Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Kalah Lagi

image-profil

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Joko Riyanto, alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah dalam sidang praperadilan. Kali ini, gugatan bekas Dirjen Pajak Hadi Poernomo dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK terhadap Hadi tidak sah. Kemudian surat perintah penyidikan penetapan tersangka terhadap Hadi juga tidak sah. Dalam putusannya, hakim Haswandi menyatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Hadi batal demi hukum dan harus dihentikan.

Hadi Poernomo merupakan orang ketiga yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yang kemudian penetapan itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang lainnya adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Kekalahan KPK dalam sidang praperadilan juga disebabkan oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menjadikan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan. Putusan MK tersebut menjadi dasar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para tersangka korupsi.

Namun putusan hakim Haswandi ternyata bisa menimbulkan kekacauan hukum. Putusan hakim Haswandi yang memutuskan memerintahkan penghentian penyidikan sudah melampaui permohonan, karena pemohon (Hadi Poernomo) hanya memohon bahwa penyidikan KPK tidak sah. Putusan hakim Haswandi ini melanggar Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan. Putusan ini bisa memicu dan menjadi dasar hukum bagi para terpidana korupsi mengajukan proses hukum selanjutnya. Ini sangat berbahaya bagi agenda pemberantasan korupsi pada masa mendatang.

Hakim Haswandi juga menyatakan, para penyelidik dan penyidik yang bekerja di KPK harus berstatus penyelidik atau penyidik di institusi sebelumnya. Putusan ini akan membahayakan terhadap tidak sahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain, karena penyelidikannya tidak dilakukan oleh polisi. Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM Oce Madril menilai, lembaga praperadilan telah berevolusi menjadi bola liar yang bisa menyambar ke mana-mana, termasuk menafsirkan keabsahan penyelidik dan penyidik KPK. Apabila hal ini dibiarkan, proses penegakan hukum bisa makin kacau-balau (Kompas, 27 Mei 2015).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tampaknya, para hakim yang menangani gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mengerti dan paham bahwa sidang praperadilan itu hanya untuk menguji hal-hal yang sifatnya prosedural serta administratif dalam penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Bukan menilai apakah substansi alat bukti, substansi kewenangan, dan keabsahan para penyelidik/penyidik. Putusan hakim Haswandi harus diuji atau dieksaminasi, karena putusan itu melampaui kewenangan, dan salah dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta terindikasi korupsi (judicial corruption) atau mafia peradilan, sehingga hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebaiknya memeriksa hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo. Sedangkan KPK perlu mengambil upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. *


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inilah Profil 3 Hakim MA yang Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

8 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Inilah Profil 3 Hakim MA yang Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Tiga hakim MA, yakni Yulius, Yudi Martono, dan Cerah Bangun, dilaporkan ke KY terkait batas usia calon kepala daerah. Ini profil ketiganya.


3 Hakim MA yang Putuskan Batas Usia Calon Gubernur Dilaporkan ke KY

10 hari lalu

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial (KY) membacakan putusan terhadap Hakim A karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Foto: ANTARA/HO-Komisi Yudisial RI
3 Hakim MA yang Putuskan Batas Usia Calon Gubernur Dilaporkan ke KY

Alasan pertama laporan ke KY, menurut GRADASI, proses pemeriksana oleh MA dilakukan dalam waktu singkat dan terburu-buru.


Pakar Hukum Pidana: Putusan Sela Bebaskan Gazalba Saleh Melawan Akal Sehat

11 hari lalu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Gazalba Saleh, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi sejumlah Rp650 juta dalam pengembangan perkara menerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sejumlah Rp15 miliar terkait kasus dugaan berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pakar Hukum Pidana: Putusan Sela Bebaskan Gazalba Saleh Melawan Akal Sehat

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh adalah putusan ngawur.


Satpam Mahkamah Agung Larang Tempo Meliput Upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Ketua MA Sunarto Minta Maaf

12 hari lalu

Mahkamah Agung RI mengadakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Acara itu digelar pada Sabtu, 1 Juni 2024 di halaman Gedung Mahkamah Agung RI. Petugas keamanan menjaga ketat pagar MA, media tidak diizinkan masuk ke halaman MA. Tempo/Yohanes Maharso
Satpam Mahkamah Agung Larang Tempo Meliput Upacara Hari Lahir Pancasila, Wakil Ketua MA Sunarto Minta Maaf

Pada Sabtu pagi, Tempo hanya bisa memantau upacara Hari Lahir Pancasila dari luar gerbang Mahkamah Agung.


Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

12 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Respons Mahkamah Agung Soal KY yang Buka Peluang Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY menginstruksikan tim Waskim dan Investigasi untuk mendalami putusan Mahkamah Agung tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.


KPK Banding Putusan Sela Gazalba Saleh, Johanis Tanak: Susun Memori Perlawanan Secepatnya

12 hari lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPK Banding Putusan Sela Gazalba Saleh, Johanis Tanak: Susun Memori Perlawanan Secepatnya

KPK terpaksa kembali melepas Gazalba Saleh pada Senin sore lalu, namun Hakim Agung nonaktif itu tetap berstatus tersangka atau terdakwa.


Putusan Sela Bebaskan Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK: Ada Upaya Melindungi Rekan Sesama Hakim

13 hari lalu

Gestur Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sela Bebaskan Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK: Ada Upaya Melindungi Rekan Sesama Hakim

Pimpinan KPK mengungkap kecurigaan adanya upaya melindungi sesama hakim dalam putusan sela yang bebaskan hakim agung Gazalba Saleh.


Kontroversi Pembebasan Gazalba Saleh dalam Kasus Dugaan Korupsi oleh Sejumlah Pihak

13 hari lalu

Gazalba Saleh. antaranews.com
Kontroversi Pembebasan Gazalba Saleh dalam Kasus Dugaan Korupsi oleh Sejumlah Pihak

Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh yang diduga terlibat kasus gratifikasi dan TPPU terkait penanganan perkara di MA dibebaskan hakim PN Jakarta Pusat.


Ajukan Banding Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK: Putusan Pengadilan Tipikor Tak Berdasar

14 hari lalu

Gestur Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Ajukan Banding Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK: Putusan Pengadilan Tipikor Tak Berdasar

KPK menyatakan putusan sela Pengadilan Tipikor yang membebaskan Gazalba Saleh tak berdasar hukum.


Pakar Hukum Sebut Putusan Sela untuk Gazalba Saleh Nyeleneh dan Ngawur

16 hari lalu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Gazalba Saleh, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima gratifikasi sejumlah Rp650 juta dalam pengembangan perkara menerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sejumlah Rp15 miliar terkait kasus dugaan berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Pakar Hukum Sebut Putusan Sela untuk Gazalba Saleh Nyeleneh dan Ngawur

Fickar mengatakan, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam putusan sela atas eksepsi Gazalba Saleh itu tidak berdasarkan hukum.