Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Jangan Takut Dikriminalkan

Oleh

image-gnews
Iklan

Presiden Joko Widodo seharusnya tak perlu buru-buru mengeluarkan instruksi bahwa diskresi kepala daerah tak bisa dipidanakan. Salah-salah, kebijakan baru itu malah akan menyuburkan korupsi, yang justru sedang diperangi oleh negeri ini.

Diskresi adalah langkah yang diambil pejabat publik untuk mengatasi masalah pemerintahan ketika dihadapkan pada aturan yang tidak ada atau kurang lengkap. Tapi langkah itu juga tak boleh lepas dari asas-asas pemerintahan yang baik. Termasuk mencegah kemungkinan pejabat membuat kebijakan yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenangnya.

Memang, perintah Presiden, agar tidak mudah mengkriminalkan pejabat, bisa dianggap sebagai kritik atas penegakan hukum yang menyimpang. Ada beberapa kasus ketika kebijakan pejabat dicari-cari unsur penyimpangannya, lalu dituntut ke pengadilan. Namun kasus begini jauh lebih sedikit dibanding kasus kebijakan pejabat yang memang melanggar hukum.

Berbagai kasus pemidanaan kepala daerah dalam beberapa tahun belakangan ini faktanya memang mengandung unsur memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang, suap, dan merugikan keuangan negara. Empat hal itu jelas tindak pidana. Ini diatur tegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegak hukum tentu tak boleh sembarangan memidana kepala daerah. Pemidanaan harus memenuhi sejumlah syarat, baik unsur perbuatan maupun pembuatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi saja harus punya setidaknya dua bukti yang kuat sebelum dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Tugas kepala daerah adalah memimpin daerahnya menjadi lebih maju dan makmur. Kalau kepala daerah itu memang bersih, mereka tak perlu takut ketika akan mengambil kebijakan. Ada dua kemungkinan mereka takut membuat kebijakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, terbiasa dengan cara-cara lama yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri melalui kebijakan pembangunan. Ketika pengawasan terhadap korupsi diperketat, mereka tak bisa lagi "membangun". Orang semacam ini sebaiknya melepaskan jabatannya saja. Kedua, kurang paham soal batas-batas kewenangannya. Pejabat itu tak mengerti kebijakan macam apa yang tidak tergolong korupsi atau melanggar hukum administrasi negara. Hal ini terjadi mungkin karena pejabat tersebut tak menguasai ilmu hukum atau kebetulan menjabat karena popularitas belaka.

Perkara kedua ini mudah diatasi. KPK dan penegak hukum lainnya sebenarnya punya tugas pencegahan. Mereka bisa diminta mendidik para kepala daerah agar melek hukum antikorupsi. Kepala daerah dapat pula berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melihat titik-titik mana dalam kebijakan itu yang rawan terhadap korupsi.

Dengan memahami tata kelola pemerintahan yang benar, pejabat daerah tak perlu takut menjadi korban kriminalisasi. Sebaliknya, aparat hukum pun harus diawasi. Kasus-kasus kriminalisasi tanpa dasar hukum yang kuat harus dicegah. Lembaga pengawas, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, harus diberdayakan. Janganlah ada pejabat yang berniat baik membuat terobosan namun menjadi korban kriminalisasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kronologi Bocah 13 Tahun Tewas di Padang, Dugaan Dianiaya Polisi hingga Kapolda Sumbar Siap Tanggung Jawab

23 detik lalu

Polisi menemukan jasad Afif (13 tahun) di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang. Istimewa
Kronologi Bocah 13 Tahun Tewas di Padang, Dugaan Dianiaya Polisi hingga Kapolda Sumbar Siap Tanggung Jawab

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono sebut akan bertanggung jawab apabila anggotanya terlibat dalam kasus tewasnya Afif Maulana, 13 tahun di Padang.


Sederet Alasan Anda Perlu Punya Asuransi Perjalanan

3 menit lalu

Ilustrasi asuransi perjalanan. (Foto: Shutterstock)
Sederet Alasan Anda Perlu Punya Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan menyediakan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama liburan sehingga perlu dimiliki.


Menkes Arab Saudi: Lebih dari 1.300 Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci

4 menit lalu

Umat Muslim memegang payung berjalan di tengah cuaca yang sangat panas, selama ibadah haji tahunan, di Mina, Arab Saudi, 18 Juni 2024. REUTERS/Saleh Salem
Menkes Arab Saudi: Lebih dari 1.300 Jemaah Haji Meninggal di Tanah Suci

Sebagian besar jemaah haji meninggal dunia akibat cuaca ekstrem yang melanda ibadah haji tahun ini.


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

7 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun

Sri Mulyani menyebut pemerintah menyepakati anggaran program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, makan bergizi gratis Rp 71 triliun.


8 Drakor Tebaru Bulan Juli Segera Tayang, Dari Genre Romansa Hingga Thriller

8 menit lalu

Song Kang dalam Sweet Home Season 3. Dok. Netflix
8 Drakor Tebaru Bulan Juli Segera Tayang, Dari Genre Romansa Hingga Thriller

Drakor memiliki beragam jenis genre seperti komedi. Triller, horror hingga romance. Berikut list drakor yang akan tayang di bulan Juli.


BMKG Minta Kapal Waspadai Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten dan Jateng.

11 menit lalu

Sejumlah kapal ditambat di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai 2,5 meter - 4 meter pada Selasa (12/3) dan Rabu (13/3) di wilayah perairan Indonesia serta menghimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir agar selalu waspada. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
BMKG Minta Kapal Waspadai Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Banten dan Jateng.

BMKG memperkirakan pola angin pada 24-25 Juni 2024 berpotensi memicu gelombang tinggi di laut, hingga maksimal 4 meter.


PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

17 menit lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PPDB 2024: KPAI Terima 3 Aduan dan Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Maladministrasi

Sejumlah masalah masih ditemui pada PPDB 2024. KPAI menyebut, ada siswa kurang mampu tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi lantaran tak masuk DTKS.


Kata PKS Soal Sosok Pendamping Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024

20 menit lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata PKS Soal Sosok Pendamping Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024

PKS masih menunggu keputusan soal posisi Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta.


Kasus Vina Cirebon, Hakim Tunda Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

23 menit lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Kasus Vina Cirebon, Hakim Tunda Sidang Praperadilan Pegi Setiawan

akim Pengadilan Negeri Bandung menunda persidangan perkara praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan, tersangka pembunuh Ejy dan Vina di Cirebon.


Saran Pakar Pendidikan Mencegah Kecurangan PPDB

25 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Saran Pakar Pendidikan Mencegah Kecurangan PPDB

Kecurangan PPDB masih kerap terjadi. Salah satu cara mengatasinya dengan melakukan pemerataan fasilitas dan kualitas sekolah.