. Petugas yang dibantu aparat keamanan baru bisa menuntaskannya sehari kemudian. Muncul dalih bahwa penolakan warga yang bertahan berkaitan dengan nihilnya ganti rugi.

Belum jelas bagaimana asal-usulnya, soal ganti rugi itu telah mengundang perdebatan mengenai status kepemilikan tanah. Warga Kampung Pulo di Jakarta Timur itu merasa hal ini cukup ditunjukkan dengan surat perjanjian jual-beli dan tanda bayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tapi pemerintah DKI Jakarta berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria: bukti kepemilikan adalah sertifikat.

Merujuk kepada undang-undang itu, memang sulit untuk menerima alasan dan bukti surat-surat nonsertifikat sebagai dasar klaim atas tanah. Dan dalih apa pun bisa serta-merta gugur jika dilihat pula kenyataannya: bahwa tanah di bantaran sungai sesungguhnya milik negara, yang seharusnya, karena fungsinya sebagai jalur hijau, tidak boleh disewa-sewakan.

Demi mengembalikan fungsinya itulah sebenarnya relokasi warga tiga rukun tetangga di Kampung Pulo dilakukan. Fungsi bantaran yang dipulihkan merupakan bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung demi mengurangi dampak banjir terhadap warga Ibu Kota. Pemerintah Jakarta saat ini sedang mengebut pengerjaannya. Menurut rencana, proyek ini mesti selesai pada tahun depan.

Sebelum keputusan penggusuran diambil, Basuki telah berusaha memasyarakatkan proyek normalisasi itu: apa saja yang akan dilakukan dan apa akibatnya bagi sebagian warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung. Sosialisasi sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.

Berkat sosialisasi itu, sebagian warga bersedia pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah Jakarta. Dari sekitar 500 keluarga, 400-an di antaranya sejak awal menyatakan setuju pindah. Belakangan, jumlahnya berkurang setelah Ahok mengubah persyaratan untuk mencegah penjualan rumah susun tersebut. Meski demikian, fakta ini tak mengubah kenyataan bahwa pemerintah Jakarta sudah memberikan informasi.

Sangat disayangkan, relokasi yang semestinya berlangsung aman dan damai diwarnai dengan kekerasan. Timbul silang sengketa dalam hal ini, perihal apa penyebabnya dan siapa biang keladinya.

Untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya, juga demi memastikan tak ada aparat pemerintah yang "bermain", Ahok harus memeriksa anak buahnya, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan. Ini penting karena warga menyatakan tak pernah menolak proyek normalisasi dan menyinggung-nyinggung soal ganti rugi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kapal Induk Nuklir Amerika Roosevelt Mendarat di Busan, Korea Utara Protes

4 menit lalu

Kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt melakukan pengisian ulang pasokan di laut dengan kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Ralph Johnson pada 11 Juni 2024. Format foto disesuaikan.
Kapal Induk Nuklir Amerika Roosevelt Mendarat di Busan, Korea Utara Protes

Kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt, mendarat di Korea Selatan sebelum ke Laut Merah.


MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

6 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Kode Etik, Pimpinan MPR akan Surati Ketua DPR

Menurut Bamsoet, keputusan MKD cacat prosedural dan berpotensi mengganggu upaya membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

13 menit lalu

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
PDN Diretas, ELSAM: Pemerintah Gagal Lindungi Data Pribadi, Wajib Sampaikan Informasi yang Diretas

Kominfo didesak memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa ada kegagalan pelindungan data pribadi imbas peretasan PDN


Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

22 menit lalu

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com
Pria di Madura Meninggal di Atas Panggung Orkes Dangdut

Seorang pria di Madura meninggal saat hendak menyawer biduan orkes Dangdut. Almarhum diduga memiliki riwayat penyakit jantung


Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

28 menit lalu

Jang Ki Yong dalam drama The Atypical Family. Dok. JTBC
Film yang Dibintangi Jang Ki Yong, Aktor Korea yang akan Fan Meeting Asia

Jang Ki Yong akan mengadakan jumpa penggemar atau fan meeting di beberapa negara di Asia


Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

35 menit lalu

Amazon Web Services logo. Kredit: Amazon
Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menyebut migrasi data imigrasi ke web Amazon mencerminkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.


KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

43 menit lalu

Koordinator Humas Basarnas/PPK Basarnas tahun 2012 - 2018, Anjar Sulistiyono (tengah), Sestama Basarnas tahun 2009 - 2015, Max Ruland Boseke (depan) dan Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta, memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. KPK menahan Max Ruland Boseke, Anjar Sulistiyono dan William Widarta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle atau pengadaan barang jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 yang merugikan negara Rp20,4 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK: Korupsi Basarnas Akibatkan Kerugian Negara Rp 20,4 Miliar

KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan kendaraan penyelamat di Badan SAR Nasional (Basarnas) periode 2012-2018.


Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

45 menit lalu

Sastrawan Abdul Hadi WM sedang membahas puisi-puisi dalam buku
Mengenang Tokoh Sastrawan Indonesia, Abdul Hadi WM dengan Berbagai Prestasinya

Mengenang sastrawan dan budayawan Abdul Hadi WM yang dikenal dengan aliran sufinya yang memiliki berbagai penghargaan bergengsi.


Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

46 menit lalu

Grup band asal Korea Selatan, DAY6. Foto: X/@day6official
Day6 Gelar Konser Spesial untuk Anak Pejuang Leukemia, Wonpil Berikan Keyboardnya

Day6 menghabiskan waktu bersama anak pejuang leukemia limfoblastik akut berusia 7 tahun yang tidak dapat datang ke konser karena sakit.


Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

57 menit lalu

Daun Selada. TEMPO/Subekti
Trik Menyimpan Selada agar Segar Lebih Lama, Bisa Tahan 6 Bulan

Selada termasuk sayuran daun yang cepat layu. Untungnya, ada trik menyimpan selada agar segar lebih lama. Simak caranya.