Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komitmen Pemerintah Menjaga Kebebasan Pers

Oleh

image-gnews
Iklan

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengawasan jurnalis asing di Indonesia patut diapresiasi. Kendati demikian, sebenarnya hal ini belum cukup. Masih ada sejumlah hal yang menunjukkan belum tegasnya komitmen pemerintah soal kebebasan pers.

Sejak Presiden menyatakan mencabut pembatasan akses jurnalis asing meliput di Papua pada 9 Mei 2015 lalu, ada indikasi jajaran menterinya tidak sepenuh hati mendukung kebijakan itu. Dalam sebuah rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir Juni lalu, misalnya, Kepala Badan Intelijen Negara saat itu, Marciano Norman, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia waktu itu, Jenderal Moeldoko, menilai pembatasan jurnalis asing adalah hal yang wajar.

Meski kedua pejabat tersebut kini telah diganti, belum ada jaminan bahwa Kepala BIN dan Panglima TNI yang baru sepenuhnya berada di belakang Presiden dalam membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua dan daerah lain di Indonesia. Terbitnya Surat Edaran Mendagri pada 11 Agustus lalu membuktikan kekhawatiran ini.

Salah satu poin dalam aturan itu, misalnya, mengharuskan jurnalis asing serta kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia meminta izin kepada Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, setiba di lokasi liputan, jurnalis tersebut wajib meminta izin kepada pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

Meski sudah dicabut, fakta bahwa surat edaran itu terbit menandakan masih ada kesenjangan pemahaman di jajaran pembantu Presiden mengenai hal krusial ini. Di era keterbukaan seperti sekarang, semestinya semua pola lama dalam mengatur relasi antara pers dan pemerintah harus ditinggalkan. Bukan zamannya lagi pemerintah menutup-nutupi sesuatu. Makin tertutup pemerintah justru semakin terang-benderang ada hal yang disembunyikan di sana.

Jika Presiden Jokowi serius ingin memulai babak baru pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, seharusnya tidak ada lagi regulasi yang dibuat untuk menghambat akses jurnalis-baik dari dalam negeri maupun asing-meliput apa pun di negeri ini.

Sebaliknya, pemerintah justru harus memfasilitasi para jurnalis agar memahami persoalan yang dihadapi Indonesia dengan seutuhnya, termasuk langkah-langkah yang tengah diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penutupan akses seperti yang terjadi selama ini justru membuat informasi beredar liar tanpa verifikasi dan tanpa konfirmasi. Jika informasi semacam itu menjadi konsumsi dunia internasional, citra Indonesia akan buruk.

Sudah saatnya pemerintah memiliki strategi komunikasi baru dalam menghadapi media massa global. Terlebih, pada 2017 Indonesia akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

7 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

Badan Geologi menurunkan status Gunung Ibu dari level awas menjadi siaga karena aktivitas vulkanik berkurang.


Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

8 menit lalu

Ilustrasi Tuberkulosis atau TBC. Shutterstock
Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

Pakar menyebut obat TBC yang digunakan ibu hamil sudah aman dengan bahaya lebih kecil sehingga tak berisiko ke janin.


Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

10 menit lalu

Bruno Mars. Foto: Instagram/@brunomars
Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

Penyanyi pop dan R&B Bruno Mars merilis jadwal konser di Jakarta pada September tahun ini, catat tanggalnya!


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

12 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

21 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

25 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

32 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

36 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

38 menit lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

39 menit lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS
Vladimir Putin Tahu Alasan Ukraina Minta Tentara Rusia Ditarik

Vladimir Putin menyebut permintaan Ukraina agar tentara Rusia ditarik hanyalah rencana Kyev untuk tetap berkuasa.